Area Perubahan Birokrat dan Birokrasi

Januari 25, 2018

Sudah jamak diyakini publik bahwa telah terjadi patologi dalam tubuh birokrat dan birokrasi. Kondisi ini diakui tidak kurang oleh Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Biorkrasi 2010-2025. Dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi tersebut mula-mula diakui bahwa paling tidak terdapat 3 (tiga) persoalan akut birokrat dan birokrasi di Indonesia, yaitu pertama, pemerintahan belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah; kedua, pemerintahan belum efektif dan efisien; serta yang ketiga, pelayanan publik masih buruk.

Untuk mengurai kondisi patologis tersebut disusun 8 resep, yang dikodifikasi sebagai 8 (delapan) area perubahan birokrasi. Diyakini perubahan di 8 area birokrasi ini akan mengurai patologi yang ada. Area perubahan yang dimaksud adalah:
1. Organisasi; yaitu organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
2. Tata laksana, yaitu sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,
efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
3. Sumber daya manusia aparatur, yaitu SDM apatur yang berintegritas, netral , kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
4. Peraturan perundang-undangan, yaitu regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
5. Pengawasan, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
6. Akuntabilitas, yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
7. Pelayanan publik, yaitu pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
8. Budaya kerja aparatur (culture set dan mind set), yaitu birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Perubahan pada 8 area birokrasi ini diyakini dapat mewujudkan kondisi yang berkebalikan dengan patologi birokrasi, yaitu pertama, pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, kedua, pemerintahan yang efektif dan efisien, ketiga, pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Untuk mengukur capaian kondisi tersebut, dilakukan evaluasi reformasi birokrasi, evaluasi zona integritas dan evaluasi kinerja.

Dilihat dari konfigurasinya, arsitektur reformasi birokrasi yang dirumuskan oleh Perpres Grand Desain Reformasi Biorkrasi cukup ideal. Bila kita cermati poin-poin area perubahan yang diharapkan, secara akal sehat (common sense) tanpa didukung data-data yang valid saja, publik sudah sepakat bahwa kondisi-kondisi tersebutlah yang harus diwujudkan, sehingga cita reformasi birokrasi dapat terwujud dan diwujudkan.

Catatan Kritis
Meskipun demikian, pada praktiknya kita tetap perlu bersikap kritis terhadap konsep dan pelaksanaan grand desain reformasi birokrasi tersebut. Hal ini tentu bukan dimaksudkan sebagai “sikap asal beda” melainkan satu sikap dan cara berpikir yang hendak disumbangkan agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Catatan kritis yang dapat didiskusikan adalah model reformasi birokrasi bahkan model birokrasi yang diterapkan di Indonesia. Birokrasi sejatinya telah ada sejak lama di Indonesia, seiring sejarah peradaban bangsa sejak zaman kekuasaan primordial kerajaan. Maka kita mengenal kerajaan-kerajaan tua macam Tarumanegara, Kutai Kartanegara, Kalingga, Sriwijaya, Majapahit hingga yang “kontemporer” macam Surakarta maupun Yogyakarta. Masing-masing periode birokrasi ini diperintah oleh birokrat dengan seperangkat sistemnya.

Sejarawan-sejarawan kita misalnya, sering mengklasifikasi masa-masa kejayaan suatu kerajaan yang disebut sebagai “zaman keemasan.” Kita kemudian mengenal Sultan Iskandar Muda yang dianggap oleh sejarawan bahwa masa pemerintahannya sebagai zaman keemasan Kerajaan Aceh. Ada lagi Hayam Wuruk raja pada zaman keemasan Majapahit. Sultan Agung pemerintah zaman keemasan Mataram hingga Pakubuwono X yang diklaim raja zaman keemasan Surakarta. Periode zaman keemasan yang dikodifikasi sejarawan memang cenderung bias. Umumnya hanya didasarkan pada pencapaian fisik, atau bahkan dipersempit lagi ditandai dengan ditemukannya prasasti yang dibuat raja yang bersangkutan. Diasumsikan secara sederhana bila raja “sempat” membuat prasasti, maka kerajaannya telah dianggap makmur. Prasasi dianggap sebagai satu kegiatan “di waktu luang” (leisure time menurut istilah sosiologi), sehingga pemanfaatan waktu luang untuk hal-hal “remeh” macam membuat prasasti menjadi pertanda bahwa kerajaan tersebut telah melewati masa-masa lebih sulit dalam memikirkan kebutuhan subsistensi dasarnya (sandang, pangan, papan).

Berangkat dari sejarah bangsa seperti ini, tampaknya birokrasi modern negara Indonesia lebih banyak didesain menurut konsepsi anglo saxon. Teori-teori biorkrasi yang diperkenalkan dan dipraktikkan misalnya, bersumber dari teori-teori new public management, new public service, governance hingga sound governance. Birokrasi banyak mengadopsi model-model swasta, cara berpikir dan cara bertindak swasta. Deregulasi, privatisasi, inovasi menjadi kata kunci. Birokrat diajak membayangkan publik sinonim dengan konsumen. Birokrat didesain bertransformasi diri menjadi penyedia jasa, bukan hanya pelayan publik.

Kondisi tersebut membuat birokrat dan birokrasi di Indonesia mengalami gegar budaya (culture lag). Tradisi birokrasi Indonesia yang menghasilkan zaman-zaman keemasan di masa lampu terlihat terengah-engah ketika harus bersikap kompatibel terhadap arus diskursus konsepsi birokrasi yang ditawarkan hari ini. Akibatnya antara lain bisa dirasakan hari ini adalah setiap elemen birokrasi merasa harus berbuat sesuatu, yang dimaknai sebagai melahirkan produk tertentu.

Salah satu aspek 8 area perubahan adalah akuntabilitas. Betapa banyak birokrat dan birokrasi di daerah menjadi korban rupa-rupa jenis evaluasi yang harus disusun. Evaluasi-evaluasi yang ada memang disusun dengan reason yang berbeda-beda sehingga sekilas tampak tidak mungkin diintegrasikan. Namun bila melihat, merasakan, dan melakukan langsung penyusunan pelbagai dokumen evaluasi yang ada, energi birokrat dan birokrasi di daerah dihabiskan untuk melakukan pelaporan-pelaporan evaluasi.

Saban tahun misalnya, birokrasi di daerah harus melaporkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah melalui Pemerintah Provinsi, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, Laporan Akuntablitasi Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) kepada Kementerian PAN dan RB, Laporan Keuangan Daerah (LKD) yang diaudit BPK, Laporan realisasi Rencana Kerja Operasional (RKO) kepada Biro Bangda Pemerintah Provinsi, Laporan realisasi anggaran (terutama barang dan jasa) kepada LKPP, hingga evaluasi RKPD dan evaluasi RPJMD yang bersifat internal birokrasi daerah. Semua laporan evaluasi ini bersumber dari pelaksanaan dokumen yang sama, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kondisi ini tidak kurang dikeluhkan oleh Presiden Joko Widodo, bahwa birokrat dan birokrasi kita habis waktunya untuk menyusun pelbagai macam laporan, sebagai “tanda” bahwa ia telah berkinerja.

Persoalan mendasar 8 area perubahan adalah “simplifikasi” pelaksanaannya. Perlu didesain oleh kita bersama, pelaksanaan 8 area perubahan reformasi biorkrasi yang ringkas, simpel, dan berorientasi publik. Dengan demikian pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berlepas diri dari semangat egois dan autis sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh publik sebagaimana harapan besar grand desain yang telah disusun.

Febrie Hastiyanto, Perencana Muda Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal

Dimuat Majalah Lentera, Vol 10, Tahun 10, 2017

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: