Think Tank dalam Perencanaan Pembangunan Daerah: Pengalaman 10 Tahun Kelompok Studi IdeA

Juni 7, 2017

Menilik sejarahnya, keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada masa orde baru merupakan institusionalisasi kelompok-kelompok think tank di seputar Presiden Soeharto. Sebagai rezim yang baru berkuasa, orde baru merasa perlu merumuskan konsep, strategi dan kebijakan pembangunan yang sama sekali “baru” dengan orde lama yang digantikannya. Sebagai satu proses tatanan kenegaraan baru, pelembagaan Soeharto dari Ketua Presidium Kabinet Ampera, Penjabat Presiden hingga Presiden didukung oleh banyak pihak. Personalia saat itu yang terlembaga dalam struktur birokrasi mungkin dianggap belum “bersih lingkungan” sehingga muncul kelompok-kelompok think tank, mulai dari grup Opsus Ali Murtopo, grup Sekber Golkar, hingga grup teknokrat UI yang kemudian disebut sebagai “mafia Berkeley.” Keberadaan think tank di seputar Presiden Soeharto ini sempat membuat koordinasi menjadi rumit. Sebabnya karena kelompok-kelompok yang ada merasa paling berpengaruh dan “dekat” dengan presiden. Setelah Bappenas diperkuat oleh teknokrat-teknokrat baru utamanya dari UI, peran think tank yang sebelumnya ad hoc menjadi terlembaga. Sejak saat itu, dimulailah peran Bappenas sebagai think tank perencanaan pembangunan nasional.

Dalam manajemen modern, keberadaan siklus dan struktur perencanaan dan perencana menjadi conditio sine qua non; sesuatu yang harus ada. Perencanaan menjadi landasan aktivitas keseluruhan organisasi. Dengan sendirinya perencana menjadi aktor intelektual bagi terselenggaranya aktivitas organisasi tersebut. Tak heran, institusi perencana harus memiliki kapasitas, kompetensi dan semangat think tank. Peran yang demikian strategis ini menjadikan Bappeda di banyak daerah sebagai episentrum perumusan kebijakan dan koordinasi pembangunan; peran yang cenderung overlapping diambil alih Bappeda. Episentrum perumusan kebijakan merupakan peran natur Bappeda. Namun sebagai koordinator pembangunan, sesungguhnya Bappeda telah memainkan peran yang seharusnya banyak dilakukan oleh Sekretariat Daerah. Kondisi ini sekaligus mengindikasikan dua hal, pertama Bappeda terlampau super power dan atau banyak pihak terlampau menaruh harapan besar kepada Bappeda tak peduli dengan Tupoksi yang ada. Dan kedua, Sekretariat Daerah tidak mampu memerankan dirinya sebagai koordinator pembangunan semua SKPD dan sekaligus—atau disebabkan oleh—ketidaktahuan dan atau ketidakpercayaan banyak pihak kepada kapasitas Sekretariat Daerah.

Sejarah awal
Dari analisisis situasi yang ada, bagaimana kemudian mendudukkan Kelompok Studi IdeA dalam konstelasi perencanaan, koordinasi dan pembangunan di Kabupaten Tegal? Kelompok Studi IdeA didirikan pada tahun 2006, oleh sejumlah PNS “muda” di lingkungan Pemkab Tegal, yang kemudian identik berporos di Bappeda. Pada tahun itu, Bupati Tegal Agus Riyanto membuat kebijakan untuk menempatkan sebagian besar PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar S2 yang sebelumnya tersebar di sejumlah SKPD, berkumpul memperkuat Bappeda. Keberadaan PNS-PNS “muda” yang “fresh graduate” ini dianggap merintis penumbuhan budaya intelektual di Bappeda, antara lain ditandai dengan terbentuknya Kelompok Studi IdeA. Kelompok Studi IdeA merupakan wadah cair bagi PNS-PNS “muda” yang “memiliki banyak waktu luang.” Karena “cair” tidak ada rumusan baku struktur dan visi IdeA. Generasi awal Kelompok Studi IdeA pada dasarnya ingin berkelompok dan menyelenggarakan diskusi-diskusi mengenai situasi perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Tegal. Tak ada ketua atau koordinator, namun secara kultural pada periode 2006 Kelompok Studi IdeA digerakkan oleh Supriyadi, sebagai “koordinator.” Koordinator di sini bermakna sebagai fasilitator, yaitu seseorang yang memfasilitasi terselenggaranya kegiatan Kelompok Studi IdeA, yaitu diskusi dan penerbitan.

Diskusi-diskusi rutin dilakukan hampir setiap bulan selepas jam pulang kantor. Bergiliran pegiat IdeA menjadi pembicara, pembanding dan moderator. Pada tahun 2006 itu pula dirintis penerbitan jurnal, dengan mengumpulkan tulisan pegiat IdeA. Rintisan jurnal ini kemudian dijilid sebanyak 10 eksemplar dan dimiliki sendiri oleh masing-masing penulisnya serta dikirimkan kepada beberapa pejabat teras di Pemkab Tegal. Oleh sebab kebutuhan untuk memperluas jangkauan pembaca, pada tahun 2007 Bappeda memfasilitasi penerbitan buletin—yang kemudian menjadi Jurnal IdeA. Trianto Budiatmoko merupakan koordinator IdeA pada tahun 2007. Model kombinasi diskusi dan penerbitan Jurnal IdeA terus dilakukan pada periode Febrie Hastiyanto sebagai koordinator pada tahun 2008-2009, dan Koordinator Indra Rustiono pada tahun 2010.

Masa vakum
Pada tahun 2011, pada masa kepemimpinan Ahmad Solehudin, aktivitas IdeA mulai melebar. Tidak hanya menyelenggarakan diskusi dan penerbitan, sejak tahun itu Jurnal IdeA menyelenggarakan Lomba Menulis bagi Siswa SMA/SMK/MA. Tak hanya itu, bersama teman-teman alumni Lomba Krenova diinisiasi juga Lomba Menggambar Mural dan Lomba Poster bertema lingkungan hidup. Dengan Komunitas Slawi Bergerak diinisiasi Gerakan Beasiswa Bodoh dengan memberi beasiswa kepada siswa-siswa miskin dan kurang berprestasi. Meluasnya peran yang hendak dimainkan oleh IdeA ternyata tidak berlangsung lama. Mungkin disebabkan oleh semangat pembentukan IdeA sebagai think tank pembangunan atau juga karena kesibukan sehari-hari, aktivitas-aktivitas entertainment, edukasi dan community development tidak terlalu mendapat sambutan hangat dari pegiat IdeA yang lain. Pada praktiknya kemudian alumni Lomba Krenova membentuk Komunitas Krenova—dan kemudian menjadi Komunitas Tegal Kreatif (Kotake), sementara Komunitas Slawi Bergerak intensif mengelola Gerakan Beasiswa Bodoh-nya. Pegiat IdeA diantaranya terlibat dalam aktivitas Komunitas Krenova dan Kotake melakukan kegiatan-kegiatan community develompment dan eduksi seperti pameran produk Krenova di beberapa even kabupaten, susur Situs Semedo, hingga memproduksi film pendek untuk Festival Film Tegal. Eksponen IdeA yang aktif di Komunitas Slawi Bergerak juga tetap terlibat aktif dalam Gerakan Beasiswa Bodoh dan program santunan siswa yatim.

Masih dalam masa Koordinator Ahmad Solehudin pada periode 2011-2015, setelah menarik diri dari aktivitas entertainment, edukasi dan community development, justru kiprah IdeA sebagai kelompok studi semakin surut, untuk tidak dikatakan vakum. Penerbitan Jurnal IdeA di Bappeda yang sebelumnya digawangi oleh pegiat IdeA kemudian dilakukan oleh fungsionaris struktural Bappeda. Frekuensi diskusi nyaris tidak ada, hanya satu kali setahun dengan format “temu kangen.” Diksusi-diskusi yang diselenggarakan mulai terasa “hambar.” Sebabnya “kaderisasi” pegiat IdeA berjalan lambat, bahkan mandeg. IdeA dipandang sebagai kelompok tink tank, serius, dan cenderung “berat”—kata lain dari intelektual. Bisa jadi banyak PNS-PNS “muda” yang minder untuk bergabung dengan IdeA. Dengan kelembagaan yang “cair” sesungguhnya sulit untuk melakukan “perekrutan” pegiat baru. IdeA identik dengan Bappeda. Sehingga dimungkinkan seseorang yang sering menghadiri diskusi-diskusi IdeA tidak “merasa” sebagai pegiat IdeA. “Keanggotaan” IdeA kemudian ditandai dengan “preferensinya” sendiri terhadap IdeA: “merasa” pegiat atau anggota, atau tidak. Sebab lain “hambarnya” diskusi IdeA adalah kejenuhan oleh rutinitas pekerjaan dan kondisi psikologis pegiat IdeA yang bukan lagi berada di wilayah pinggiran tetapi telah menjadi pelaku kebijakan itu sendiri. Bila sebelumnya diskusi IdeA cenderung membicarakan “orang lain” dalam hal ini pimpinan, kini diskusi IdeA lebih banyak mendiskusikan “dirinya sendiri” sebagai pelaku kebijakan. Kondisi ini membuat psikologi forum menjadi “beban” bagi pesertanya. Bila sebelumnya “rekomendasi” diskusi diandaikan dilaksanakan oleh “orang lain,” kini diskusi IdeA direkomendasikan untuk dilakukan oleh “dirinya sendiri.” Kelompok pegiat IdeA yang memanfaatkan diskusi sebagai wadah “refreshing” tidak lagi menemukan momentumnya. Kelompok pegiat IdeA yang memanfaatkan diskusi untuk “mempengaruhi kebijakan pimpinan” pun tidak lagi menemukan momentumnya.

Sebagai spirit
Lalu, bagaimana kita memaknai masa “surut” IdeA secara efektif pada tahun 2013-2015 ini? Sebagai kelompok studi, bila ditimbang dari frekuensi diskusi, IdeA memang benar-benar vakum. Namun, pembacaan atas situasi ini perlu dilakukan dengan angle lain. Pada awal didirikan, IdeA dibentuk oleh PNS-PNS yang “memiliki banyak waktu luang.” Sebagian besar masih berstatus staf. Posisinya berada pada wilayah pinggiran, sehingga diskusi-diskusi dengan hangat dilakukan untuk “memberi rekomendasi kepada pimpinan.”

Pada perkembangannya, karier pegiat-pegiat IdeA semakin menanjak. Kini, pegiat-pegiat IdeA lebih banyak menjabat pada level pimpinan dari Eselon II, III, IV, maupun pejabat fungsional muda dan pertama. Kedudukan pegiat IdeA tidak lagi sebagai pemain pinggiran, tetapi menjadi pemain kunci dalam perencanaan pembangunan daerah. Sulit dipilah lagi, ketika pegiat IdeA melakukan kegiatan perencanaan sebagai pegiat IdeA atau sebagai tugas fungsional sebagai PNS dalam satu lembaga. Dalam penyusunan RPJMD Tahun 2014-2019 misalnya, tim penyusun RPJMD hampir semuanya pegiat IdeA. Begitu juga sebaliknya, hampir semua pegiat IdeA menjadi tim penyusun RPJMD sebagai tugas fungsionalnya sebagai PNS. Pada posisi ini, seperti halnya pengalaman Bappenas dengan grup Opsus Ali Murtopo, Sekber Golkar dan grup teknokrat UI “mafia Berkeley” sebagai think tank di luar struktur dan kemudian melembaga menjadi Bappenas itu sendiri—terutama grup teknokrat UI, IdeA tidak lagi menjadi think tank di pinggiran, tetapi telah melembaga dalam Bappeda.

Pada posisi ini, IdeA tidak lagi menjadi salah satu “kelompok” dalam perencanaan, koordinasi dan pembangunan, tetapi telah bergeser menjadi satu “spirit.” Sebagai semangat ia melandasi gerak perencanaan, koordinasi dan pembangunan di Kabupaten Tegal yang diinsiasi oleh lembaga-lembaga struktural yang didalamnya terdapat pegiat IdeA sebagai aktor aktif. Sebagai kelompok studi, sangat mungkin IdeA menjadi surut. Namun sebagai “spirit,” kondisi ini adalah medan baru bagi pegiat IdeA, utamanya bagi Setyo Atdi Waluyo sebagai koordinator periode 2016-2020 untuk merumuskan pola gerak baru IdeA yang lebih “aspiratif” terhadap kehendak zaman. Meskipun demikian, medan baru ini bukan tanpa tantangan. Krisis kaderisasi yang mandeg akan membuat spirit IdeA akan memancar hingga pegiat IdeA terakhir pensiun sebagai PNS. Setelah itu mungkin IdeA hanya akan dikenang sebagai sesuatu yang pernah ingin mewarnai perencanaan, koordinasi dan pembangunan di Kabupaten Tegal. Selebihnya, biar generasi pelanjut melanjutkan spirit IdeA dalam wadah lain dengan cara bergerak yang lain pula. Tabik.

*Febrie Hastiyanto, Koordinator Kelompok Studi IdeA (2008-2009)
**Dimuat Jurnal IdeA, Edisi 19 Tahun X, 2016

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: