Strategic Planning dalam Birokrasi

Juni 7, 2017

Wikipedia (2012) mendefinisikan perencanaan strategis sebagai proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi dengan memanfaatkan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Perencanaan strategis dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menggunakan teknik analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), PEST (Political, Economic, Social, Technological), maupun STEER (Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological, Regulatory). Selain itu Rapikom (2012) menyebut teknik lain yaitu IE (Internal-Eksternal) matrik, SPACE (Strategic Positionand Action Evaluation) matrik, Grand Strategy matrik dan untuk menetapkan alternatif kebijakan dapat menggunakan QSPM (Quantitative Strategies Planning Matriks).
Agar perencanaan strategis dapat efektif, Depdagri, LAN, Bappenas dan BPKP (2001:44) menyebutkan bahwa perencanaan strategis sekurang-kurangnya harus memuat: (i) visi, misi strategis, dan indikator keberhasilan organisasi (target), (ii) tujuan, sasaran dan uraian aktivitas organisasi, dan (iii) Metode untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam bentuk program dan kegiatan. Dalam rangkaian konsep perencanaan strategis juga sekaligus diatur mengenai pengukuran kinerja dan evaluasi sebagai sistem akuntabilitas dalam perencanaan strategis.
Perencanaan strategis sesungguhnya merupakan pengembangan lebih detail dari perencanaan komprehensif (comprehensive planning). Perencanaan komprehensif mengandaikan organisasi memiliki sumber daya yang cukup untuk mewujudkan perencanaan secara menyeluruh. Sementara perencanaan strategis berangkat dari kesadaran bahwa organisasi memiliki sumber daya yang terbatas. Karena terbatas, maka kata kunci (keyword) dalam perencanaan strategis adalah prioritas. Dari keseluruhan rencana organisasi yang hendak diwujudkan, dipilih rencana-rencana tertentu yang dianggap prioritas, yakni rencana dengan skala kemendesakan yang paling tinggi.

Perencanaan Strategis di Indonesia
Dalam perencanaan pembangunan—utamanya di negara berkembang seperti Indonesia—model perencanaan strategis tidak hanya relevan tetapi juga realistis untuk dijadikan sebagai acuan dalam formulasi perencanaan. Sumber daya pembangunan yang terbatas tentu tidak seharusnya menyebabkan pembangunan terhenti sama sekali. Pengelolaan terhadap sumber daya pembangunan yang dilakukan dalam skala prioritas setidaknya bermakna dua. Pertama, penetapan prioritas berarti merencanakan pembangunan secara bertahap. Tahap-tahap pencapaian perencanaan (milestone) disusun menurut rentang waktu (time series) tertentu, umumnya jangka panjang (di Indonesia saat ini 20 tahun, pada masa Orde Baru 25 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Tahap-tahap perencanaan disusun untuk memberi penekanan pada bidang garap tertentu yang menjadi perhatian pemerintah. Dalam periode tersebut, sektor-sektor prioritas diberi perhatian lebih dari sektor lain.
Kedua, prioritas yang berhasil dilaksanakan sesuai rencana diharapkan memberi dampak-ikutan (multiplier effect) menyeluruh pada semua sektor, sehingga meskipun sektor tertentu tidak menjadi prioritas, namun karena sektor prioritas mampu mempengaruhi sektor nonprioritas maka secara agregat dan kumulatif sesungguhnya perencanaan tersebut telah berhasil ditandai dengan keberhasilan sektor prioritas sebagai sektor-ungkit.
Gambaran konkret dari skema ini misalnya penetapan sektor ketenagakerjaan sebagai prioritas pembangunan suatu pemerintah daerah. Sebagai sektor prioritas, pemerintah dapat memberi alokasi anggaran dan menerapkan sejumlah kebijakan progresif di sektor ini. Bila sektor ini berhasil dibangun, maka angka pengangguran dapat ditekan sekaligus terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat yang cukup dapat dialokasikan melalui mekanisme pasar untuk mengakses kebutuhan pendidikan, perdagangan, atau kesehatan yang sebelumnya tidak menjadi prioritas pembangunan. Meskipun tidak menjadi prioritas, keberhasilan sektor prioritas juga mendorong berhasilnya sektor nonprioritas.
Di Indonesia, perencanaan strategis pemerintah dapat dilihat dari RPJMN. Dalam RPJMN 2009-2014 misalnya, pemerintah pusat menetapkan 14 Prioritas Nasional, yaitu: (i) reformasi birokrasi dan administrasi; (ii) pendidikan; (iii) kesehatan; (iv) pengurangan kemiskinan; (v) swasembada pangan; (vi) infrastruktur; (vii) investasi dan iklim bisnis; (viii) energi; (ix) lingkungan dan bencana alam; (x) daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah terluar, daerah pasca konflik; (xi) budaya, kreativitas dan inovasi teknologi; (xii) politik, hukum dan keamanan; (xiii) ekonomi; dan (xiv) kesejahteraan sosial.
Meskipun tampak mencakup semua sektor, sebagai prioritas nasional RPJMN tidak mengakomodasi semua sektor yang menjadi bagian integral pembangunan. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah misalnya, disebutkan bahwa Urusan Wajib dan Pilihan Pemerintah Daerah 35 macam jumlahnya, sementara Urusan Wajib Pemerintah Pusat ada 5 (lima), yaitu: (i) pertahanan dan keamanan; (ii) yustisi; (iii) moneter dan fiskal; (iv) agama; (v) luar negeri.
Dalam Prioritas Nasional RPJMN, sektor-sektor seperti luar negeri, olah raga, pariwisata, perikanan dan kelautan, perumahan rakyat atau transportasi tidak menjadi prioritas. Meski demikian, sebagai kebijakan, perencanaan strategis bukanlah kebijakan yang dapat dinilai sebagai kebijakan yang benar atau kebijakan yang keliru. Sebagai kebijakan, perencanaan strategis memiliki argumentasi dan pada akhirnya perencanaan adalah soal pilihan (choice). Pilihan yang tepat akan mendorong lahirnya implementasi perencanaan yang baik, dan sebaliknya pilihan yang keliru, apalagi dipengaruhi oleh banyak faktor nonteknokratik seperti politik, intervensi pasar atau tekanan internasional akan melahirkan implementasi perencanaan yang buruk.
Sementara itu, salah satu bentuk perencanaan strategis di daerah selain RPJMD adalah rupa-rupa rencana aksi (action plan). Di banyak daerah saat ini telah disusun sejumlah rencana aksi seperti Rencana Aksi Daerah (RAD) Pendidikan Untuk Semua (PUS), Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian MDGs, Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi (PG), hingga Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan Daerah (SPKD). Seperti halnya RPJMD, semua rencana aksi ini adalah turunan (derivasi) dari rencana aksi nasional.
Dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Pendidikan Untuk Semua (PUS) misalnya, pemerintah hanya menetapkan 6 prioritas pembangunan pendidikan, yakni (i) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); (ii) Pendidikan Dasar (Dikdas); (iii) Pendidikan Kecakapan Hidup (life skill), (iv) Gender; (v) Keakrasaan Fungsional; dan (vi) Mutu Pendidikan. Sebagai prioritas, Pendidikan Untuk Semua (PUS) misalnya tidak mencakup Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi, maupun pendidikan “kejuruan” seperti olah raga atau seni. Pendidikan kejuruan dalam Prioritas Pendidikan Kecakapan Hidup (life skill) prioritasnya pada pendidikan kejuruan yang bersifat keterampilan kerja.

Keselarasan Perencanaan Pembangunan Nasional
Menurut UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen perencanaan di semua level pemerintahan disusun berdasarkan rentang waktu (time series) perencanaan, yakni jangka panjang, menengah dan pendek. Perencanaan jangka panjang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), baik nasional maupun daerah. Perencanaan jangka panjang kemudian diturunkan menjadi perencanaan jangka menengah, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), bagi pemerintah pusat dan daerah, dan Rencana Strategis (Renstra) bagi Kementerian, Lembaga, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk Pemerintah Desa (RPJM Desa, menurut PP No. 72 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Desa). Perencanaan jangka menengah diturunkan menjadi perencanaan jangka pendek, yakni Rencana Kerja Pembangunan (RKP) baik pemerintah pusat, daerah dan desa yang disusun sebagai elaborasi dari Rencana Kerja (Renja) Kementerian, Lembaga, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan hasil-hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat RT/RW hingga nasional.
Selain dokumen-dokumen perencanaan ini, masih terdapat dokumen perencanaan sektoral, terutama yang paling sering dijadikan rujukan adalah Rencana Tata Ruang (RTR) baik nasional, provinsi, maupun wilayah. RTR ini diderivasikan dalam sejumlah rencana yang lebih detail baik spasialnya maupun sektornya. RTR secara sederhana mengatur peruntukan lahan, yakni penetapan kawasan (zoning) sebagai kawasan konservasi atau kawasan budidaya. Umumnya pembangunan membutuhkan lahan, atau dilakukan di atas bidang lahan tertentu. Setiap rencana pembangunan harus menyesuaikan dengan penetapan peruntukan lahan yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang untuk RTR nasional dan Peraturan Daerah untuk RTR daerah. Sistem ini dilakukan untuk menjamin pembangunan yang bervisi kelanjutan (sustainable development) sekaligus pembangunan yang ramah lingkungan (ecodevelopment).
Di samping RTR masih ada lagi rencana-rencana strategis sektoral seperti Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs), Rencana Aksi Pendidikan Untuk Semua (PUS), Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (HAM), Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender (PUG) hingga Strategi Penanggulangan Kemiskinan, yang kesemuanya ada sejak level nasional hingga kabupaten/kota.
Peraturan perundangan yang mengatur mengenai mekanisme perencanaan di Indonesia antara lain Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
Bila UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN mengatur jenis-jenis dokumen perencanaan yakni RPJP, RPJM, Renstra, Renja, dan RKP baik pemerintah pusat maupun daerah, PP No. 8 Tahun 2008 dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 memberi penjelasan bagaimana dokumen-dokumen perencanaan ini disusun dan dikendalikan.
Permendagri No. 54 Tahun 2010 bahwa perencanaan pembangunan harus memperhatikan setidaknya dua hal, yaitu:
a. koordinasi antaraktor, yakni antara pemerintah dan pemangku kepentingan (stakeholders), maupun antara pemerintah dengan pemerintah (government to government);
b. koordinasi antara isu perencanaan pembangunan, yaitu koordinasi antara perencanaan pembangunan secara umum dengan perencanaan tata ruang serta perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan daerah.

Keselarasan perencanaan pembangunan nasional dan daerah oleh Permendagri No. 54 Tahun 2010 diatur lebih lanjut dalam Pasal 160 (3), yaitu kesesuaian (i) visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah provinsi, selaras dengan visi, misi, arah, kebijakan dan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional; (ii) arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi, selaras dengan arah dan kebijakan RTRW provinsi masing-masing; (iii) arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi lainnya; (iv) rencana pembangunan jangka panjang daerah, selaras dengan RTRW provinsi lainnya; (v) prioritas pembangunan jangka panjang daerah provinsi, selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional; (vi) pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah provinsi, sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan (vii) dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD provinsi.
Sementara Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa yang disempurnakan dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa mengatur tata cara penyusunan dokumen perencanaan desa. Berbeda dengan pemerintah pusat dan daerah, desa tidak memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang. Desa hanya memiliki perencanaan pembangunan jangka menengah, yakni RPJM Desa. Berbeda dengan RPJMN atau RPJMD, metode penyusunan RPJM Desa disusun dengan mengakomodasi partisipasi masyarakat melalui tiga metode, yakni (i) potret/sketsa desa; (ii) analisis kalender musim; (iii) analisis kelembagaan desa.

 

*Febrie Hastiyanto, Pegiat Kelompok Studi IdeA
**Dimuat Jurnal IdeA, Edisi 17 Tahun IX, Juli 2015
Daftar Pustaka
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
2. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
4. Pengertian Perencanaan Strategis. Diunduh pada tanggal 13 Desember 2012 melalui http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/pengertian-perencanaan-strategis.html
5. Rapikom, Boedi. 2012. Penyusunan Rencana Strategis. Diunduh pada tanggal 13 Desember 2012 melalui http://www.slideshare.net/boedirapikom/penyusunan-rencana-strategis.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014.
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
9. Wikipedia. 2012. Perencanaan Strategis. Diunduh pada tanggal 13 Desember 2012 melalui http://id.wikipedia.org/wiki/Perencanaan_strategis.

 

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: