Revitalisasi Lembaga Perencanaan Daerah

Juni 7, 2017

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) secara sederhana memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perumusan perencanaan pembangunan. Perencanaan sendiri menurut Tjokroamidjojo (1995:12) dapat dimaknai sebagai proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan­kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dan cara bagaimana mencapai tujuan tersebut. Definisi Tjokroamidjojo ini menekankan pada kata kunci “proses,” lalu “tujuan,” dengan cara yang “efisien.” Tujuan dan efisiensi tampaknya menjadi kata kunci dari metode-metode perencanaan yang nantinya akan dilaksanakan.
Sementara itu Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Pasal 1) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Norma yang diatur oleh Undang-Undang ini merupakan definisi legalistik yang menjiwai pelaksanaan perencanaan (pembangunan) di Indonesia.

Dari definisi-definisi ini sesungguhnya perencanaan dapat dimaknai sebagai proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu meliputi rumusan sistematis berupa analisis situasi internal dan eksternal untuk menetapkan langkah-langkah paling efisien untuk mencapai suatu tujuan. Prinsip efisiensi dalam perencanaan ini ditandai oleh metode-metode yang dipilih dengan segala konsekuensi-ikutannya.
Untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya, Bappeda dibekali struktur organisasi. Struktur organisasi Bappeda secara umum diperkuat oleh 5 (lima) bidang kerja (atau nomenklatur lain namun prinsip kelembagaannya sama), yakni Bidang Perencanaan dan Penganggaran; Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya; Bidang Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur; Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan serta Bidang Monitoring Evaluasi Pembangunan.
Secara umum Bappeda memiliki agenda tahunan, yakni menjadi leading sector penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Di samping itu Bappeda juga memiliki tugas merumuskan misi strategis daerah melalui dokumen-dokumen perencanaan jangka menengah dan panjang, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan sejumlah rencana aksi (action plan), seperti Rencana Aksi Daerah (RAD) Millenium Development Goals (MDGs), RAD Pendidikan Untuk Semua (PUS), RAD Pangan dan Gizi, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), serta perencanaan strategis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
Terdapat beberapa problem perencanaan di Bappeda yang dapat dirumuskan sbb:
a. Perencanaan pembangunan tahunan lebih banyak disusun secara inkremental berdasarkan data tahun sebelumnya, belum merujuk pada perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang secara baik;
b. Kapasitas perencanaan Bappeda masih lemah dalam beberapa hal, diantaranya:
(i) Dalam menginisasi inovasi perencanaan baru. Kegiatan-kegiatan (project) yang dilakukan internal Bappeda umumnya berupa kegiatan “turunan,” yakni derivasi kegiatan instansi pemerintahan lebih tinggi, seperti pada kegiatan-kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD), Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Perencanaan Pendidikan Untuk Semua (PUS), Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi, Perencanaan Pembangunan Berbasis Millenium Development Goals (MDGs)) maupun kegiatan (project) “turunan” dari tahun-tahun sebelumnya.
(ii) Secara eksternal, Bappeda belum banyak berperan mewarnai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Usulan-usulan kegiatan (project) SKPD umumnya lahir dari inisiasi dan desain SKPD sendiri. Keterlibatan Bappeda dalam perencanaan pembangunan sektoral masih lemah.
(iii) Secara internal, pelaksanaan desain perencanaan, misalnya kajian-kajian konsultan yang dilakukan Bappeda pada praktiknya pelaksanaannya banyak dilakukan pihak ketiga. Hal ini disebabkan antara lain kapasitas perencanaan yang dimiliki aparatur Bappeda sendiri masih lemah. Padahal dengan melaksanakan kajian secara swakelola pada saat bersamaan terjadi proses belajar dan transformasi ilmu pengetahuan dari dan oleh aparatur Bappeda sendiri.
c. Dalam aspek perencanaan partisipatif, partisipasi masyarakat melalui Musrenbang belum banyak diakomodasi dalam dokumen APBD. Pelaksanaan Musrenbang lebih banyak bersifat seremonial dan formalitas sehingga akibatnya masyarakat mulai enggan terlibat dalam Musrenbang karena menganggap tidak ada jaminan usulan mereka dalam Musrenbang diakomodasi dalam APBD. Baru beberapa daerah yang telah menetapkan skema Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) bergaransi, antara lain Kabupaten Tegal.

Dalam konteks perencanaan jangka menengah dan panjang yang belum menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan jangka pendek (APBD), disebabkan oleh faktor-faktor:
a. Dokumen perencanaan jangka menengah dan panjang cenderung belum implementatif;
b. Pengendalian pelaksanaan dokumen perencanaan jangka menengah dan panjang cenderung longgar, karena dokumen perencanaan tipe ini umumnya memang memuat perencanaan strategis, bukan tipe rencana aksi (action plan) yang rigid dan implementatif;
c. Aktor pelaksana perencanaan (pembangunan) telah kehabisan energi untuk fokus dan berkonsentrasi melaksanakan perencanaan berdimensi jangka pendek ketimbang perencanaan jangka menengah dan panjang;
d. Belum ada kemauan (goodwill) dari aktor pelaksana pembangunan untuk melaksanakan perencanaan yang telah disusun. Keengganan ini dapat disebabkan oleh rendahnya kapasitas perencana (kesulitan menerjemahkan amanat dokumen perencana, atau merasa melaksanakan dokumen perencanaan sebagai “pekerjaan tambahan”), juga dipengaruhi faktor ketersediaan sumber daya pembangunan. Dalam konteks Indonesia, sumber daya pembangunan umumnya identik dengan anggaran. Birokrasi Indonesia terbiasa bekerja—berarti melaksanakan perencanaan—berdasarkan ketersediaan anggaran. Sangat sedikit pekerjaan-pekerjaan birokrasi Indonesia yang dilakukan tanpa dianggarkan terlebih dahulu.

Dalam hal kapasitas perencanaan Bappeda lemah untuk menginisiasi inovasi perencanaan, memandu perencanaan sektoral SKPD, dan masih melibatkan pihak ketiga (konsultan) dalam perencanaan yang dilakukan Bappeda, disebabkan oleh faktor-faktor antara lain Bappeda umumnya belum memiliki fungsional perencana yang terdidik dan terlatih. Staf fungsional umum (nonpejabat struktural) yang ada hampir seluruhnya menjadi Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan (project). Akibatnya, staf fungsional umum yang ada energinya habis untuk menyusun SPJ.

Untuk mengurai kesenjangan (gap) dalam formulasi perencanaan di Bappeda perlu disusun strategi bagi terwujudnya perubahan budaya organiasasi, antara lain melalui:
a. Untuk “memaksakan” perencanaan sektoral taat pada perencanaan jangka menengah dan panjang perlu disusun mekanisme sinergitas. Dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD yang akan diusulkan untuk dianggarkan dalam APBD harus memuat persentase tertentu dari amanat dokumen perencanaan jangka menengah dan panjang (RPJP, RPJM, RAD). Untuk permulaan, 30% Belanja Langsung SKPD misalnya, harus berisi kegiatan-kegiatan yang merujuk pada pencapaian target kinerja RPJM dan RAD. Apabila hal ini tidak terpenuhi, maka Renja SKPD ditolak atau tidak dianggarkan dalam APBD.
b. Untuk mengatasi kesenjangan kapasitas perencanaan, Bappeda perlu memberangkatkan staf untuk mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Perencana (JFP). Selain diikutkan dalam Diklat JFP, staf fungsional umum yang dianggap memiliki kapasitas dibebaskan dari tugas sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Referensi:
1. Abe, Alexander. 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif. Pembaruan: Yogyakarta
2. Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. Perencanaan Pembangunan. Cetakan ke tujuh belas. CV Haji Masagung: Jakarta.

*Febrie Hastiyanto; Alumnus Sosiologi FISIP UNS dan MAP FIA UB.
**Dimuat dalam Jurnal IdeA Edisi 18 Tahun IX, Desember 2015

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: