Perencanaan Pembangunan Kepegawaian: Kedudukan dan Mekanisme Kerja Pejabat Fungsional Tertentu

Juni 7, 2017

Kebijakan manajemen kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) hari-hari belakangan memberi ruang yang cukup ramah dan terbuka terhadap pengembangan karier Jabatan Fungsional Tertentu (JFT). Bila sebelumnya pengembangan karier JFT lebih banyak bersifat “sukarela”, artinya berdasarkan minat calon JFT sendiri, kini pengembangan karier JFT mulai didesain secara lebih terarah sejak dari rekruitmen calon ASN. Rekruitmen calon ASN, setidaknya sejak formasi tahun 2009, telah merujuk pada jabatan-jabatan JFT. Badan Kepegawaian Negara (BKN) bahkan menerbitkan ketentuan bahwa ASN dengan formasi JFT harus diangkat menjadi JFT untuk mengurus kenaikan pangkat pada jenjang Penata (III/c). Bila tidak, fungsional umum dengan formasi JFT itu harus puas dengan pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b) sampai pensiun.
Selain di SKPD-SKPD yang telah memiliki JFT sejak lama seperti SKPD pendidikan kesehatan, pertanian dan KB, SKPD-SKPD yang sebelumnya tidak memiliki JFT mulai memiliki JFT. Kondisi ini tentu membutuhkan penyesuaian-penyesuaian. Ketentuan mengenai kedudukan JFT dalam organisasi SKPD, misalnya yang diatur dalam Perda SOTK cukup jelas. Bahwa JFT berada di bawah kendali dan koordinasi langsung kepala SKPD. Dengan kata lain JFT adalah “aparat” kepala SKPD, yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berkoordinasi dengan bidang-bidang yang ada dalam SKPD tersebut. Pada praktiknya, memformulasikan kedudukan dan mekanisme kerja JFT ini membutuhkan seni tersendiri untuk mengatur ritme yang ideal bagi semua.

Kedudukan dan Mekanisme Kerja
Bila kita cermati lampiran Perda SOTK pada setiap SKPD, kelompok jabatan fungsional digambarkan dalam kotak diantara kepala SKPD dan bidang-bidang dalam SKPD. Dari gambar yang ada tersebut, pada praktiknya tidak serta merta diimplementasikan dengan membuat kelompok jabatan fungsional sebagai “bidang” baru dalam SKPD. Setidaknya terdapat dua model dalam menempatkan kedudukan JFT dalam SKPD.
Model pertama, menempatkan JFT sebagai “aparat” kepala SKPD, ditempatkan dalam ruang tersendiri dalam kantor SKPD, sehingga hampir menyerupai “bidang” JFT. Dalam konteks JFT Perencana, model ini diterapkan di Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Konsekuensi dari model ini antara lain JFT dapat membantu pelaksanaan kegiatan semua bidang di SKPD. Kedudukan sebagai “bidang” JFT membuat JFT tidak “terkotak-kotak” dalam satu bidang tertentu. Namun model ini membutuhkan pengaturan “irama kerja” yang proporsional. Artinya terdapat kemungkinan yang sama-sama ekstrem: pekerjaan-pekerjaan bidang pada praktiknya “dilimpahkan” kepada JFT atau dengan kata lain beban kerja JFT menjadi berlipat, atau sebaliknya, JFT kurang diberdayakan alias nganggur karena bidang-bidang tidak melibatkan JFT dan asyik melaksanakan pekerjaan-pekerjaan bidang sendiri.
Untuk menyiasati kondisi ini, dapat dilakukan penetapan spesialisasi pada masing-masing JFT, atau menetapkan JFT untuk mengampu/membantu bidang atau pekerjaan tertentu. Dalam konteks JFT Perencana, pola ini yang diterapkan di Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Apalagi dalam JFT Perencana, untuk JFT Jenjang Madya memang dibuat spesialisasi sejak diklat fungsional. Sehingga JFT Perencana memiliki spesialiasi Sosial, Ekonomi dan Infrastruktur. Sehingga JFT Perencana Ekonomi tentunya lebih fokus pada perencanaan sektoral ekonomi, meskipun dapat dilibatkan dalam perencanaan bidang sosial dan infrastruktur.
Model kedua, mendistribusikan JFT ke bidang-bidang. Perlu diingat, kedudukan JFT adalah “aparat” kepala SKPD. Secara normatif atasan langsung JFT adalah Kepala SKPD (di daerah) dan Kepala LPND/Menteri (di pusat) serta atasan atasan langsung JFT adalah Sekda (di daerah) dan Presiden (di pusat). Namun pada pelaksanaannya, rentang kendali ini sering dikuasakan untuk memperpendek rentang kendali dan koordinasi. Sehingga atasan langsung JFT adalah sekretaris SKPD/kabiro kepegawaian kementerian serta atasan atasan langsung JFT adalah Kepala SKPD/Kepala LPND/Menteri.Pada posisi ini, sekretaris/kabiro kepegawaian menjadi atasan langsung JFT bukan pada posisi sekretaris sebagai “kepala bidang sekretariat” tetapi posisi sekretaris sebagai “wakil kepala SKPD” dan sebagai “pejabat pengampu kepegawaian” di SKPD. Dengan demikian JFT bukan sebagai aparatur Sekretariat SKPD meskipun sekretaris sebagai atasan langsungnya.
Kedudukan JFT yang didistribusikan sebagai ke bidang-bidang juga lebih tepat dimaknai sebagai Bawah Kendali Operasi (BKO) seperti dalam skema kedudukan dan mekanisme kerja militer. Dengan demikian dalam model ini JFT adalah “aparat” Kepala SKPD yang di BKO-kan di bidang. Meskipun bekerja di bidang, atasan langsung JFT adalah Kepala SKPD atau kalau dikuasakan atasan langsung JFT adalah sekretaris SKPD. Dalam konteks JFT Perencana, model ini diterapkan di Bappenas. JFT Perencana di Bappenas didistribusikan di direktorat-direktorat Bappenas. Dalam model ini, kedudukan JFT tidak ubahnya fungsional umum atau pejabat struktural di bidang/direktorat. Tanggung jawab pekerjaan sehari-hari JFT adalah pekerjaan di bidangnya, meskipun membantu pekerjaan bidang lain, sebagaimana fungsional umum dan pejabat struktural, tentu tidak keliru. Konsekuensi model ini adalah loyalitas JFT lebih tercurah di bidang/direktoratnya. Sehingga kontribusi JFT ke bidang/direktorat lain lebih bersifat membantu, bukan tanggung jawab yang melekat.

Kedudukan “Protokoler”
Kedudukan JFT secara normatif sesungguhnya cukup jelas. JFT bukan staf/fungsional umum, JFT juga bukan pejabat struktural. Dengan kata lain, JFT adalah pejabat “tetapi” pejabat fungsional (baca: bukan pejabat “tetapi” pejabat struktural). Secara sederhana kalau digambarkan satu SKPD melaksanakan dua tugas umum, yaitu tugas manajemen (keuangan, kepegawaian, aset, dst) dan tugas teknis (pekerjaan tupoksi sesuai urusan). Pejabat struktural mendapat amanat dalam Perda dan Perbup untuk melaksanakan tugas manajemen dan tugas teknis. Sementara JFT mendapat amanat yang diatur MenPAN (sesuai jenis JFT-nya) untuk melaksanakan tugas teknis dalam peraturan terkait angka kredit. Angka kredit dipastikan telah sesuai dengan rumpun jabatan JFT dan tupoksi serta urusan setiap SKPD di mana rumpun jabatan JFT diarahkan/dikelompokkan dalam SKPD tertentu. Dengan demikian, dengan melaksanakan pekerjaan sesuai angka kredit dengan sendirinya JFT melaksanakan tupoksi dan urusan SKPD.

Sebagai pejabat “tetapi”pejabat fungsional, JFT memiliki Jenjang Terampil dan Ahli. Untuk Jenjang Ahli (Sarjana dan Gol III ke atas) terdapat jenjang Pertama, Muda, Madya dan Utama. Namun pada praktiknya, JFT karena kedudukannya sebagai pejabat “tetapi” pejabat fungsional dalam “protokoler” sehari-hari maupun kebijakan insentif yang ada seringkali disetarakan sebagai staf/fungsional umum. Kondisi ini termasuk salah satu faktor utama keberadaan JFT lebih banyak bersifat sukarela.
Untuk menggambarkan kedudukan dan keberadaan JFT secara sederhana dapat disebut sebagai: tidak menarik. “Insentif” yang umumnya diketahui semua ASN adalah peluang JFT untuk naik pangkat paling cepat dua tahun sekali. Pada beberapa JFT insentif ini memang terjadi. Namun pada banyak JFT lain kondisi ini tidak mudah diwujudkan. Kenaikan pangkat JFT tidak “mulus” sebagaimana “katanya” bisa dua tahun sekali. Penilaian angka kredit yang sulit (atau dipersulit?) maupun hambatan psikologis (katakanlah iri kepada JFT sebagai jabatan yang dengan “mudah” naik pangkat dua tahun sekali) menjadikan kenaikan pangkat JFT tertentu hampir sama dengan fungsional umum/pejabat struktural, alias empat tahun sekali. Insentif kenaikan pangkat dua tahun sekali bagi JFT ternyata tidak menarik minat ASN untuk “berbondong-bondong” menjadi JFT. Bahkantaksedikit JFT yang memilihmenjadipejabat structural, ketimbanganpejabatpejabat structural yang menjaadi JFT.Itu artinya, insentif kenaikan pangkat dua tahun sekali masih dianggap tidak menarik. Sehingga pembina kepegawaian dan SKPD pembina kepegawaian perlu merumuskan “insentif” lain yang lebih menarik sehingga ASN “berbondong-bondong” menjadi JFT.
Menurut UU ASN setiap ASN mendapat gaji, tunjangan dan fasilitas. Agar menarik, gaji, tunjangan dan fasilitas bagi JFT bukan tidak mungkin dibuat setara atau lebih tinggi dari pejabat struktural. Beberapa daerah/instansi menerapkan kebijakan insentif JFT lebih tinggi ketimbang pejabat struktural, seperti di Jembrana Bali maupun Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian JFT dapat “bersaing” dengan pejabat struktural. “Insentif” lain yang dapat diterapkan adalah kedudukan “protokoler” JFT yang “disetarakan” dengan pejabat struktural sesuai jenjangnya.
Insentif untuk menyetarakan JFT dengan pejabat struktural sesungguhnya telah diatur dalam ketentuan maupun preseden yang ada.

Begitu juga dalam Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam memberi rekomendasi terhadap ketentuan persyaratan seleksi Pejabat Tinggi Pratama (setara Eselon IIb) yang dilakukan Pemkab Tegal pada tahun 2015 menyebutkan bahwa seleksi Pejabat Tinggi Pratama (setara Eselon IIb) agar memberi kesempatan kepada pejabat struktural dan pejabat fungsional yang berada dalam jenjang yang setara. Panitia seleksi kemudian merevisi ketentuan persyaratan seleksi Pejabat Tinggi Pratama (setara Eselon IIb)menjadi: bagi pejabat Eselon III atau JFT Jenjang Madya. Penyetaraan ini dapat diperluas maknanya, bahwa pejabat struktural Eselon II setara dengan JFT jenjang utama, pejabat struktural Eselon III setara dengan JFT jenjang madya, pejabat struktural Eselon IVa setara dengan JFT jenjang muda dan pejabat struktural Eselon IVb setara dengan JFT jenjang pertama.
Secara umum, belum ada aturan hukum yang mengatur penyetaraan antara jenjang pejabat struktural (Eselon I, II, III, IV) dengan jenjang pejabat fungsional (ahli pertama, muda, madya, utama). Namun konvensi yang berlaku saat ini ada, setidaknya dari pengaturan TPP bagi JFT di lingkungan Inspektorat, yaitu JFT jenjang pertama setara pejabat struktural Eselon IVb, JFT jenjang muda setara pejabat struktural Eselon IIIb, JFT jenjang madya setara pejabat struktural Eselon IIIa (dan seharusnya secara linier pejabat fungsional jenjang utama setara pejabat struktural Eselon II, meskipun ketentuan ini belum diatur karena belum ada JFT utama di Inspektorat).
Usaha-usaha untuk menggairahkan keberadaan dan kedudukan JFT merupakan salah satu “inovasi manajemen kepegawaian” yang dapat diinisiasi di Kabupaten Tegal. Harapannya, terdapat alternatif karier bagi ASN yang tidak hanya “menarik” tetapi juga “membanggakan.” Semoga “insentif-insentif” yang akan diberlakukan (kalau ada rencana untuk itu) di samping menarik minat ASN bergabung menjadi JFT juga dapat ditunaikan sebagaidedikasidalam pelaksanaan tugas sehari-hari yang bertanggungjawab dan amanah oleh JFT.

*Febrie Hastiyanto; Perencana Muda
**Dimuat Lentera Edisi 9 Tahun IX/November 2016

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: