Archive for Juni, 2017

“Perencanaan Setengah Resmi” dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Juni 7, 2017

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen perencanaan disusun berdimensi jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang/RPJP), jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJM dan Rencana Strategis/Renstra) serta berdimensi tahunan (Rencana Kerja Pemerintah/RKP dan Rencana Kerja/Renja). RKP/D kemudian dibahas bersama legislatif menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Nasional/Daerah (APBN/D). Dokumen-dokumen perencanaan ini bersifat indikatif (RPJP dan RPJM) serta bersifat operasional (APBN/D). Sehingga dokumen perencanaan yang akan diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan adalah APBN/D. Baca entri selengkapnya »

Iklan

Think Tank dalam Perencanaan Pembangunan Daerah: Pengalaman 10 Tahun Kelompok Studi IdeA

Juni 7, 2017

Menilik sejarahnya, keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada masa orde baru merupakan institusionalisasi kelompok-kelompok think tank di seputar Presiden Soeharto. Sebagai rezim yang baru berkuasa, orde baru merasa perlu merumuskan konsep, strategi dan kebijakan pembangunan yang sama sekali “baru” dengan orde lama yang digantikannya. Sebagai satu proses tatanan kenegaraan baru, pelembagaan Soeharto dari Ketua Presidium Kabinet Ampera, Penjabat Presiden hingga Presiden didukung oleh banyak pihak. Personalia saat itu yang terlembaga dalam struktur birokrasi mungkin dianggap belum “bersih lingkungan” sehingga muncul kelompok-kelompok think tank, mulai dari grup Opsus Ali Murtopo, grup Sekber Golkar, hingga grup teknokrat UI yang kemudian disebut sebagai “mafia Berkeley.” Keberadaan think tank di seputar Presiden Soeharto ini sempat membuat koordinasi menjadi rumit. Sebabnya karena kelompok-kelompok yang ada merasa paling berpengaruh dan “dekat” dengan presiden. Setelah Bappenas diperkuat oleh teknokrat-teknokrat baru utamanya dari UI, peran think tank yang sebelumnya ad hoc menjadi terlembaga. Sejak saat itu, dimulailah peran Bappenas sebagai think tank perencanaan pembangunan nasional.

Baca entri selengkapnya »

Strategic Planning dalam Birokrasi

Juni 7, 2017

Wikipedia (2012) mendefinisikan perencanaan strategis sebagai proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi dengan memanfaatkan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Perencanaan strategis dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menggunakan teknik analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), PEST (Political, Economic, Social, Technological), maupun STEER (Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological, Regulatory). Selain itu Rapikom (2012) menyebut teknik lain yaitu IE (Internal-Eksternal) matrik, SPACE (Strategic Positionand Action Evaluation) matrik, Grand Strategy matrik dan untuk menetapkan alternatif kebijakan dapat menggunakan QSPM (Quantitative Strategies Planning Matriks). Baca entri selengkapnya »

Mewujudkan Rencana Tata Ruang yang Manusiawi

Juni 7, 2017

Perencanaan merupakan bagian tidak terpisahkan dari siklus pembangunan, di samping tentu saja tahapan pelaksanaan dan evaluasi. Di tanah air, perencanaan pembangunan (antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang berdimensi jangka panjang hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdimensi satu tahun) disusun bersinergi dengan rencana tata ruang (sejak Rencana Tata Ruang Wilayah hingga Rencana Rinci Tata Ruang). Perencanaan pembangunan disusun mendasari rencana tata ruang karena kesadaran bahwa kebutuhan pembangunan (mungkin) tak terbatas, sementara daya dukung ruang memiliki titik limitatif. Untuk itu pembangunan harus disusun berdasarkan semangat berkelanjutan, agar kelangsungan kehidupan dapat berlangsung lebih lama lagi. Baca entri selengkapnya »

Perencanaan Pembangunan Kepegawaian: Kedudukan dan Mekanisme Kerja Pejabat Fungsional Tertentu

Juni 7, 2017

Kebijakan manajemen kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) hari-hari belakangan memberi ruang yang cukup ramah dan terbuka terhadap pengembangan karier Jabatan Fungsional Tertentu (JFT). Bila sebelumnya pengembangan karier JFT lebih banyak bersifat “sukarela”, artinya berdasarkan minat calon JFT sendiri, kini pengembangan karier JFT mulai didesain secara lebih terarah sejak dari rekruitmen calon ASN. Rekruitmen calon ASN, setidaknya sejak formasi tahun 2009, telah merujuk pada jabatan-jabatan JFT. Badan Kepegawaian Negara (BKN) bahkan menerbitkan ketentuan bahwa ASN dengan formasi JFT harus diangkat menjadi JFT untuk mengurus kenaikan pangkat pada jenjang Penata (III/c). Bila tidak, fungsional umum dengan formasi JFT itu harus puas dengan pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b) sampai pensiun. Baca entri selengkapnya »

Revitalisasi Lembaga Perencanaan Daerah

Juni 7, 2017

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) secara sederhana memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perumusan perencanaan pembangunan. Perencanaan sendiri menurut Tjokroamidjojo (1995:12) dapat dimaknai sebagai proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan­kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dan cara bagaimana mencapai tujuan tersebut. Definisi Tjokroamidjojo ini menekankan pada kata kunci “proses,” lalu “tujuan,” dengan cara yang “efisien.” Tujuan dan efisiensi tampaknya menjadi kata kunci dari metode-metode perencanaan yang nantinya akan dilaksanakan. Baca entri selengkapnya »