Gotong Royong dan Teladan Birokrasi

Desember 29, 2015

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan telah dianggap sebagai panacea—obat bagi segala macam penyakit, yaitu patologi pembangunan. Program-program yang dilakukan untuk, oleh, dan dari masyakarat umumnya mendasarkan pada semangat kesukarelaan, keswadayaan dan gotong royong, tiga kata kunci pemberdayaan masyarakat. Pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dianggap mampu menggerakkan potensi masyarakat, menumbuhkan rasa memiliki, bahkan secara teknis keproyekan dianggap mampu menghasilkan pembangunan yang cenderung berkualitas ketimbangan pembangunan serupa yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak ketiga.
Meskipun dianggap sebagai resep mujarab, keluhan terhadap praktik pemberdayaan masyarakat juga tidak kurang-kurang. Masyarakat kita hari ini dianggap semakin materialistik sekaligus individualistik. Stimulan pembangunan yang dikucurkan pemerintah atau lembaga donor tidak bersambut gayung yang tercermin dari sikap dan perilaku swadaya serta gotong royong masyarakat yang mulai langka. Bantuan-bantuan stimulan yang diberikan kepada masyarakat bukan ditindaklanjuti oleh gerakan swadaya yang kompak, melainkan ditimpali dengan pertanyaan-pertanyaan seputar honorarium atau upah kerja.

Teladan Birokrasi
Apa yang terjadi dalam kehidupan kegotongroyongan masyarakat sesungguhnya merupakan cermin kehidupan berbangsa dan bernegara kita hari ini. Pertanyaan yang pantas kita kemukakan untuk diri kita sendiri adalah: apakah negara—dalam hal ini birokrasi sebagai perangkat hidupnya—telah memberi teladan yang patut dalam memasyarakatkan semangat korsa, swadaya, dan keserempakan dalam pembangunan?
Ada kisah teladan yang menarik saya kutipkan di sini. Dapat dibaca dalam buku Titik Ba yang ditulis sahabat saya Ahmad Thoha Faz, pembelajar asal Tegal (Mizan, 2008). Satu ketika Gandhi, bapak bangsa India dimintai tolong seorang ibu agar Gandhi berkenan memberi nasehat kepada anak sang ibu agar tak mengonsumsi gula-gula. Gula-gula—kita tahu—tak terlalu baik bagi kesehatan, terutama kesehatan gigi bila dikonsumsi berlebihan. Gandhi menyanggupi permintaan tolong sang ibu, namun meminta tempo beberapa waktu sebelum ia menyampaikan nasehatnya kepada sang anak. Sampai pada saat Gandhi merasa siap, Gandhi pun memberi nasehat pada sang anak untuk tidak lagi mengonsumsi gula-gula. Gandhi perlu waktu untuk memberi nasehat pada sang anak karena Gandhi sendiri ternyata seorang yang suka mengonsumsi gula-gula. Gandhi ingin memastikan bahwa ia juga tidak melakukan sesuatu, apabila ia hendak menasehati seseorang untuk tidak melakukan sesuatu itu.

Satu sikap yang segaris antara perkataan dan tindakan juga diteladankan KH Ahmad Dahlan, bapak Muhammadiyah. KH Ahmad Dahlan bertanya pada santrinya, apakah mereka telah mengerti makna Surat Al Maun dalam Al Quran yang mengajarkan untuk menyantuni anak yatim dan orang miskin. Santri-santri KH Ahmad Dahlan serentak menjawab: ya. Lalu KH Ahmad Dahlan bertanya lagi, apakah santri-santrinya telah menyantuni anak yatim dan fakir miskin yang dijawab oleh santrinya dengan: belum. KH Ahmad Dahlan kemudian mengatakan bila santri-santrinya belum mengerti makna Surat Al Maun karena belum mempraktikkannya. Bagi KH Ahmad Dahlan, mengerti idem ditto dengan melakukan.

Lalu, apa teladan birokrasi terhadap budaya gotong royong masyarakat? Saat masyarakat diberi bantuan stimulan untuk membangun gedung—sebut saja Balai Desa, hampir semua gedung perkantoran pemerintah dibangun dengan duit negara—bahkan dalam berita di media massa masih ada pula yang dikorupsi. Saat masyarakat diminta menghadiri dan mengelola acara ini itu dengan prinsip kesukarelawanan dan meluangkan waktu di luar pekerjaannya, birokrasi pada saat yang sama menghadiri acara tersebut memperoleh uang saku dan biaya perjalanan dinas dari kantornya serta melaksanakan kegiatan sebagai pekerjaannya sehari-hari.

Semangat gotong royong sudah sepatutnya ditumbuhkan juga di kalangan birokrasi. Kewibawaan birokrasi hari ini ditandai dengan satunya sikap dan perbuatan. Misalnya ketika membangun gedung perkantoran pemerintah, birokrat juga melakukan iuran, sesuatu yang selama ini nyaris belum dilakukan. Pengecualian dilakukan antara lain teman-teman organisasi profesi di bidang pendidikan dan kesehatan yang terbiasa membangun gedung organisasi profesinya secara swadaya. Namun pembangunan gedung Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan di banyak tempat rasanya anggarannya semua full APBD atau APBN.

Dapat dipastikan, bila birokrasi memulai sikap gotong royong dalam bekerja—misalnya bentuknya dengan melakukan pekerjaan senilai 200 dari yang dianggarkan senilai 100, tak perlu dimasyarakatkan gotong royong akan tumbuh dengan sendirinya di tengah masyarakat. Sebagian pemimpin kita sebenarnya telah menunjukkan iktikad ini: berlelah-lelah di lapangan, memotret problematika, dan memutuskan langkah-langkah tindak lanjut yang konkret. Tak salah bila kalimat bijak mengatakan: pemimpin adalah orang yang pertama menikmati kesulitan dalam masyarakatnya, dan orang yang terakhir kali menikmati kesenangan dalam masyarakatnya. Pemimpin model begini, sama-sama kita doakan insya Allah menjadi ahli surga.

*Febrie Hastiyanto; Pegiat Kelompok Studi IdeA Tegal.
*Dimuat Majalah Lentera, Edisi 8 Tahun VIII/November 2015.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: