Target Kinerja Pelayanan Publik

April 24, 2015

Salah satu patologi pembangunan di tanah air adalah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak terukur. Negara memiliki sejumlah amanat yang diatur oleh konsitusi. Pada saat yang bersamaan negara telah sibuk dan menguras energi melakukan banyak hal. Namun ketika dievaluasi, seringkali korelasi pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak berbanding lurus dengan pemenuhan amanat konstitusi. Negara dianggap oleh sebagian publik asyik dengan dirinya sendiri, sementara amanat konstitusi yang direpresentasikan dalam target kinerja pemerintah (daerah) selesai menjadi angka-angka statistik belaka.
Target kinerja pemerintah (daerah) merupakan instrumen untuk mengukur keberhasilan suatu program dan kegiatan, sekaligus mekanisme untuk menjamin bahwa program dan kegiatan yang dilakukan memang tepat untuk dilakukan. Sebagai ilustrasi, program-program pemberdayaan masyarakat desa, secara sederhana target kinerjanya secara agregatif tentulah hendak meningkatkan derajat hidup masyarakat desa. Bila data agregat hendak diperinci, dapat kita sebut target kinerja yang relevan misalnya meningkatkan pendapatan keluarga (di desa), menciptakan lapangan kerja baru (di desa), jumlah penduduk yang memperoleh layanan pendidikan (di desa) atau menguatnya peran dan fungsi kelembagaan desa. Pertanyaannya kemudian adalah: apakah program-program pemberdayaan msyarakat desa berkorelasi pada pencapaian indikator yang telah disebutkan di muka?
Indikator menguatnya peran dan fungsi kelembagaan desa seringkali secara sederhana diintervensi dengan program dan kegiatan pelatihan atau sosialisasi setiap tahun. Padahal, agar kelembagaan desa berperan secara optimal, misalnya mampu menyusun APB Desa dengan baik, memiliki inisiatif menyusun Perdes lokal, atau mampu melakukan pelayanan kepada publik secara profesional hampir pasti tidak dapat diwujudkan hanya dengan melakukan pelatihan. Selain pelatihan, tentu saja diperlukan pendampingan, dukungan infrastruktur, kemungkinan re-regulasi dan seterusnya.
Target kinerja dan intervensi pembangunan melalui program dan kegiatan sebagai upaya pencapaian target kinerja harus diakui belum menjadi arus utama (mainstream) tata kelola pemerintahan (daerah) kita. Kondisi ini bukan terjadi tanpa sebab. Oleh karenanya kita perlu mengurai faktor-faktor yang menyebabkan kondisi patologis ini terjadi. Visi maupun misi kepala daerah yang kemudian menjadi visi dan misi daerah dalam dokumen perencanaan diturunkan menjadi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan (project). Kegiatan (project) sesungguhnya instrumen utama untuk mewujudkan tercapainya visi, misi atau sasaran yang memiliki target kinerja. Pada praktiknya, belum semua aparatur pemerintah daerah memahami visi, misi, hingga sasaran dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pada sisi yang lain, kegiatan (project) sebagai ujung tombak dan alat pencapaian target disusun secara tidak profesional. Sudah jamak terjadi, Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai rencana kerja kegiatan disusun oleh bendahara kegiatan. Kecenderungannya, kapasitas perencanaan bendahara masih rendah. Bendahara umumnya berpikir bagaimana menyusun RKA yang mudah dilaksanakan, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Akibatnya copy and paste tidak terhindarkan. Selain persoalan kompetensi, RKA seringkali disusun tidak proporsional. Belanja-belanja pegawai, makan dan minum, atau perjalanan dinas memperoleh alokasi yang besar, sementara belanja-belanja yang berkorelasi langsung dengan pencapaian target kinerja tidak terlalu diperhatikan, selain memang bendahara penyusun RKA tidak terlampau peduli dengan target.

Orientasi Hasil (Outcome)
Di level pemerintah daerah, patologi ini semakin nyata. Evaluasi pelaksanaan pembangunan masih berorientasi keluaran (output) belum berorientasi hasil (outcome) sehingga evaluasi dilakukan dengan mengukur serapan anggaran dan seberapa banyak terjadi indikasi tindak koruptif. Pada saat yang sama, Bappeda selaku institusi yang mengawal perencanaan di daerah dihadapkan pada situasi yang tidak menguntungkan. Untuk melakukan verifikasi RKA satu kabupaten/kota yang jumlahnya antara 1.200 sampai 1.500 RKA tentu membutuhkan waktu. Belum lagi Bappeda oleh banyak amanat Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri menjadi rupa-rupa ketua atau sekretaris tim koordinasi ad hoc. Mulai dari tim koordinasi pendidikan, kemiskinan, perempuan, anak, lanjut usia, difabel, Millenium Development Goals, tata ruang, irigasi, data, pengembangan ekonomi lokal dan banyak lagi. Tentu saja itu semua menguras energi yang tidak sedikit.
Meski demikian, bukan berarti patologi yang ada tidak dapat disikapi. Langkah-langkah taktis yang dapat dilakukan, antara lain melakukan gerakan pengarusutamaan target kinerja. Kepala daerah, Bappeda, Inspektorat, bagian perencanaan atau bina program di semua SKPD, serta pejabat pelaksana eselon IV dan III di semua SKPD perlu memperoleh pemahaman yang utuh terhadap target kinerja daerah. Kepala daerah perlu didorong untuk mendasarkan evaluasi kinerja SKPD dan pejabat pada pencapaian target kinerja. Promosi pejabat misalnya, perlu didasarkan pada kecakapannya dalam mencapai target kinerja daerah. Inspektorat harus mulai melakukan audit perencanaan, meliputi pencapaian target kinerja dan evaluasi proporsi peruntukan belanja dalam RKA. Pejabat eselon IV dan III ditetapkan sebagai penanggungjawab penyusunan RKA, sehingga rencana belanja harus mendukung usaha pencapaian target kinerja. Bidang perencanaan dan bina program SKPD melakukan verifikasi awal relevansi RKA dengan target kinerja. Dan Bappeda melakukan desk program dan urusan pemerintah daerah. Usaha mewujudkan indikator meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa misalnya, sebagai indikator hasil (outcome) atau dampak (impact) sudah barang tentu harus diintervensi oleh rupa-rupa program yang dilakukan banyak SKPD. Untuk itu perlu desk tingkat pemerintah daerah untuk menjamin program dan kegiatan SKPD terkait agar tidak hanya berorientasi keluaran (output) tetapi juga hasil (outcome) kinerja pemerintah daerah.

*Febrie Hastiyanto; Pegiat Kelompok Studi IdeA. Alumnus MAP FIA Universitas Brawijaya.

Dimuat Suara Merdeka, Jumat, 24 April 2015.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: