Pendekatan Sistem Inovasi Daerah dalam RPJMD

April 21, 2015

Abstraksi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah—selanjutnya disebut RPJMD—secara sederhana dapat disebut sebagai panduan pembangunan bagi daerah dalam kurun waktu lima tahun. Sebagai panduan sesungguhnya RPJMD tidak sekedar memuat rencana pembangunan, namun hakikatnya RPJMD merupakan amanat pembangunan yang harus dilaksanakan oleh seluruh elemen di daerah, utamanya pemerintah daerah. Sebagai rencana sekaligus amanat pembangunan RPJMD membutuhkan alat (tool) untuk mengimplementasikan cita daerah tersebut secara terstruktur dan terkendali. Salah satu alat bantu tersebut adalah Sistem Inovasi Daerah yang diadopsi RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2014-2019.

RPJMD Kabupaten Tegal 2014-2019 disusun mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. PP No. 8 Tahun 2008 ini kemudian dijabarkan lagi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mengatur secara lebih terperinci kehendak PP No. 8 Tahun 2008. Permendagri No. 54 Tahun 2010 menghendaki perencanaan pembangunan yang didesain sekomprehensif mungkin. Perencanaan pembangunan yang dimanifestasikan dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, indikasi penganggaran program pembangunan termasuk target kinerja daerah selama lima tahun disusun secara linier dan saling berkait dengan gambaran umum daerah, kapasitas keuangan daerah dan analisis isu-isu strategis.

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Tegal—berbeda dengan banyak daerah lain—diinisiasi dengan menggunakan pendekatan Sistem Inovasi Daerah. Pendekatan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dijelaskan oleh RPJMD sendiri merupakan pendekatan kesisteman yang didesain untuk menjawab kebutuhan pembangunan, meliputi pentahapan dan prasyarat dalam siklus pembangunan yang harus dipenuhi. Pentahapan dan prasyarat dalam siklus pembangunan diperlukan agar pembangunan dapat efektif dan berkelanjutan.
RPJMD pula menajamkan pengertian Sistem Inovasi Daerah sebagai sehimpunan pelaku, lembaga, kemitraan, jaringan, kebijakan yang bekerja secara terorganisasi dan sistemik sehingga memicu dan memacu tumbuhnya inovasi secara meluas dan berkelanjutan. Kerangka kebijakan Sistem Inovasi Daerah didesain dalam 8 (delapan) agenda, yang terdiri dari 6 (enam) agenda tematik dan 2 (dua) agenda afirmasi. Kedudukan agenda dalam Sistem Inovasi Daerah dapat bermakna prasyarat (kelengkapan) sekaligus kebijakan, program dan kegiatan yang harus dilakukan. Agar Sistem Inovasi Daerah dapat efektif dan bermakna, seluruh Agenda Kebijakan Inovasi harus dilaksanakan secara lengkap, serentak dan bertahap. Agenda Kebijakan Inovasi dapat diuraikan secara lengkap sebagai berikut:
1. Kerangka umum bagi inovasi, yaitu mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi.
Kerangka umum yang kondusif ini antara lain dapat berbentuk kebijakan, infrastruktur atau anggaran yang mendorong tumbuhnya sistem inovasi di daerah.
2. Daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemampuan absorbsi dunia usaha, yaitu mengembangkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan kemampuan difusi dan absorbsi pengetahuan.
Sistem inovasi akan efektif apabila diinisiasi oleh kelembagaan yang kuat. Kelembagaan dalam Sistem Inovasi Daerah dapat berbentuk lembaga baru yang bekerja secara sementara atau lembaga yang telah ada yang bekerja secara melekat dan menjalankan fungsi koordinasi. Karena Sistem Inovasi Daerah membutuhkan keserentakan dalam siklus pelaksanaannya, kelembagaan Sistem Inovasi Daerah merupakan kelembagaan yang mewadahi, melingkupi dan menggerakkan lembaga-lembaga lain untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah.
3. Kolaborasi untuk inovasi dan peningkatan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu mengembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik dan hasil litbang.
Kolaborasi merupakan implikasi-lanjutan dari kelembagaan sistem inovasi yang kuat. Kolaborasi adalah kerjasama dan pembagian peran masing-masing lembaga dalam pelaksanaan agenda-agenda inovasi daerah. Karakteristik pendekatan Sistem Inovasi Daerah adalah keserentakan dalam siklus pembangunan. Kolaborasi adalah manifestasi keserentakan dalam pendekatan Sistem Inovasi Daerah.
Penelitian dan pengembangan yang aplikatif merupakan usaha untuk menjalankan Sistem Inovasi Daerah secara ilmiah. Dalam pelaksanaannya penelitian dan pengembangan tidak harus dilakukan sendiri, tetapi dapat memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang telah ada dan atau dilakukan lembaga penelitian dan pengembangan di luar pemerintah dan di luar daerah. Termasuk dalam kategori penelitian dan pengembangan adalah kemampuan mengadopsi dan mengabsorbsiserta difusi (menyerap dan mengembangkan) pelaksanaan-pelaksanaan pembangunan yang baik yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di luar daerah.
4. Budaya inovasi, yaitu membangun budaya inovasi
Budaya inovasi adalah proses internalisasi dan pemasyarakatan nilai-nilai inovasi bagi pelaku agenda inovasi dan penikmat hasil-hasil pembangunan. Budaya inovasi merupakan usaha yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menguatkan nilai-nilai inovasi yang telah tumbuh dan berkembang.
5. Sistem inovasi dan klaster industri, yaitu menumbuhkembangkan sistem inovasi dan menumbuhkembangkan klaster (industri) nasional dan daerah
Sistem inovasi yang telah diinisiasi perlu dijaga keberlanjutannya dengan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan. Pengembangan sistem inovasi dapat dilakukan dengan membangun jejaring pendukung dalam siklus pembangunan.
6. Perkembangan dunia, yaitu penyelarasan dengan kecenderungan dan perkembangan global
Aspek global (regional, nasional, internasional) merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan dalam siklus pembangunan. Pembangunan dengan pendekatan Sistem Inovasi Daerah tidak hanya pembangunan yang hanya ingin meningkatkan atau mengembangkan daerah menjadi lebih baik tetapi juga pembangunan yang hendak menyejajarkan diri dengan daerah, kawasan, maupun negara lain. Salah satu kondisi yang hendak dicapai dengan melakukanagenda inovasi ini adalah daya saing daerah.
7. Afirmasi wilayah, yaitu pengembangan wilayah tertinggal
Pembangunan yang hendak diinisiasi melalui Sistem Inovasi Daerah adalah pembangunan yang menyeluruh dan merata. Pembangunan yang hanya menonjol pada aspek dan wilayah tertentu secara statistik bisa jadi mengangkat profil daerah berada dalam level maju. Namun hakikat pembangunan adalah keadilan dan Sistem Inovasi Daerah hendak mewujudkan pembangunan yang berkeadilan antara lain dengan melakukan afirmasi (keberpihakan) pembangunan di wilayah tertinggal. Wilayah tertinggal secara generik sering disebut sebagai wilayah perbatasan, terpencil, terisolir dan miskin. Wilayah tertinggal tidak hanya berada di perdesaan tetapi juga berada di wilayah perkotaan.
8. Afirmasi pengungkit, yaitu penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembangunan merupakan salah satu alat bantu agar siklus pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien. Bentuk penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) antara lain telecenter dan pemerintahan berbasis elektronik (RPJMD Kab. Tegal 2014-2019, hlm V-2 sampai V-4).

Untuk memudahkan mengingat dan membaca Sistem Inovasi Daerah, kerangka pembangunan Sistem Inovasi Daerah juga dapat divisualisasikan dalam bentuk heksagonal atau payung. Bentuk payung merupakan visualisasi dari filosofi Sistem Inovasi Daerah sebagai rangkaian inovasi yang bergerak berkesinambungan dan saling bertautan, seumpama gerigi yang menggerakkan rantai atau mesin.
Delapan agenda kebijakan Sistem Inovasi Daerah dalam RPJMD merupakan kerangka kebijakan. Dalam struktur (hierarkhi) perencanaan strategis (strategic planning), yaitu visi-misi-tujuan-sasaran-strategi-arah kebijakan, kedudukan agenda kebijakan dalam kerangka pembangunan tidak sama. Artinya, terdapat agenda kebijakan yang dapat didudukkan sebagai sasaran, strategi, arah kebijakan maupun program dan kegiatan teknis yang akan dilaksanakan.
Pada dasarnya, Sistem Inovasi Daerah melingkupi RPJMD ini secara keseluruhan sebagai pendekatan siklus pembangunan. Sebagai kerangka pembangunan yang melingkupi RPJMD, telah diidentifikasi 9 (Sembilan) kerangka pembangunan dalam RPJMD ini. Kerangka pembangunan dalam RPJMD ini disesuaikan dengan kebijakan unggulan pemerintah daerah yaitu Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal dan Cinta Budaya Tegal.
Sebagai misal, penjabaran Kebijakan Unggulan Cinta Desa adalah Kebijakan Cinta Desa. Sementara penjabaran Kebijakan Unggulan Cinta Rakyat ada 2 (dua), yaitu Reformasi Birokrasi (Cinta Rakyat) dan Permukiman Kreatif (Cinta Rakyat). Selain itu masih ada penjabaran Kebijakan Unggulan Cinta Produk Tegal yaitu Industri Permesinan (Cinta Produk Tegal) dan Industri Pertanian (Cinta Produk Tegal). Sedangkan Kebijakan Unggulan Cinta Budaya Tegal dijabarkan dalam Ekonomi Berbasis Seni Budaya (Cinta Budaya), Budaya Rukun dan Toleran (Cinta Budaya), Wisata Purbakala (Cinta Budaya) dan Pengobatan Alami (Cinta Budaya) (RPJMD Kab. Tegal 2014-2019, hlm V-4 sampai V-5).

Dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Tegal 2014-2019, masing-masing Kebijakan Unggulan diidentifikasi dalam kerangka dan payung Sistem Inovasi Daerah. Karena tidak memungkinkan membahas semua kerangka dan payung Sistem Inovasi Daerah dalam RPJMD Kabupaten Tegal 2014-2019, dalam tulisan ini akan dibahas kerangka Sistem Inovasi Daerah Kebijakan Unggulan Cinta Desa sebagai sampel. Kebijakan Unggulan Cinta Desa dipilih karena kebijakan unggulan ini secara relatif lebih banyak menarik perhatian publik ketimbang kebijakan unggulan lainnya. Pembangunan desa dan pembangunan di desa merupakan isu yang menjadi pengharapan khalayak tidak hanya di Tegal tetapi juga di banyak daerah di tanah air. Hal ini dapat dimaklumi karena komposisi penduduk desa masih lebih banyak dibanding kota namun dalam persepsi publik pembangunan di desa relatih jauh Ter(di)tinggal oleh pembangunan wilayah perkotaan. Kebijakan Unggulan Cinta Desa yang menjadi salah satu tagline Visi Bupati Enthus Susmono dan Wakil Bupati Dra. Umi Azizah menemukan momentumnya ketika di awal tahun 2014 diundangkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Janji kampanye Rp. 500 juta untuk setiap desa dari bupati dan wakil bupati terpilih bersambut gayung dengan ketentuan-ketentuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 yang diestimasi secara kasar masing-masing desa akan mendapat anggaran antara Rp. 1 hingga 1,4 Miliar setiap desa.
RPJMD Kabupaten Tegal 2014-2019 (Hlm. V-5 sampai V-6) mendefinisikan Cinta Desa sebagai kebijakan pembangunan yang bertitiktolak dari pendekatan spasial di desa. Cinta Desa tidak hanya ingin menjadikan desa sebagai lokus pembangunan, tetapi juga menjadikan desa sebagai pelaku pembangunan yang merumuskan sendiri perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya. Untuk mewujudkan desa sebagai wilayah sekaligus pelaku pembangunan dilakukan serangkaian perencanaan, implementasi dan evaluasi pembangunan menggunakan pendekatan Sistem Inovasi Daerah sebagai berikut:
a. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi.
1) Merumuskan kebijakan pembangunan desa
2) Mengalokasikan anggaran pembangunan desa
3) Penguatan kewenangan pembangunan desa
4) Peningkatan akses infratruktur desa dan antardesa

b. Mengembangkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan kemampuan difusi dan absorbsi pengetahuan.
1) Penguatan peran kelembagaan desa
2) Studi komparasi desa maju

c. Mengembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik (best practice) dan hasil litbang.
1) Sister village
2) Alih pengetahuan asosiasi pemerintah desa

d. Membangun budaya inovasi
1) Peningkatan akses masyarakat desa dalam forum perencanaan daerah (Forum SKPD, Badan Anggaran)
2) Penjaminan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan
3) Masyarakat desa sebagai pelaksana kegiatan pembangunan

e. Menumbuhkembangkan sistem inovasi dan menumbuhkembangkan klaster (industri) nasional dan daerah
1) Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintah desa
2) Peningkatan kapasitas pengurus dan kelembagaan pemerintahan desa

f. Penyelarasan dengan kecenderungan dan perkembangan global
1) Pemastian angka ketercapaian MDG’s (kemiskinan, pendidikan untuk semua, kesehatan ibu dan anak).

g. Pengembangan wilayah tertinggal
1) Memutus keterisoliran desa tertinggal

h. Penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
1) Inisiasi pelayanan pemerintahan desa secara elektronik
2) Perluasan akses elektronik terhadap data pembangunan desa

Masing-masing kerangka Sistem Inovasi Daerah diisi dengan agenda Sistem Inovasi Daerah. Agar tidak membingungkan, perlu dipahami makna kerangka dan agenda dalam Sistem Inovasi Daerah. Kerangka merupakan “wadah” Sistem Inovasi daerah yang terdiri dari 8 (delapan) kerangka, yaitu secara sederhana dapat disebut kebijakan dan infrastruktur pembangun sistem inovasi, kelembagaan, kolaborasi, budaya inovasi, penumbuhkembangan sistem inovasi, penyelarasan dengan perkembangan internasional, afirmasi wilayah tertinggal dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sementara agenda Sistem Inovasi Daerah adalah kebijakan, program atau kegiatan untuk mewujudkan kerangka Sistem Inovasi Daerah. Sebagai misal, kerangka kebijakan dan infrastruktur pembangun sistem inovasi dalam Kebijakan Unggulan Cinta Desa didesain akan diwujudkan dengan melakukan perumuskan kebijakan pembangunan desa, mengalokasikan anggaran pembangunan desa, menguatkan kewenangan pembangunan desa dan meningkatkan akses infratruktur desa dan antardesa.
Agenda-agenda Sistem Inovasi Daerah dalam Kebijakan Unggulan Cinta Desa kemudian diterjemahkan dalam hierarkhi perencanaan strategis (strategic planning) yang juga diadopsi RPJMD Kabupaten Tegal. Agenda-agenda Sistem Inovasi Daerah Kebijakan Unggulan Cinta Desa kemudian ditetapkan menjadi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) penanggungjawab dalam sistematika RPJMD Kabupaten Tegal 2014-2019. Karena RPJMD Kabupaten Tegal 2014-2019 bersifat makro dan hanya sampai pada program, sejumlah agenda Sistem Inovasi Daerah Kebijakan Unggulan Cinta Desa tidak secara eksplisit dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Tegal 2014-2019 karena karakteristiknya lebih tepat sebagai kegiatan yang nantinya menjadi panduan SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Untuk memperoleh gambaran lebih sistemtis, berikut disajikan gambar yang mengkompilasikan agenda Sistem Inovasi Derah Kebijakan Unggulan Cinta Desa dengan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) penanggungjawab dalam sistematika RPJMD Kabupaten Tegal 2014-2019 (RPJMD Kabupaten Tegal 2014-2019, Hlm. VII-37).

Febrie Hastiyanto; Alumnus MAP FIA Universitas Brawijaya

*Dimuat Jurnal IdeA, Edisi 15 Tahun VIII, Juli 2014

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: