Etnisitas dalam Demokrasi

Oktober 10, 2011

Agaknya kita perlu lebih hati-hati dengan etnisitas (perasaan identitas etnis). Salah-salah ia bisa jadi bumerang yang menghabisi kita dari dalam. Soalnya kita telah banyak disuguhi kasus genocide (etnic cleansing) atas etnis yang merasa superior dari etnis lain. Sekurang-kurangnya, mulai saat ini kita memulai sebuah kerangka kesadaran egaliter antaretnis.

Etnis dapat disebut sebagai kumpulan individu yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan yang sering diperkuat dengan kesatuan bahasa. Etnis lahir seiring kebutuhan manusia akan perlindungan pada kelompoknya di mana ia dapat mengidentifikasi dirinya dengan budaya (dan bahasa) yang sama.

Tak ada yang salah dengan etnis. Ia lahir karena kebutuhan dan prinsip nature dari kebudayaan. Permasalahan baru terjadi bila lahir semangat etnisitas yang ekslusif dan merasa superior atas etnis lain. Apalagi bila telah menjurus pada pemurnian etnis dengan membersihkan etnis lain.

Superioritas Etnis

Para ahli ilmu sosial pada dekade 1950-an dan 1960-an menganggap etnisitas sebagai gejala tradisional negara-negara berkembang dengan motif ekonomi: kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi kaya-miskin. Diasumsikan bahwa kemajuan ekonomi, mantapnya demokrasi dan berkembangnya rasionalitas, masalah etnisitas dapat luntur dengan sendirinya seperti nilai-nilai gotong-royong dan kekeluargaan.

Tetapi kenyataannya etnisitas bukan melulu didasari motif ekonomi dan keterbelakangan. Betapa dalam masyarakat modernis-kapitalis-rasional masalah etnisitas bukanlah masa lalu. Tuntutan otonomi yang lebih luas dari orang-orang Irlandia, Skotlandia dan Wales kepada Inggris sebagai misal, bukan semata didasari motif ekonomi karena Inggris dapat digolongkan sebagai negara maju dan makmur. Begitu juga dengan pertikaian antar etnis di eks Yugoslavia, Kamboja maupun Afganistan tidaklah didorong oleh ketidakpuasan ekonomi semata. Keinginan untuk menguasai sesamanya karena merasa superior adalah pangkal bencana.

Di Indonesia sendiri permasalahan etnisitas dianggap sebagai isu yang sensitif, sehingga kita mengenal akronim Suku Agama Ras (dan Antargolongan) yang disingkat SARA. Hal ini dapat dimaklumi mengingat kekhawatiran ekses negatif etnisitas dalam masyarakat multikultur. Oleh pemerintah Orde Baru, etnisitas dikelola melalui kebijakan integrasi budaya, yang kurang lebih berorientasi pada persatuan bangsa dengan menegasikan etnisitas lokal. Dicoba untuk membangun budaya nasional yang dalam praktiknya banyak berorientasi pada kebudayaan suku bangsa Jawa. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan Presiden Soeharto (kala itu) yang selalu memberi keris atau kerajinan dari Bali sebagai cinderamata yang ditukar dengan cinderamata pemimpin negara lain yang berkunjung ke Indonesia. Pun penamaan beberapa gedung di DPR/MPR dengan bahasa Sansekerta, yang mirip-mirip bahasa Jawa. Banyak pihak menyebut pemerintahan Orde Baru sejatinya sebagai pemerintahan (bercorak) Mataraman.

Pada periode pasca reformasi iklim keterbukaan dan kebebasan banyak dimanfatkan oleh etnis-stnis yang selama ini termarginalkan untuk mengaktualisasikan keberadaannya. Etnis China kembali mendapat tempat dalam pergaulan antar anak bangsa. Sejumlah daerah mengaktualkan kembali keberadaan dewan-dewan adat. Etnis-etnis berusaha menemukan kembali eksistensinya dalam komunitas antar etnis dengan membangun kembali daya preservasi (keinginan mempertahankan jati diri, nilai dan tradisi) yang mulai luntur (dilunturkan?).

Pada sistem pemerintahan daerah menguat isu putera daerah, utamanya dalam pemilukada gubernur maupun bupati/walikota. Kita telah berbulan-bulan menonton polemik keistimewaan Yogyakarta ataupun tuntutan orang Papua asli sebagai syarat kepala daerah di Papua. Secara implisit, masih banyak dari kita yang menginginkan dipimpin oleh putera daerah pada banyak pemilukada, meskipun secara tegas aturan yang ada membebaskan diri dari semangat etnisitas. Tak hanya pada aspek politik, perekrutan pekerja di perusahaan-perusahaan yang berdiri di daerah juga dituntut untuk memepertimbangkan aspek putera daerah. Bila tidak dicermati dengan baik, isu-isu dan tuntutan ini pada akhirnya akan menimbulkan kesewenang-wenangan atas nama etnisitas.

Bagaimanapun etnisitas tetap perlu dalam batas-batas yang proporsional. Artinya etnisitas tumbuh untuk membangun etnis tersebut, bukan menguasai etnis lain. Idealnya etnisitas hendaknya diposisikan sebagai perasaan identitas etnis dalam konteks kebudayaan. Aspek-aspek politik maupun ekonomi sudah seharusnya didudukkan dalam kerangka profesionalisme, rasionalisme, semangat menjunjung kapabilitas dan berbuat sebanyak dan sebaik-baiknya bagi publik, tak peduli ia bergolongan darah etnis ini atau terlahir dari etnis itu.

*Febrie Hastiyanto; Pegiat Kelompok Studi IdeA. Alumnus Sosiologi FISIP UNS Solo.

Dimuat Analisa, Minggu 9 Oktober 2011.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: