Aspek Sosial dalam Rencana Tata Ruang

Agustus 1, 2011

Rencana Tata Ruang, baik yang bersifat umum maupun detail sejatinya merupakan pengaturan utilitas lahan (land use) dan bagaimana kawasan didistribusikan menurut penggunaannya (land division) sebagai cita ideal sebuah kota. Namun celakanya, pada banyak Rencana Tata Ruang, aspek-aspek sosial tidak secara proporsional mendapat tempat dalam analisis keruangan, dibandingkan aspek-aspek fisik-infrastruktur. Akibatnya, Tata Ruang banyak kota di tanah air disusun dengan mengabaikan visi kota. Secara umum Rencana Tata Ruang mengatur utilitas ruang dalam kawasan yang diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman, fasilitas pelayanan kota (pemerintahan, perekonomian, kesehatan, peribadatan, pendidikan, transportasi, rekreasi, pelayanan umum), industri, hingga ruang terbuka hijau maupun kawasan khusus, semisal kawasan pertahanan dan militer. Keberadaan visi kota tidak hanya mengelompokan lahan menurut penggunaannya, tetapi dapat memperluas makna tata ruang kota sebagai kota yang direncanakan menurut potensinya.

Analisis Sosial

Ketimpangan analisis dalam banyak Rencana Tata Ruang dapat dilihat dari proporsi analisis infrastruktur dengan analisis sosial dalam dokumen perencanaannya. Banyak Rencana Tata Ruang secara utuh dan komprehensif memberi analisis pada pola jaringan infrastruktur jalan ke dalam jaringan kolektor primer, kolektor sekunder, lokal primer, maupun lokal sekunder lengkap dengan analisis trayek, terminal hingga beban kendaraan dan tarikan kecenderungan perkembangan jaringan transportasi kota. Begitu juga analisis terhadap kesesuaian dan daya dukung lahan, yang dijelaskan secara komprehensif meliputi kelerengan lahan, jenis tanah, curah hujan, kawasan lindung, penyangga dan budidaya. Dari analisis-analisis fisik-infrastruktur ini analisis Rencana Tata Ruang dapat disederhanakan pada pola-pola yang disebut pola grid dan linier, yakni pergerakan pengembangan kota.

Belum banyak Rencana Tata Ruang yang ada mendiskusikan secara intens aspek-aspek sosial, seperti karakteritik masyarakat lokal. Salah satu metode menganalisis karakteristik sosial masyarakat adalah analisis okupasi, yakni jenis dan sebaran mata pencarian penduduk. Okupasi atau mata pencarian dapat menjadi salah satu faktor pembentuk sistem nilai, yang kemudian melahirkan sistem perilaku atau dalam bahasa yang lebih luas disebut karakteristik masyarakat. Kita misalnya, mengenal karakteristik masyarakat agraris, pesisir, atau urban yang sebenarnya dapat ditengarai dari jenis okupasi penduduknya. Bila penduduk satu wilayah memilih mata pencarian sebagai nelayan dan pekerjaan sektor perikanan lain, dapat disimpulkan bahwa potensi yang selama ini berkembang di kota tersebut adalah potensi kelautan, dan masyarakatnya memiliki karakteritik pesisiran.

Analisis okupasi ini sekaligus dapat menjelaskan bila terdapat kondisi-kondisi di mana analisis keruangan yang ada tidak mampu menjelaskan karakteristik masyarakatnya. Pada kawasan pesisir misalnya, tidak serta merta karakteristik yang terbangun adalah masyarakat pesisir. Bisa jadi sebagain besar penduduk tidak menggantungkan hidupnya pada sektor kelautan, sehingga meskipun kota tersebut memiliki karakteristik memanjang pantai, namun masyarakatnya bukan masyarakat dengan karakteristik pesisiran. Hal ini memungkinkan terjadi oleh beberapa sebab, seperti garis pantai yang lebih pendek ketimbang karakteristik ruang yang lain, atau karakteristik pantai yang tidak memungkinkan tumbuhnya budidaya ruang kelautan.

Hal yang sama dapat terjadi pada kota yang memiliki pabrik-pabrik atau pusat industri. Keberadaan pabrik atau kawasan industri di satu kota tidak serta merta mengindikasikan masyarakat sekitarnya sebagai masyarakat urban, utamanya sub urban (biasanya buruh, yang tinggal di permukiman kumuh, dan memiliki kecenderungan miskin serta tak terdidik). Bisa jadi kawasan industri yang ada tidak padat karya, sehingga tidak banyak penduduk yang memilih okupasi sebagai pendukung sektor industri. Dapat dimungkinkan pula, secara agregat penduduk yang memiliki okupasi pendukung sektor industri tidak lebih banyak ketimbang okupasi penduduk lain dalam satu kota.

Visi Kota

Keberadaan satu visi kota diharapkan dapat menjadi arah pengembangan kota menurut karakteristik masyarakatnya. Visi kota dalam konteks ini dapat paralel dengan visi dokumen perencanaan lain, semisal Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Panjang (RPJM/P) satu kota (Kabupaten/Kota, Provinsi atau Nasional). Prinsipnya, visi kota yang ideal mengacu pada karakteristik okupasi penduduknya. Okupasi dijadikan perhatian, karena secara de facto penduduk satu kota bergantung pada sektor tersebut. Visi kota model ini sekaligus disusun mengandaikan bahwa penduduk kota akan memperoleh manfaat langsung dari potensi wilayah, yang dijadikan mata pencariannya.

Dalam memetakan potensi berbanding lurus dengan okupasi perlu dilakukan secara hati-hati. Idealnya, potensi yang dikembangkan menjadi visi kota harus menjadi bagian integral kehidupan masyarakat. Isu budaya misalnya, seringkali dijadikan visi kawasan oleh banyak kota yang ingin menjadikan kotanya sebagai ‘kota budaya’. Namun seringkali idiom budaya disederhanakan dalam persepsi publik sebagai seni (pertunjukan), pariwisata, atau yang paling sering: artefak alias benda-benda kuno. Padahal idiom budaya memiliki makna yang luas, sebagai ciri tertentu (khas) dari gaya hidup (life style) masyarakat yang tercermin dari perlikau sehari-hari. Memaknai budaya sebagai seni (pertunjukan), atau rupa-rupa festival tentu tak salah. Namun, pemaknaan budaya sebagai seremoni yang bersifat siklikal dan periodik tentu tak dapat dijadikan sandaran okupasi penduduk, apalagi menjelma menjadi bagian dari daur hidup masyarakat yang bersifat ‘sehari-hari’. Saat ini secara relatif hanya pada Komunitas Adat Terpencil (KAT) atau pada kebudayaan Bali, ‘budaya’ menjadi bagian daur hidup masyarakat. Budaya, pada Komunitas Adat Terpencil dan masyarakat kebudayaan Bali bukan hanya seremoni, tetapi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem nilai religi, dan perilaku masyarakatnya. Karena itu, visi kota yang ideal seharusnya mampu diakomodasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, bukan menjadi jualan pemimpin publiknya, apalagi menjelma menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi rak-rak perpustakaan pemerintah tanpa pernah dibaca.

*Febrie Hastiyanto: Pegiat Kelompok Studi IdeA.

Dimuat Jurnal Perencanaan IdeA, Edisi 9 Tahun V/Juli 2011.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: