Pembangkangan itu Bernama Golput

Mei 13, 2011

Perayaan demokrasi lima tahunan a la Indonesia baru saja digelar. Masyarakat marginal, kelompok akar-rumput dan massa mengambang diberi kesempatan untuk menjadi pemilik sah negeri ini untuk beberapa waktu. Silakan naik motor tanpa helm karena bapak polisi (pura-pura) tidak melihat. Knalpot dilepas pun boleh. Dan kita nikmati bersama kemuakan atas pembusukan dalam derunya.

Agregasi, artikulasi, rekrutmen, pendidikan, dan sosialisasi politik macet. Pemilu menjadi ajang melanggengkan kekuasaan dalam perubahan yang mandeg. Karena sehabis pemilu perayaan demokrasi usai. Republik ini kembali menjadi milik penguasa; yang berhak memerintah rakyatnya. Dan bapak polisi kembali berani menggebuk demonstran, atas nama stabilitas. Tidak heran kalau kemudian apatisme menggejala dan menemukan bentuknya. Rakyat mulai bosan dibodohi. Dan benih-benih pembangkangan pun mulai bersemi: bahwa pemilu tidak menjanjikan perubahan.

Transisi Demokrasi yang (dirancang?) Gagal

Reformasi yang digelorakan oleh antara lain mahasiswa memaksa rejim orde baru tumbang setelah Soeharto dilengserkan. Kemudian dimulai babak baru dalam tradisi demokrasi Indonesia dalam periode transisi demokrasi. B. J. Habibie segera menggantikan Soeharto sesuai konstitusi, dibantu oleh dewan menteri yang tergabung dalam Kabinet Reformasi.

Namun euforia kemudian melenakan sebagian dari kita pada komitmen mengawal reformasi (dan demokrasi). Skenario paling lazim dari periode transisi demokrasi adalah restruksturisasi sistem politik nasional meliputi amandemen konstitusi, mencopot pribadi-pribadi pendukung rejim terdahulu sekaligus mengadilinya, dan membangun persatuan nasional kelompok pro demokrasi untuk melanjutkan estafet kepemimpinan nasional.

Transisi demokrasi yang terjadi di Indonesia baru berhasil menumbangkan Soeharto, tokoh sentral dan representasi rejim. Skenario yang seharusnya dilakukan tidak serta merta didukung kelompok-kelompok pro demokrasi yang gagap setelah memperoleh kemenangan yang dirasa hampir tidak mungkin diperoleh untuk konteks dan realitas politik Indonesia. Sehingga proses demokrasi bergulir di kalangan kelompok pro status quo pendukung rejim terdahulu yang masih duduk dalam lembaga-lembaga negara tanpa sempat diganti.

Betapa Sidang Istimewa MPR 1998 yang menempati peran strategis tidak berhasil memuaskan kelompok pro demokrasi karena digelar oleh MPR hasil pemilu 1997 yang notabene produk orde baru yang cacat moral. Tragedi Semanggi yang dipersembahkan mahasiswa dan masyarakat Indonesia sebagai tumbal demokrasi tidak menyurutkan MPR untuk sesegera mungkin menggelar pemilu pada 1999 tanpa mengamandemen konstitusi.

Dalam periode transisi demokrasi, restrukturisasi sistem politik nasional berakhir ditandai dengan pelaksanaan pemilu. Sehingga, setelah pemerintah baru terbentuk dengan sendirinya transisi demokrasi selesai. Tetapi transisi demokrasi di Indonesia berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, kurang lebih satu tahun dengan (sengaja?) melupakan agenda-agenda penting yang seharusnya dilakukan dalam periode ini. Sehingga yang terjadi kemudian dapat dirasakan hingga saat ini: lahirnya neo orde baru.

Kekhilafan sejarah bangsa ini harus dibayar mahal dengan reformasi yang dilakukan setengah hati. Usaha-usaha persatuan nasional kelompok pro reformasi yang dimotori mahasiswa Jabotabek dengan mendudukan tokoh-tokoh nasional yang kerdibilitasnya diakui dalam satu meja untuk membahas persoalan bangsa hanya menghasilkan daya-tekan dan daya-lawan yang minimal, untuk tidak menyebut gagal. Kelompok Ciganjur misalnya, diharapkan menjadi cikal persatuan nasional kelompok pro demokrasi tidak segarang cita-citanya dalam wilayah praksis. Selain mendeklarasikan enam visi reformasi kiprah kelompok ini tenggelam di samping tokoh-tokohnya masih setengah hati bekerja sama.

Seperti yang kita tahu kemudian, Kelompok Ciganjur tidak dapat diharapkan mengawal perubahan revolusioner dalam periode transisi demokrasi Indonesia. Bahkan Kelompok Forum Rembug Nasional (FRN) dengan persebaran tokoh nasional yang lebih luas dan beragam juga tidak mampu menjawab tantangan bagi ujian demokrasi Indonesia. Selain kiprahnya relatif tidak terdengar, kongres tokoh nasional di Bali itu lebih merupakan proyek prestisius. Agaknya transisi demokrasi di Indonesia memang dirancang untuk gagal.

Golput dan Delegitimasi Pemilu

Dalam konteks pemilu 2004 setidaknya terdapat dua arus utama (mainstream) gerakan kritis dalam memaknai pemilu. Pertama, gerakan yang berharap pada celah-celah yang coba dimanfaatkan—meski minimal—dalam Gerakan Nasional Tolak Politisi Busuk (GNTPB) dengan orientasi pilih calon anggota legislatif bermutu. Kedua, gerakan golput yang dalam konteks politik nasional dipelopori oleh antara lain Arief Budiman sejak Pemilu 1971. Orientasi gerakan ini adalah delegitimasi pemilu.

Kekecewaan yang mendalam atas tarik ulur kepentingan pemerintah-partai politik(-dan dulu Golkar plus militer) membuat gerakan ‘memilih untuk tidak memilih’ dan ‘sukseskan pemilu tanpa saya’ ini menemukan momentumnya. Dekonstruksi terhadap perilaku politik maintream dilembagakan dalam gerakan dan kampanye golput sebagai manifestasi pembangkangan sipil. Implikasi politik golput merupakan konsekuensi yang tidak boleh dianggap sebelah mata. Semakin besar prosentase golput ketimbang persentase pemilih dalam pemilu merupakan isyarat bahwa pemilu delegitimate; tidak reperesentatif; dan bahkan cacat moral. Kontrol sipil dalam golput dimaksudkan sebagai tekanan dan mosi tidak percaya publik yang harus dipahami sebagai partisipasi politik-ekstra parlementer.

Dalam perjalanannya, golput sebagai gerakan memiliki beragam varian implementasi gerak perjuangan. Definisi golput sendiri sebenarnya sudah jelas: mereka yang terdaftar sebagai pemilih dan tidak menggunakan hak pilihnya. Goltus (gerakan tusuk semua) misalnya, tidak dapat dikategorikan sebagai golput karena selain ia masuk kategori suara tidak sah, persentase jumlah goltus tidak dapat dimasukan dalam persentase jumlah Golput. Meski permakluman seringkali diberikan terutama pada periode orde baru di mana memilih telah menjadi kewajiban, bukan lagi hak. Goltus setidaknya harus dihargai sebagai modifikasi gerak-perjuangan untuk melawan kelaliman penguasa.

Demikian juga warga negara yang tidak mempunyai hak pilih—baik alasan politik maupun administratif—sehingga tidak memilih pada pemilu juga jelas tidak dapat dikategorikan sebagai golput karena mereka pada dasarnya tidak termasuk dalam persentase jumlah pemilih. Sehingga kehilangan hak pilih bagi sebagian warga negara—terutama soal administratif—harus dipahami sebagai kejahatan negara terhadap warganya yang membuat mereka tidak punya kontribusi apapun dalam pemilu, baik untuk melegitimasi maupun mendelegitimasi. Kalaupun mereka dikelompokan sebagai bagian dari gerakan delegitimasi pemilu, peran yang kemudian diemban menjadi tidak aktif lagi, melainkan pasif sebagai bentuk ketiadaan pilihan.

Motivasi seorang untuk Golput idealnya karena kesadaran-politik sebagai suara moral untuk mendelegitimasi pemilu dengan berharap pada implikasi politik Golput. Namun dalam perjalanannya, motif sebagian mereka Golput tidak terhindarkan dari pergeseran nilai. Ide besar Golput harus rela ditelikung di tengah jalan oleh penumpang gelap yang (sebenarnya) tidak mengerti peta. Golput menjadi penanda heroisme politik baru, paralel dengan demam leftist beberapa waktu belakangan ini. Citra yang terbentuk dari perilaku politik golput—sebenarnya perilaku orang-orangnya yang kemudian diidentikkan—melahirkan citra intelektual, kritis, berani (menentang pemerintah) dan moralis. Citra yang terbentuk ini melahirkan nafsu untuk mereproduksi image secara instan untuk kemudian dapat dikategorikan sebagaimana citra golput yang ada: intelektual, kritis, berani (menentang pemerintah) dan moralis.

Pencitraan yang dapat direproduksi dari image golput membuatnya menjelma menjadi trend, perilaku politik mutakhir yang heroik dan menantang. Timbul keinginan untuk mengindentifikasi diri sebagai golput agar citra yang ada pada golput identik pada dirinya. Dari sini akan lahir ‘generasi punk politik’ yang hanya dapat mereproduksi citra yang telah ada.

Memang tidak dapat dipukul rata, bahwa saat ini yang terjadi hanya fenomena trend golput semata. Ada gejala golput lain yang tampak mengemuka yakni apatisme dan frustasi politik. Gejala ini banyak muncul pada masyarakat bawah yang merasa jenuh dipecundangi para elite politik dalam bahasa-bahasa kampanye yang bombastis, provokatif, dan tidak perlu berpikir panjang soal-soal teori. Meski awal kemunculan golput model ini senada dengan argumentasi kemunculan golput pada periode awal, sekali lagi, apatisme dan frustasi politik tidak dapat disetarakan dengan golput sebagai pembangkangan sipil.

Golput sebagai pembangkangan sipil merupakan aksi yang sistematis, strategis, terukur, dan terencana. Sebuah gerakan yang lahir dari bingkai kesadaran ideologis untuk memboikot penggunaan hak pilih. Implikasi politik yang (mungkin) terjadi tidak main-main: delegitimasi hasil pemilu. Sedang apatisme dan frustasi politik merujuk pada ketidakberdayaan rakyat dalam menghadapi kesewenang-wenangan elite. Ia merujuk pada perilaku politik reaktif, pasrah, sebagai sebuah sikap yang tidak direncanakan sebelumnya. Boleh saja terdapat paralelitas dari dikotomi ini dalam aksi namun terdapat perbedaan hakiki yang tegas dalam ruh yang melatari aksi yang dilakukan. Sehingga golput yang memetakan dirinya dalam gerakan moral (moral force) tidak sekedar menjadi komodifikasi citra. Betapapun minimal daya-tekan dan daya-lawan golput, siapapun penguasa yang akan memerintah republik ini harus sadar bahwa sebagian warga negaranya dengan kesadaran aktif menolak untuk bungkam dengan bungkam!***

*Mahasiswa Sosiologi angkatan 2001. Aktivis HMI Cabang Solo.

Dimuat Jurnal Dialektika Sosiologi FISIP UNS, Edisi 3/Tahun III, 2004.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: