Gayus dan Akuntabilitas Anggaran

Januari 24, 2011

Vonis 7 tahun penjara bagi Gayus Tambunan yang dinyatakan bersalah atas dakwaan mafia pajak masih dianggap terlalu ringan dan menciderai rasa keadilan. Publik selama ini merasa dibohongi karena pajak yang telah dibayarkan dengan mudah ditilap Gayus dan sindikatnya. Pajak, termasuk di dalamnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesungguhnya baru aspek penerimaan negara. Padahal terdapat aspek lebih penting, yakni bagaimana mengelola penerimaaan negara ini agar memberi manfaat seluas-luasnya bagi publik.

Amanat publik kepada penyelenggara negara secara sederhana dapat dimaknai sebagai pembangunan. Pembangunan yang dilakukan pemerintah membutuhkan anggaran, atau dengan kata lain pembangunan yang dilakukan pemerintah tercermin dari alokasi anggaran. Selama ini publik, termasuk aparatur pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, hingga aparatur penegak hukum macam kejaksaan, kepolisan, atau kehakiman umumnya mengawasi anggaran dari pemanfaataan dan serapan anggaran. Padahal, pengawasan juga seharusnya dilakukan terhadap pencapaian pembangunan, meliputi capaian kinerja, sasaran, keluaran (output), hasil (outcame), hingga dampak (impact) pembangunan bagi publik.

Selama ini indikator pengawasan publik umumnya mengukur serapan anggaran setiap tahun. Begitupun bila anggaran pembangunan tidak dilaksanakan sepenuhnya, melalui modus mark up, penyelenggara negara kerap dipidanakan. Hingga hari ini praktis evaluasi kinerja dari anggaran, meliputi pencapaian target, kesesuaian sasaran maupun kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan nomenklatur kegiatan (project), belum banyak diperbincangkan. Pencapaian target kinerja dan kesesuaian sasaran yang diharapkan pada satu kegiatan (project) sejatinya dan seharusnya menjadi tolok ukur keberhasilan program.

Kaidah Perencanaan

Penyelenggara negara selama ini mendasarkan nomenklatur program dan kegiatan (project) pembangunan pada Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Umumnya unit-unit teknis penyelenggara negara berpikir dalam kerangka mikro. Fokus perhatian jelas pada kegiatan (project), di mana di dalamnya terdapat Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) bagi pemerintah daerah atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bagi pemerintah pusat. Rincian DPA dan DIPA ini memuat belanja pembangunan per rekening dalam alokasi anggaran yang terperinci. Karena sibuk mengelola DPA dan DIPA-nya, seringkali unit pelaksana teknis mengabaikan kerangka makro kegiatan (project).

Skema perencanaan ini mengandaikan perencanaan pembangunan dilakukan secara deduktif; dari skema umum-makro ke skema khusus-mikro. Idealita normatif perencanaan ini hampir tidak terjadi, karena unit-unit penyelenggara negara hanya asyik dengan kegiatan (project) masing-masing, tanpa perlu berpanjang-panjang soal visi, misi, strategi atau kebijakan. Kondisi ini semakin menemukan momentumnya ketika unit perencanaan pada masing-masing penyelenggara negara gagal menginisiasi dan mengelaborasi kegiatan (project) masing-masing unit pelaksana penyelenggara negara dengan dokumen perencanaan yang ada.

Unit perencanaan harus mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan unit-unit pelaksana. 25 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007 tidak serta merta harus dilaksanakan oleh satu unit pelaksana tertentu. Interseksi atau saling-silang pelaksanaan Urusan Wajib dan Pilihan dapat bersinggungan antara unit pelaksana penyelenggara negara. Sebagai contoh, Urusan Pemberdayaan Masyarakat tidak harus dan tidak hanya dilakukan unit pelaksana Badan Pemberdayaan Masyarakat tetapi juga dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial dan unit pelaksana penyelenggara negara lain.

Proporsi Anggaran

Nomenklatur dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007 dengan bahasa yang ‘bagus’ dan ‘estetis’ seringkali mengecoh publik. Nomenklatur kegiatan (project) seringkali terdengar indah, namun kedalaman anggaran yang tercermin dari belanja per rekening seringkali tidak sesuai ‘amanat’ atau ‘harapan publik’ dari nomenklatur Permendagri No. 56 Tahun 2007 yang ‘indah’ ini. Program yang ‘indah’ ini seringkali dibebani oleh ‘biaya umum’ atau ‘biaya operasional’ kegiatan, meliputi honorarium penyelenggara negara, belanja Alat Tulis Kantor, cetak, penggandaan dan dokumentasi, serta perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah.

Bila analisis diperluas pada indikator capaian kinerja lain, kita dan publik akan semakin mendapat kejelasan, arah dari kegiatan (project) tersebut. Kelompok sasaran misalnya. Seringkali sasaran program dan kegiatan (project) pemerintah bersifat ‘kader’, yang melatih tokoh masyarakat, kader perempuan atau aparat birokrasi sendiri. Biasanya kelompok sasaran model ‘kader’ ini mengandaikan peserta kegiatan akan ‘menularkan’ pengalaman pelatihannya kepada kelompok sasaran yang lebih rentan: miskin, berpendidikan rendah, tinggal di kawasan terisolir dan tertinggal. Namun seringkali proses getok tular tidak terjadi. Tahun-tahun selanjutnya, kegiatan yang sama direplikasi, dengan materi yang mungkin berbeda, namun peserta yang relatif sama.

Kita, publik dan penyelenggara negara perlu mengevaluasi secara fair dan jujur. Sebenarnya berapa banyak Belanja Langsung yang ‘seharusnya’ diperuntukkan bagi publik masih direcoki oleh instrumen Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal yang bukan benar-benar untuk publik, meskipun instrumen tersebut dibutuhkan sebagai ‘biaya operasional’ dan diatur dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007. Tabik.

*Febrie Hastiyanto; Mantan Koordinator Kelompok Studi IdeA (2008-2009).

Dimuat Lampung Post, Senin 24 Januari 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: