Merumuskan Keistimewaan DIY

Januari 16, 2011

Saya percaya, akhir dari ontran-ontran polemik keistimewaan Yogyakarta hari-hari belakangan ini akan happy ending. Betapa tidak, Sidang Rakyat Yogyakarta yang digelar di Malioboro, termasuk Sidang Paripurna Istimewa DPRD Yogyakarta hingga belasan demonstrasi yang intinya mendukung penetapan Sultan dan Pakualam masing-masing sebagai gubernur dan wakil gubernur telah menjadi garansi demikian kuatnya aspirasi masyarakat Yogyakarta. Sangat riskan dan membutuhkan biaya sosial dan politik yang tinggi untuk menolak amanat publik ini. Sehingga, akhir dari polemik ini dapat ditebak: DPR dan Pemerintah (Pusat) akan mendukung penetapan Sultan dan Pakualam, untuk argumentasi-argumentasi populis.

Konfigurasi pengandaian ini pun dapat dikonstruksi: masyarakat bersorak. Malioboro dan Alun-Alun Utara akan disemuti publik yang bersuka cita. Kepala Dukuh dan Kepala Desa Se-Yogyakarta sebagai pendukung keistimewaan Yogyakarta dalam hal ini penetapan Sultan dan Pakualam sebagai gubernur dan wakil gubernur bisa jadi akan mencukur rambutnya sebagai kaul tanda kemenangan. Pemerintah (Pusat) dan DPR naik pamor, karena dianggap mampu mendengar suara rakyat. Selesai?

Saya kira belum. Saya percaya sesungguhnya keistimewaan Yogyakarta tidak melulu soal penetapan Sultan dan Pakualam sebagai gubernur dan wakil gubernur. Sultan dan Pakualam hanya salah satu variabel dalam sistem pemerintahan (yang seharusnya istimewa) di Yogyakarta. Padahal, di samping variabel kepemimpinan, seluruh aspek pemerintahan di Yogyakarta sama dengan provinsi lain di Indonesia. Pertanyaannya kemudian adalah: seberapa besar faktor kepemimpinan Sultan dan Pakualam memberi kontribusi bagi keistimewaan di Yogyakarta. Sebagai panutan, dan secara kultural jawabannya tentu ya. Namun sebagai sebuah sistem pemerintahan Sultan dan Pakualam masih perlu dilengkapi dengan banyak keistimewaan lain, agar Yogyakarta pantas disebut istimewa.

Keistimewaan Otonomi

Kepemimpinan Sultan dan Pakualam sesungguhnya perlu dilengkapi dengan instrumen hukum lain, yang membuat variabel kepemimpinan diperluas maknanya menjadi variabel yang mampu menarik variabel-variabel lain dalam sistem pemerintahan daerah yang istimewa. Dua daerah istimewa lain, Aceh dan Papua misalnya mendapat keistimewaan di bidang penganggaran melalui skema otonomi khusus dalam persentase tertentu Dana Alokasi Umum (DAU) yang berbeda dengan provinsi lain, termasuk Yogyakarta. Di bidang politik, hanya di Aceh syariat Islam diterapkan melalui Qanun (Peraturan Daerah) masih ditambah keistimewaan partai lokal yang juga hanya boleh didirikan di Aceh. Di Papua, untuk melengkapi DPRD dibentuk Majelis Rakyat Papua (MRP), di samping ketentuan bahwa hanya ras Melanesia yang boleh dicalonkan menjadi Gubernur. Realitas-realitas istimewa ini sama sekali tidak terjadi di Yogyakarta. Sehingga sudah sejak lama sesungguhnya Yogyakarta tidak pernah diistimewakan.

Sehingga, kalau kita serius memperjuangkan keistimewaan Yogyakarta, harus ada variabel lain di samping faktor penetapan Sultan dan Pakualam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai tanda keistimewaan. Misalnya pengaturan soal persentase tertentu dalam Dana Alokasi Umum (DAU). Dapat juga mengatur secara khusus tanah-tanah milik Kesultanan dan Pura Pakualaman yang sering disebut Sultan Ground dan Pakualam Ground. Dalam konsepsi kawula-ratu sejak periode Mataram, bahkan Majapahit, tanah yang ada dalam satu negara adalah milik raja. Negara melekat dalam individu raja. Hal ini dapat kita tengarai dari keputusan-keputusan politik dan hukum raja yang memakai idiom ingsun (saya, aku; Jawa) sebagai konsideran dalam keputusan raja (angger-angger), seperti ora ingsun lilani (tidak saya perkenankan) atau bakal ingsun patrapi paukuman (akan saya jatuhi hukuman). Bandingkan dengan konsideran putusan hakim-hakim kita: Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kepemilikan tanah, raja mendistribusikannya kepada kawula, namun bukan sebagai hak milik, melainkan hak pakai (hanggadhuh), hak pinjam (apanase, apanage) bagi bangsawan, hak pengganti gaji (lungguh) bagi abdi dalem, maupun hadiah atau bebas pajak (perdikan) bagi kelompok yang diberi hadiah oleh raja.

Namun, muara dari keistimewaan Yogyakarta sejatinya adalah kesejahteraan rakyat. Harian kebanggaan masyarakat Yogyakarta Kedaulatan Rakyat misalnya, merilis bagaimana sebenarnya persepsi masyarakat Yogyakarta terhadap bentuk implementatif dari keistimewaanya. Harapan-harapan tersebut ternyata banyak yang bersifat sangat teknis, seperti mimpi untuk mendapat sekolah gratis, prioritas dalam rekruitmen tenaga kerja, atau mendapat diskon khusus saat berbelanja, termasuk kemudahan dalam berwirausaha, maupun jaminan asuransi sosial bagi warga. Dari realitas ini saja sesungguhnya meneguhkan bahwa penetapan Sultan dan Pakualam belum satu-satunya harapan riil masyarakat Yogyakarta. Sehingga, sudah saatnya polemik keistimewaan Yogyakarta tak hanya berkutat pada pasal-pasal penetapan gubernur dan wakil gubernur termasuk introduksi lembaga Gubernur Utama, tetapi juga serius mendiskusikan skema otonomi khusus bagi Yogyakarta sehingga pantas disebut istimewa.

Febrie Hastiyanto; Pegiat Kelompok Studi IdeA. Alumnus Sosiologi FISIP UNS Solo.

Dimuat Harian Joglosemar, Sabtu, 15 Januari 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: