Nikah Siri Tak Cukup Dicatat

November 29, 2010

Masyarakat kita terbelah dalam setidaknya dua arus utama pendapat ketika menyikapi Rancangan Undang Undang (RUU) Hukum Materiil Peradilan Agama tentang pernikahan, utamanya regulasi mengenai nikah siri. Masyarakat yang sepakat berpandangan kewajiban pencatatan pernikahan merupakan penjaminan hak-hak perdata perempuan dan anak-anaknya yang kemudian akan dilahirkan. Perempuan dan anak hasil pernikahan akan memperoleh hak-hak kependudukan seperti waris dan tercatat dalam Sistem Administrasi Kependudukan sehingga dapat memperoleh pelayanan dari pemerintah, seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat. Pihak yang tak setuju berpandangan RUU berpotensi melanggar hak asasi manusia, serta dianggap mengkriminalisasi hak privat warga negara untuk menikah menurut aturan agamanya.

Nikah Siri Nikah Bermasalah

RUU ini lahir dari realitas di masyarakat dimana nikah siri cenderung merugikan kelompok rentan, yakni perempuan dan anak-anak hasil pernikahan tersebut. Secara umum, masyarakat sebenarnya tidak secara sengaja berniat melakukan nikah siri. Nikah siri umumnya dilakukan untuk proses pernikahan yang ‘bermasalah’, seperti masalah ekonomi karena tidak memiliki biaya nikah yang cukup termasuk menjadikan pernikahan sebagai komoditas ekonomi (kawin kontrak; nikah mutah), pernikahan karena Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD), hingga pernikahan poligami yang tidak disetujui istri pertama.

Mencermati realitas ini tentu tidak cukup dengan membuat regulasi pencatatan pernikahan. Pencatatan pernikahan (siri) dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengurai penyebab keengganan masyarakat tidak bersedia melakukan pencatatan. Seandainya dapat memilih, hampir pasti setiap kita ingin menikah secara ‘resmi’, dicatatkan di KUA, serta mengundang sahabat dan kerabat. Sehingga hampir tak ada alasan kecuali terdapat ‘masalah’ bagi seseorang untuk menolak pernikahan secara ‘resmi’.

Pemberdayaan Baru Pencatatan

Untuk mengurai permasalahan yang disebabkan oleh faktor ekonomi, pemerintah sudah sepatutnya memberikan penjaminan yang pantas sebagaimana fungsi pokok pemerintahan, diantaranya pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Bila terdapat anggota masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk menikah, namun tak memiliki biaya, pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberi santunan agar mereka dapat mencatatkan pernikahannya dan menyelenggarakan kenduri pernikahan sederhana. Pembiayaan pernikahan oleh negara ini tidak harus berbentuk nikah massal. Pada banyak kebudayaan dalam masyarakat kita menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang sakral, bukan massal. Pembiayaan pernikahan secara perorangan dapat dianggap sebagai usaha memanusiakan calon pengantin.

Persoalan pernikahan sebagai komoditas ekonomi dapat diurai dengan memberi insentif berupa hibah atau kredit lunak kepada calon pengantin yang telah memenuhi syarat namun tak berdaya secara ekonomi. Seperti program Sarjana Wirausaha yang memberi kredit kepada sarjana-sarjana penganggur dengan agunan ijazah, insentif calon pengantin dapat diberikan dengan jaminan buku nikah. Prinsipnya calon pengantin didorong untuk menikah dan menjalankan kewajiban agamanya untuk kemudian memiliki usaha produktif yang didanai pemerintah, ketimbang menikah semata-mata karena kontrak ekonomi.

Pernikahan karena Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) dan karena perijinan poligami dapat diurai dengan memberikan pendampingan, konsultasi dan konseling kepada calon pengantin, yang menjadi tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam konteks poligami sebenarnya tak ada alasan untuk takut mencatatkan pernikahan sepanjang rencana pernikahan poligami tersebut ‘bermasalah’. Memaksakan pernikahan poligami yang bermasalah sejatinya merupakan langkah sadar mengabaikan hak-hak istri pertama dan anak-anak hasil perkawinannya terdahulu yang memerlukan intervensi negara.

*Febrie Hastiyanto; Saat menikah dicatatkan di KUA. Bekerja pada Bappeda Kabupaten Tegal Jawa Tengah.

Dimuat Suara Merdeka, Rabu 24 November 2010.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: