Menata Terminal Rajabasa

September 17, 2010

Deskripsi Rico Mangiring Purba bertajuk Semrawutnya Terminal Rajabasa (Lampost, 13/9) menarik untuk didiskusikan, Meskipun realitas yang diangkat tak terlalu mengagetkan bagi publik Lampung. Narasi Rico terhadap terminal induk dan terbesar di Provinsi Lampung ini secara tepat menggambarkan realitas, dan keluhan yang memang dirasakan banyak orang. Namun ketika menutup tulisannya, Rico hanya menawarkan para pihak yang berkepentingan untuk duduk satu meja. Belum dijelaskan oleh Rico siapa saja yang harus duduk dalam satu meja itu, termasuk setelah duduk dalam satu meja, akan membicangkan apa.

Identifikasi Preman

Berkali-kali dalam tulisannya Rico menyebut nomenklatur preman. Identifikasi soal preman ini sudah seringkali diperdebatkan, mengenai siapa sebenarnya preman ini. Kepolisian, terutama Kepolisian Daerah Metro Jaya misalnya, kerap melakukan razia preman. Namun mengidentifikasi preman tak semudah mengidentifikasi pencuri bahkan pelaku teroris. Dibanding pengamen, pengemis, ojeg, ataupun calo, nyaris tak ada orang yang mengaku berprofesi sebagai preman. Aparat kepolisian dalam razia-razia seringkali menangkap seorang diidentifikasi ‘preman’ karena tak memiliki identitas diri. Padahal preman dianggap meresahkan oleh publik karena aksi-aksi ‘premanismenya’. Sehingga preman hadir di tengah masyarakat, namun seperti sulit dibuktikan keberadaannya, apalagi ditangkapi orangnya. Repotnya lagi, preman yang melakukan tindakan premanisme sulit diberantas karena berbaju profesi ‘resmi’ seperti pengamen, pengemis, ojeg, maupun porter (pengangkut barang).

Sehingga kita perlu membedakan premanisme sebagai perilaku, dan para pihak yang menggantungkan penghidupannya di Terminal Rajabasa. Sudah tentu pula, tak semua penyedia jasa kepada calon penumpang di Terminal Rajabasa melakukan tindakan premanisme. Kita perlu melakukan identifikasi siapa saja para pihak yang berkepentingan di Terminal Rajabasa, apa perannya, dan seberapa derajat premanismenya. Katakanlah, ada pengamen, ojek, porter (pengangkut barang), calo, kru bus (sopir dan kondektur), dan penumpang. Pengelola Terminal (Unit Pelaksana Teknis Daerah/UPTD) atau Dinas Perhubungan adalah fasilitator dan mediator.

Penataan

Keluhan yang kerap dilontarkan penumpang ketika tiba di Terminal Rajabasa adalah semrawutnya para pihak dalam mencari nafkah dari calon penumpang. Karena itu penataan perlu dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, identifikasi para pihak (pengamen, ojek dan seterusnya) untuk kemudian diorganisasi dalam paguyuban agar memudahkan koordinasi. Kedua, disusun aturan main dalam bekerja. Misalnya penerapan sistem zona dalam paguyuban satu profesi (pengamen, ojek dan seterusnya). Kemudian penggunaan identitas tertentu (baju/kaos seragam berikut nomor anggota). Dapat pula ditambahkan sistem nilai paguyuban seperti etika ketika menawarkan bantuan kepada calon konsukmen. Etika ini meliputi standardisasi tarif jasa pelayanan. Jasa ojek dihitung per daerah tujuan, memperhitungkan tingkat keramaian, kondisi medan dan semacam itu. Jasa porter dihitung dari berat barang dan jauh-dekat pemanggulan barang. Jasa pelayanan calo sebaiknya dibebankan kepada kru bus. Agar kru bus tidak merugi, Dinas Perhubungan dapat memfasilitasi kenaikan tarif untuk alokasi persentase komisi calo. Realitas ini mungkin melanggar aturan, namun komisi calo telah menjadi realitas di lapangan yang tak terhindarkan. Bila tak diatur, pengeluaran calon penumpang juga tetap besar selain ongkos resmi. Jasa komisi yang dibayar oleh kru bus akan sangat meminimalkan ‘ketertekanan’ calon penumpang oleh pelayanan calo yang berbau ‘premanisme’.

Prinsipnya, standardisasi upah dan komisi ini dilakukan dalam pemikiran berprofesi jangka panjang. Sudah saatnya para pihak di Terminal Rajabasa berpikir mendapat pemasukan dalam jumlah proporsional, namun membuat calon penumpang senang. Calon penumpang tak ragu transit di Terminal Rajabasa, dan dengan sendirinya terminal-terminal bayangan yang ada dapat direduksi. “Menggencet’ penumpang tampak memberi keuntungan besar, namun tanpa disadari para pihak yang menggantungkan hidup di terminal justru membuat mati terminal pelan-pelan.

Kasus ‘tembak harga’ di Wisata Kuliner sepanjang Jalan Malioboro Yogyakarta pasca krisis ekonomi 1998 dapat dijadikan pelajaran berharga. Kala itu, kondisi ekonomi yang morat-marit membuat pedagang gudeg, bakso maupun es campur di Jalan Malioboro melakukan tindakan tidak terpuji. Semangkuk es campur misalnya, dihargai Rp. 20 ribu pada tahun 2000-an. Akibatnya, wisatawan Malioboro mengenang tindakan itu, dan mengabarkan kepada kenalan, dan sanak keluarganya. Tak pelak lagi, tidak sampai satu-dua tahun, aksi ‘tembak harga’ ini justru mematikan api periuk pedagang sama sekali.

Untungnya paguyuban pedagang cepat sadar. Namun harga yang harus dibayar terlalu mahal ketimbang ‘korban’ yang telah didapat.. Butuh waktu dua-tiga tahun untuk memulihkan kepercayaan publik dengan usaha-usaha seperti melakukan standardisasi harga hingga memasang tarif besar-besar di setiap warung. Hasilnya, publik yang sudah terlewat ‘didzolimi’ dan dibohongi tak mudah lagi disentuh hatinya meskipun hari ini Malioboro kembali menjadi kawasan wisata yang ramah.

Selain tata kelola, Terminal Rajabasa memang perlu dilengkapi markah dan papan informasi yang memadai. Sebagian bus AC jurusan Way Kanan, Kota Agung atau Metro misalnya, mangkal di samping terminal. Publik tidak tahu pasti, apakah kawasan itu masih termasuk terminal atau tidak. Yang jelas, ketika penumpang diturunkan dari kendaraan di terminal, terminal tampak lengang. Papan-papan informasi yang menunjukkan daerah tujuan bus, semisal bus jurusan Way Kanan seringkali terparkir bus jurusan Krui atau Liwa. Penataan terminal harus memudahkan calon penumpang untuk oper bus daerah tujuannya tanpa direcoki tindakan premanisme dan dibantu oleh papan informasi yang tidak sesat.

Melalui penataan menyeluruh para pihak yang hidup dari Terminal Rajabasa akan selalu melakukan kontrol internal. Bila ada orang di luar anggota paguyuban dan melakukan tindakan tak terpuji harus diberi sanksi. Baik sanksi secara hokum, maupun sanksi yang diberikan paguyuban. Perlu diingat pula, agar paguyuban tidak menjadi oligarkhi-preman baru. Paguyuban harus bersifat terbuka dan tidak dimonopoli kelompok tertentu. Penataan menyeluruh Terminal Rajabasa harus dibangun dalam prinsip berbagi: para pihak berbagi rejeki, calon penumpang nyaman dan akan selalu dating lagi, dan lagi. Salam.

Febrie Hastiyanto; Pemudik dari Tegal Jawa Tengah. Berlebaran di Way Kanan.

Dimuat Lampung Post, Selasa, 14 September 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: