Iklim Pro Investasi dan Kesejahteraan

Agustus 21, 2010

Bank Indonesia (BI) Semarang dan Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Jawa Tengah merilis hasil survey iklim investasi dan iklim usaha daerah.  Dalam rilisnya, BI dan BPMD Jawa Tengah menempatkan Kabupaten Banyumas sebagai Kabupaten yang memiliki daya saing investasi tertinggi. Survei iklim usaha ini menarik untuk didiskusikan, terutama karena tiga sebab. Pertama, Survei terhadap investasi umumnya dihitung dari jumlah perijinan investasi suatu daerah. Survei yang mendasarkan pada persentase perijinan perlu dikritisi karena hanya dilakukan terhadap investasi oleh ‘perusahaan’, yang biasanya besar, dan seringkali perusahaan luar daerah. Padahal investasi mestinya dihitung baik pada investasi yang berijin maupun tidak. Investasi yang tidak berijin jumlahnya jauh lebih besar ketimbang investasi berijin, dihitung dari agregat nilai investasi hingga serapan tenaga kerja. Investasi tak berijin ini biasanya berada pada sektor ekonomi informal semisal Pedagang Kaki Lima, Warung Makan, dan usaha jasa kecil lainnya.

Kedua, semangat pemerintah memaknai investasi seringkali terbatas pada pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD yang banyak dilakukan pemerintah daerah, salah satunya melalui investasi, juga harus dibaca secara kritis. PAD bagi pemerintah kebanyakan bersumber dari pungutan pajak, maupun retribusi. Pajak (tax) bagi masyarakat merupakan beban konsumsi (consumption) yang harus dibayar. Alih-alih menyejahterakan rakyat, pungutan pajak untuk PAD justru dapat memberatkan rakyat. PAD sebagai pendapatan daerah juga belum serta merta mengindikasikan kesejahteraan rakyat, bila diukur dari pemanfaatannya.

Pemanfaatan PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang amanah sudah tentu menjadi prasyarat bagi dampak PAD untuk pembangunan dan kesejahteraan. Bahkan skema kesejahteraan dan kemakmuran daerah saat ini sudah mulai dihitung dari pergerakan ekonomi riil di masyarakat, bukan besaran PAD-nya. Sederhananya, daerah tak perlu PAD yang besar bila uang rakyat ini harus masuk kas daerah, dan dikelola oleh Pemerintah melalui APBD untuk kemudian dialokasikan dalam program pembangunan, yang seringkali bocor atau digunakan untuk Belanja Tidak Langsung (terutama untuk gaji pegawai dan honorarium kegiatan ini itu). Sudah jamak diketahui publik bahwa beban belanja APBD pada banyak daerah sudah mulai tak sehat, yakni proporsi Belanja Langsung kepada publik lebih kecil dari Belanja Tak Langsung. Dengan mengandaikan mekanisme perputaran uang rakyat yang berpotensi bocor ini, sudah saatnya alat ukur kesejahteraan daerah tak lagi dihitung dari besaran PAD. PAD kecil tak apa yang penting rakyat sejahtera dan tak dibebani pungutan macam-macam yang tak amanah “pengembaliannya’ melalui pembangunan kepada rakyat.

Ketiga, daerah pro investasi tidak selalu mencerminkan kesejahteraan rakyat. Seperti dalam rilis BI dan BPMD Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas yang menempati peringkat pertama daerah pro investasi menghadapi problem kemiskinan yang menurut banyak kalangan menduduki peringkat ketiga jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Efek berganda dari investasi, yang diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, pencapaian PAD, dan penyerapan tenaga kerja ternyata memerlukan proses yang panjang untuk sampai dinikmati kembali oleh rakyat dalam proses siklikal tersebut. Perlu dilakukan evaluasi lanjut mengapa rakyat tidak mendapatkan alokasi yang cukup dari efek tetesan ke bawah (tricle down effect) ini.

Daya Saing Daerah

Sudah saatnya kita berpikir dalam paradigma yang lebih komprefensif ketimbang paradigma daya saing investasi. Paradigma ‘baru’ ini adalah daya saing daerah. Konsepsi daya saing daerah merupakan konstruksi keunggulan kompetitif masyarakat melalui fasilitasi pemerintah. Selama ini kita mengenal paradigma pembangunan dalam bahasa sederhana ‘memberi ikan’ kepada masyarakat (misalnya program BLT, termasuk subsidi BBM). Dari paradigma ‘memberi ikan’, kita kemudian mengenal paradigma ‘memberi kail’, dapat ditengarai dari program-program seperti kredit usaha kecil dan koperasi, bantuan hibah hingga fasilitasi pemerintah pada sentra-sentra industri. Dari paradigma ini, kita harus mulai berani beralih pada paradigma ‘fasilitasi membuat kail’. Masyarakat diandaikan sebagai kekuatan mandiri yang (sebenarnya) mampu ‘membuat kailnya sendiri’. Fasilitasi ini dapat dilakukan pemerintah dengan membangun budaya inovasi dan sistem klaster industri (Boedisetio, 2008). Klaster industri berbeda dengan sentra industri. Bila dalam sentra industri, industri-industri dikelompokkan menurut jenisnya, pada klaster industri, industri-industri dikelompokkan menurut produknya.

Dalam bahasa ilustrasi, sentra industri adalah menghimpun pengrajin logam (misalnya produk-produk home industry) dalam sebuah lokalisasi. Sedang dalam klaster industri, yang dihimpun adalah pengrajin terkait dengan produk kapal. Pengrajin yang dikelola sama-sama mengelola logam, namun pengrajin difasilitasi dari membuat panci, penggorengan, atau furnitur secara seragam menjadi klaster pembuatan mesin, body, peralatan sistem navigasi, furnitur, hingga interior sebuah kapal. Sentra industri membuat pengrajin mandiri membuat produk jadi—namun dalam bentuk yang kecil dan seragam. Sedang dalam klaster industri pengrajin saling bergantung dalam keunggulan kompetitifnya masing-masing namun sekaligus bersinergi membuat produk besar bersama-sama. Pada titik ini, kekhawatiran ideologi daya saing daerah menjadi ideologi homo homini lupus, atau survival of the fittes tidak terjadi karena sistem klaster memungkinkan (dan mengharuskan) semua pemangku kepentingan saling bergantung dan bersinergi. Dalam kerangka sistem klaster ini pula, fasilitasi pemerintah dalam membangun budaya inovasi menemukan momentumnya.

Febrie Hastiyanto; mantan Koordinator Kelompok Studi Idea (2008-2009).

Dimuat Suara Merdeka, Sabtu 21 Agustus 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: