Tegal Gotong Royong dan Program Pertiwi

Agustus 5, 2010

Idiom Pertiwi alias Pertanian, Industri dan Pariwisata tentu merupakan retorika yang dikenal luas oleh publik di Kabupaten Tegal. Pertiwi merupakan prioritas pembangunan yang diintroduksikan pada masa kepemimpinan Bupati Tegal Drs. Soediharto (1999-2004). Pertiwi dilembagakan secara konstitusional dalam Perda No. 1 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah (Renstrada) yang berlaku selama lima tahun.

Pertiwi menjadi retorika publik setelah secara efektif menjadi idiom yang sering digunakan oleh pejabat pemerintahan dalam komunikasi politiknya. Dalam pelaksanaannya, publik kesulitan mengidentifikasi perwujudan Pertiwi dalam implementasi pembangunan. Sebabnya setidaknya ada dua, pertama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) urusan-urusan pertanian, industri dan pariwisata tidak secara tegas memperoleh alokasi anggaran yang dapat disebut sebagai ‘prioritas’. Sebab kedua, desain program dan kegiatan dalam urusan pertanian, industri dan pariwisata dianggap masih sebagai program reguler, inkremental (rutin) sehingga belum mencerminkan sebagai ‘prioritas’.

Tegal Gotong Royong

Sistem perencanaan pembangunan kita mengenal time series perencanaan, yakni 20 tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan berdimensi 5 tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai ‘ganti istilah’ dari Renstrada. Dalam sistem politik pemilihan kepala daerah secara langsung, setiap kepala daerah memiliki visi dan misi yang kemudian menjadi kewajiban konstitusional untuk dituangkan dalam RPJMD. Realitas ini membuka peluang dimensi masing-masing periode perencanaan untuk merancang ‘visi baru’, yang sama sekali berbeda dengan visi sebelumnya, atau tidak menjadi tahapan dari visi sebelumnya.

Ketika Agus Riyanto Bupati Tegal periode 2010-2014 mengusung visi Tegal Gotong Royong, maka program Pertiwi telah ‘selesai’ menjadi prioritas program daerah. Apalagi ditinjau dari retorika dalam RPJMD Kabupaten Tegal No. 17 Tahun 2009 yang berlaku hingga 2014, idiom Pertiwi tak lagi menjadi prioritas pembangunan daerah, sehingga Tegal Gotong Royong juga tak dapat dianggap sebagai tahapan atau kelanjutan dari Pertiwi. Sehingga bila hari ini publik Tegal masih menganggap bahwa prioritas pembangunan daerah masih bertumpu pada urusan Pertiwi, sudah sepatutnya hal ini perlu diluruskan. Realitas ini sekaligus mencerminkan bahwa Tegal Gotong Royong belum dikenal luas publik ketimbang Pertiwi. Untuk itu usaha-usaha pemasyarakatan istilah dan desain program Tegal Gotong Royong perlu dilakukan.

Definisi dan Desain

Masyarakat Kabupaten Tegal hingga hari ini masih belum mendapat gambaran yang utuh mengenai definisi dan desain program-program yang dapat diterjemahkan dari visi Tegal Gotong Royong. Masih banyak masyarakat yang memaknai gotong royong sebagai kerja bhakti atau kerigan bareng dalam Bahasa Tegalan. Definisi Tegal Gotong Royong dalam dokumen RPJMD pun masih dianggap belum gamblang, terutama karena ditulis dalam bahasa-bahasa akademik sehingga perlu diuraikan dalam bahasa yang lebih sederhana, termasuk sederhana pula ketika diderivasikan dalam Program atau Kegiatan Pemerintah Daerah.

Dalam RPJMD gotong royong dimaknai sebagai kekuatan dari dalam (inner strenght), kearifan lokal (local wisdom), yang diindikasikan dengan besarnya keterlibatan publik dalam proses pembangunan. Tujuan pembangunan apalagi bila bukan menuju kesejahteraan dalam arti seluas-luasnya namun berbasis pada pemenuhan hak-hak rakyat (right-based development). Keterpaduan atau yang biasa disebut sinergisitas ini perlu disederhanakan bahasanya dalam petunjuk teknis yang lebih terperinci.

Agar tidak mengulang retorika Pertiwi, Tegal Gotong Royong perlu didesain secara lebih teknis. Bagaimana misalnya Tegal Gotong Royong memberi makna pada sekira 1.000 kegiatan dalam APBD setiap tahunnya. Tegal Gotong Royong dapat dijadikan program prioritas dalam pendekatan pembangunan sektoral atau pembangunan spasial, maupun kombinasi keduanya. Sebagai iuran pemikiran, Tegal Gotong Royong dapat didesain dalam pendekatan sektoral dimana pemerintah kabupaten dapat memilih sektor-sektor yang perlu diintervensi selain program dan kegiatan reguler yang telah berlangsung. Sektor-sektor yang dapat diintervensi tak perlu banyak, cukup beberapa saja yang benar-benar prioritas misalnya lingkungan hidup, industri kreatif, budaya sehat, budaya belajar, kuliner lokal, pemanfaatan energi terbarukan, hingga membangun budaya kerja.

Masing-masing sektor ini kemudian diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan yang didesain secara holistik meliputi pembagian tugas (job description), keterpaduan lokasi, kelompok sasaran, serta jadwal kegiatan dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab atas urusan itu. Mudah-mudahan pola ini menjadikan Tegal Gotong Royong tak berhenti sebatas retorika. Tabik.

Febrie Hastiyanto; Pegiat Kelompok Studi Idea.

Dimuat Radar Tegal, Kamis 5 Agustus 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: