Tafsir dan Implementasi Pancasila

Juli 19, 2010

Sebagai bangsa yang secara efektif menghargai simbol, memasuki bulan Juni publik diingatkan oleh rangkaian seremoni bertajuk Pancasila, termasuk di dalamnya serba-serbi mengenai Ir. Sukarno Presiden pertama kita. Ada seminar, malam renungan hingga gerak jalan bersama memperingati lahirnya Pancasila, atau lahir dan wafatnya Bung Karno yang memang jatuh pada bulan Juni. Semua bicara betapa pentingnya Pancasila, mengeluhkan Pancasila yang tak lagi dikenal generasi muda, atau politisi yang menyatakan arah pembangunan bangsa telah melenceng dari spirit Pancasila, seolah-oleh sebelumnya bangsa kita tak mengenal dasar negara ini sebelumnya. Sesaat memasuki bulan Juli, isu Pancasila kembali menguap dalam retorika publik, berganti dengan rupa-rupa isu yang diproduksi media massa.Tafsir

Sebagai sebuah dasar negara, sila-sila dalam Pancasila memang disusun secara ringkas, dan karena itu berpotensi menjadi abstrak. Namun Pancasila tidak sendirian. Banyak dasar negara milik negara lain yang sama ringkasnya. Sebut saja San Min Chu I, dasar negara China yang terdiri dari tiga sila yaitu mintsu (nasionalisme), min chuan (demokrasi), dan ming sheng (sosialisme). Sebagai sebuah dasar negara, Pancasila secara konstitusional disusun sebagai rujukan dari setiap kebijakan pemerintah. Namun Pancasila yang hanya memuat sila-sila menghadapi problem ketika diterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan yang lebih teknis. Untuk itu kita sering mendengar keluhan ketika terbit kebijakan yang dianggap tidak pancasilais, tidak sesuai dengan spirit dan nilai-nilai Pancasila.

Usaha menerjemahkan spirit dan nilai-nilai Pancasila dalam satu kerangka-tindak bukan tak pernah dilakukan. Pemerintah Orde Baru misalnya me-launching Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, yang biasa disingkat P4. P4 memuat 36 butir yang kemudian dikembangkan menjadi 45 butir. P4 disosialisasikan secara massif melalui program yang disebut penataran. Sebagai sebuah panduan tafsir dan implementasi Pancasila, P4 merupakan pedoman perilaku ideal yang disusun negara kepada warga negaranya. Sedang pedoman implementasi Pancasila oleh negara yang mendasari setiap kebijakannya justru belum disusun secara tegas, sehingga soal tafsir Pancasila menjadi bias.

Soal tafsir pulalah yang mendorong sejumlah kalangan mendesak MPR menerbitkan ketetapan MPR untuk mencabut ketetapan MPR tentang Ekaprasetya Pancakarsa atau P4. P4 dianggap sebagai tafsir negara yang cenderung tidak dialogis ketika disusun dan diinternalisasikan kepada publik. Dalam banyak kesempatan, Presiden kala itu Soeharto dianggap kerap merepresentasikan dirinya sebagai ‘negara’ dan ‘Pancasila’. Soeharto sering menganggap kritik terhadap dirinya sekaligus kritik terhadap negara dan Pancasila. Ketegangan antara Soeharto dan Petisi 50 merupakan contoh yang baik untuk menjelaskan politik representasi rejim ini.

Implementasi

Tanpa tafsir yang memadai, Pancasila hari ini tak lebih sebagai dasar negara simbolik. Publik sangat mungkin menjadi bingung ketika menilai satu kebijakan pemerintah dapat dianggap telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila atau belum. Cara pandang terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan, ekonomi maupun budaya misalnya, tak luput dari silang pendapat seperti anggapan telah terjadi privatisasi pendidikan di satu pihak versus anggapan bahwa yang dilakukan pemerintah dalam kerangka meningkatkan mutu pendidikan dan daya saing bangsa dalam memandang posisi pendidikan kita kekinian dan relevansinya dengan Pancasila.

Begitu juga dalam bangunan ekonomi makro yang oleh sebagian orang dianggap kapitalistik-neoliberal ditandingkan dengan pemahaman bahwa struktur yang ada justru mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sinonim dengan kesejahteraan, paling tidak secara agregatif dan makro. Realitas ini semakin direcoki oleh politisi kita, yang saling klaim dan menyerang kebijakan lawan politiknya secara epistemologis tak pancasilais. Tak heran bila publik kemudian bertanya: (kebijakan) seperti apa yang sebenarnya Pancasilais itu?

Realitas ini tentu tidak strategis bagi bangsa kita yang sedang giat membangun ini. Kita memerlukan tafsir atas sila-sila Pancasila yang ringkas itu menjadi implementatif dalam kebijakan. Tafsir ini dapat disusun bersama secara dialogis antara negara dan warganya. Bentuknya dapat berupa cetak biru (blueprint) atau peta-jalan (road map) Pancasila. Melalui tafsir ini, publik mendapat satu rujukan, bagaimana Pancasila hendak diimplementasikan sehingga publik sekaligus dapat mengawasi kebijakan-kebijakan yang tidak Pancasilais. Tafsir implementasi atas Pancasila ini dapat disinergikan pelaksanaannya dengan dokumen perencanaan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang berdimensi lima tahunan, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang berdimensi 20 tahunan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Febrie Hastiyanto; Mantan Koordinator Kelompok Studi IdeA (2008-2009).

Dimuat Lampung Post, Sabtu 17 juli 2010

2 Tanggapan to “Tafsir dan Implementasi Pancasila”


  1. Salam Kenal,

    Terima Kasih atas informasinya..

  2. hastiyanto Says:

    Salam kenal juga…

    Semoga artikel ini bermanfaat.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: