DAU, DAK dan ‘Dana Aspirasi’

Juni 29, 2010

Meski pada awalnya telah ditolak tujuh dari sembilan fraksi di DPR namun Selasa (16/6) Badan Anggaran DPR secara resmi mengusulkan Dana Aspirasi untuk masuk dalam APBN 2011. Dana aspirasi yang digulirkan Fraksi Partai Golkar ini diusulkan dengan nomenklatur Program Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah melalui Kebijakan Pembangunan Kewilayahan yang Berbasis kepada Daerah Pemilihan. Meski telah diusulkan secara resmi, Program Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah ini belum mematok angka Rp. 15 Milyar per Daerah pemilihan atau Rp. 1 Milyar per desa seperti usulan Fraksi Partai Golkar. Mekanisme yang agaknya tetap digunakan adalah mekanisme pembelanjaan alokasi ini oleh pemerintah pusat maupun daerah, dalam hal ini alokasi tersebut menjadi bagian integral APBN maupun APBD yang kemudian dilaksanakan dalam program dan Kegiatan oleh Satuan Kerja (Satker) Pemerintah.

Dana Aspirasi

Kekhawatiran bahwa ‘Dana Aspirasi’ akan menjadi politik rente atau relasi transaksional bisa disiasati dengan pengaturan yang lebih ketat. Misalnya penentuan program atau kegiatan apa yang hendak dilaksanakan, tidak boleh bertentangan dengan dokumen perencanaan yang ada, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik di level nasional, provinsi, kabupaten/kota hingga desa, termasuk dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Artinya ‘dana aspirasi’ harus dimaknai sebagai ‘dana tambahan’ bagi pemerintah daerah di samping Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan menurut perhitungan tertentu. Bila Dana Alokasi Umum dan Khusus diberikan antara lain menurut jumlah penduduk, penduduk miskin, dan luas wilayah, maka ‘dana aspirasi’ diberikan menurut mekanisme jumlah keterwakilan pemilih. Mekanisme ini akan melengkapi keterwakilan menurut pemilihnya dalam DPR, keterwakilan menurut wilayahnya dalam DPD dan keterwakilan menurut anggarannya melalui ‘Dana Aspirasi’. Sebagai ‘dana tambahan’ yang maknanya sejajar dengan DAU maupun DAK, pengelolaan ‘Dana Aspirasi’ dilakukan secara reguler seperti halnya daerah ketika menerima dan mengalokasikan DAU dan DAK dalam APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dan bukan semata-mata ‘hak legislator’ sebagaimana dipahami selama ini.

Dana Aspirasi dan Pembangunan Kewilayahan

Setidaknya terdapat dua visi pembangunan yang selama ini diterapkan pemerintah, yakni secara sektoral (sectoral development approach) dan secara spasial atau kewilayahan (spatial development approach). Secara relatif visi pembangunan kita lebih banyak menggunakan pendekatan sektoral. Pemerintah sebenarnya telah berupaya menyinergikan program pembangunan utamanya yang bersifat pengentasan kemiskinan melalui kebijakan payung (umbrella policy) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), nyatanya usaha ini tidak mudah diimplementasikan. Sebabnya tak lain karena setiap program telah didesain sedemikian rupa, dan umumnya menurut perspektif Urusan Pemerintahan tertentu sebagaimana yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Visi pembangunan sektoral (sectoral development approach) awalnya merupakan antitesis dari visi pembangunan spasial (spatial development approach). Pembangunan spasial dianggap cenderung kaku, karena mendasarkan pada batas-batas administratif wilayah. Namun pendekatan pembangunan sektoral pun banyak dikritik terutama karena desain program mendasarkan pada Urusan pemerintahan tertentu, frame waktu pelaksanaan program yang berbeda dengan program lain, serta keterlibatan kelompok sasaran yang tergabung dalam kelembagaan penerima program bersifat independen terhadap program lain.

Dalam satu kesempatan rekapitulasi program yang telah dilaksanakan di desa selama time series tiga tahun di Jawa Tengah misalnya (Hastiyanto, 2009), diperoleh rerata setiap desa menjadi lokasi kegiatan 3-5 program. Bahkan ada beberapa desa yang menjadi lokasi sasaran kegiatan 7-10 program. Masing-masing program ini memiliki desain proyek sendiri, memiliki waktu pelaksanaan sendiri, dan memiliki kelembagaan pengelola proyek sendiri.

Kondisi ini sudah tentu tidak strategis, karena memosisikan desa sebagai lokasi program saja. Padahal bila kebijakan payung (umbrella policy) diubah dari visi sektoral, sebut saja PNPM Mandiri menjadi visi spasial dengan desa sebagai payungnya mungkin program-program yang masuk ke desa dapat menjadi lebih efektif. Belajar dari pengalaman bahwa ‘melebur’ program bukan perkara sederhana, setidaknya kelembagan pemerintah di level kabupaten/kota dapat diberi wewenang untuk mengkoordinir pengalokasian program dalam satu wilayah desa. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengampu program dalam menetapkan desain, lokasi, waktu, dan kelompok sasaran mengacu pada desa-desa lokasi sasaran yang telah disusun kriteria karakteristik wilayahnya oleh SKPD koordinator pembangunan kewilayahan. Pola ini diharapkan dapat menghindari kesenjangan distribusi program, selain itu dapat mengontrol distribusi program agar tak sekedar menjadi ‘pemerataan proyek’ sebagaimana yang sering terjadi selama ini.

Dalam konsep pembangunan kewilayahan ‘Dana Aspirasi’ atau Program Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah dapat menjadi modal kapital program. Bila DAU dan DAK dianggarkan untuk membiayai program-program pembangunan sektoral (sectoral development programs), maka ‘Dana Aspirasi’ dapat dianggarkan untuk membiayai program-program pembangunan kewilayahan (sectoral development programs). Tabik.

Febrie Hastiyanto; mantan Koordinator Kelompok Studi IdeA (2008-2009).

Dimuat Waspada, Jumat 25 Juni 2010.

2 Tanggapan to “DAU, DAK dan ‘Dana Aspirasi’”

  1. Syukriy Says:

    Tulisan yang bagus. Insya Allah pembaca mendapatkan pencerahan tentang apa sebernarnya yang dimaksud dengan dana aspirasi tersebut.
    Semoga mas Febri terus berkarya dan menghasilkan tulisan-tulisan yang berkualitas. Amin.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: