Membangun Identitas Slawi

Juni 25, 2010

Keberadaan Kota Slawi (dan Kabupaten Tegal) masih berada dalam bayang-bayang Kota Tegal. Bagi publik di luar Slawi sering terbolak-balik mempersepsikan keberadaan Kota dan Kabupaten Tegal. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat Kota Slawi merupakan daerah satelit Kota Tegal. Kondisi yang telah berlangsung lama ini tentu saja tidak strategis bagi Kota Slawi untuk mewujudkannya menjadi kota mandiri. Perlu ada upaya terencana dan terstruktur untuk membangun identitas kota sebagai entry point kemandirian kota.

Refleksi Historis

Kota Slawi sejak tahun 1984 (Bapeda, 2000) ditetapkan menjadi ibukota Kabupaten Tegal. Sebelumnya ibukota kabupaten berada di wilayah Kota(madya) Tegal. Sejarah Kabupaten Tegal dimulai sejak hijrah Ki Gede Sebayu dari Keraton Pajang (Solo) pada akhir abad XVI. Sebayu yang masih keturunan Brawijaya V raja terakhir Majapahit melalui garis Adipati Batara Katong (Ponorogo) dan Adipati Tepoes Roempoet (Purbalingga) pada Rabu Kliwon tanggal 18 Mei 1601 Masehi atau 12 Rabiul Awal 1010 Hijriyah bertepatan dengan 1523 Saka diangkat menjadi Juru Demung (setingkat Tumenggung/Bupati) Kadipaten (Kabupaten) Tegal (Rochani, 2005).

Oleh sebab Perjanjian Giyanti tahun 1755 yang membagi kerajaan Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta, pada masa Bupati Reksonegoro III (1746-1776) hingga tahun 1901 Kabupaten Tegal beralih status menjadi wilayah setingkat karesidenan meliputi Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Brebes. Setelah tahun 1901 status Tegal menjadi kabupaten kembali. Kemudian tahun 1928 meningkat kembali menjadi karesidenan namun tahun 1942 menjadi kabupaten lagi. Sejak tahun 1950 wilayah Kabupaten Tegal dibagi dua menjadi Kotamadya Tegal dan Kabupaten Tegal (Kustomo, 2007).

Persilangan posisi Slawi (Kabupaten Tegal) dan Kota Tegal dapat ditelusuri dari perjalanan historis Tegal. Sebayu dan pengikutnya ketika diangkat menjadi Bupati Tegal berkedudukan di Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhawaru Kabupaten Tegal. Artefak peninggalan kadipaten hingga saat ini masih dapat dilacak, meski jumlahnya terbatas termakan usia. Peninggalan yang masih relatif utuh adalah Masjid Kalisoka. Wilayah Kadipaten Tegal saat itu termasuk wilayah Kabupaten dan Kota Tegal saat ini. Sebayu setelah wafat digantikan cucunya Pangeran Honggowono yang masih berkedudukan di Kalisoka. Sepeninggal Honggowono estafet kepemimpinan beralih kepada Tumenggung Martoloyo. Martoloyo merupakan pejabat yang dikirim oleh Sultan Agung dari Mataram. Sejak kepemimpinan Martoloyo, garis kepemimpinan keturunan Sebayu berakhir .

Sultan Agung bukan tanpa alasan mengangkat Martoloyo. Saat itu situasi politik Mataram sedang memanas. Mataram terlibat konfrontasi dengan Belanda di Batavia (Jakarta). Bahkan Sultan Agung telah membulatkan tekadnya untuk mengusir Belanda dari Jakarta dengan ekspedisi militer. Untuk mendukung rencana itu, Sultan menempatkan Martoloyo di Tegal, daerah perbatasan terluar Mataram sebelah barat. Martoloyo berupaya menjadikan Tegal sebagai basis perlawanan dan mengembangkan Tegal sebagai kota pelabuhan. Untuk kepentingan itu, Martoloyo memindahkan ibukota Kadipaten Tegal mendekat ke bibir pantai, yang saat ini berada dalam wilayah Kota Tegal. Namun sayang, artefak peninggalan Martoloyo terutama bekas ibukota kadipaten sulit dilacak kini . Sejumlah kalangan beranggapan Martoloyo membangun pusat pemerintahan di Kelurahan Kraton saat ini, meski kita sulit menemukan puing-puing kratonnya. Sejak saat itu ibukota kadipaten berada pada wilayah Kota Tegal—meski belum ada pemisahan Kota dan Kabupaten, dan Tegal mulai membangun identitas kemaritimannya.

Poros Budaya

Sesaat setelah ditetapkan menjadi ibukota Kabupaten Tegal, Slawi berupaya keras mematut diri, memosisikan sebagai ibukota kabupaten yang representatif. Sejumlah fasilitas umum dan publik yang perlu dimiliki sebuah ibukota kabupaten telah ada di Slawi. Sebut saja terminal, pasar, masjid agung, alun-alun, kantor kabupaten, hingga penjara . Namun pemenuhan kebutuhan kota saja tidak cukup. Karena hingga kini Slawi belum secara utuh menjadi identitas dan pusat (center) kebudayaan Kabupaten Tegal.

Sebagian publik masih meragukan keberadaan Slawi sebagai representasi kabupaten. Slawi sebagai ibukota kabupaten ternyata masih belum mengakar dalam sanubari publik sebagai identitas yang mewakili ‘Kabupaten Tegal’. Warga Kabupaten Tegal masih suka menyebut dirinya sebagai ‘Orang Margasari’ bagi yang bermukim di wilayah selatan, atau ‘Orang Mejasem’ bagi warga yang tinggal di perbatasan dengan Kota Tegal, atau ‘Orang Suradadi’ untuk mereka yang hidup di jalur pantura. Secara relatif hanya warga yang berdomisili di wilayah agraris seperti Bojong, dan Bumijawa yang mengidentifikasi sebagai ‘Orang Slawi’ sebagai kata lain dari ’Orang Kabupaten Tegal’ .

Bagi masyarakat Kabupaten Tegal yang bermukim di wilayah pesisir utara, identitas Slawi yang berada pada persilangan poros agraris-maritim-metropolis belum cukup untuk mengidentifikasi diri mereka yang memiliki kecenderung utama maritim. Kecenderungan kemaritiman masyarakat pesisir ini lebih dapat diakomodasi Kota Tegal yang secara kelembagaan pemerintahan maupun kebudayaan telah membangun identitas maritimnya melalui slogan Kota Bahari.
Kecenderungan identitas ini juga diakomodasi oleh satuan pemerintahan untuk membagi wilayah administratif berbasis kebudayaan. Seperti keberadaan Kepolisian Resort Kota (Polresta) Tegal dan Kepolisian Resort (Polres) Slawi.

Kepolisian termasuk institusi pemerintah yang pertama-tama mengakomodasi pembagian wilayah Kota dan Kabupaten Tegal, jauh sebelum Slawi ditetapkan sebagai ibukota kabupaten dan Bupati berkantor di Slawi. Polresta dan Polres Slawi telah ada sejak sebelum 1984, meski pembagian wilayah administratif tugas masing-masing institusi tidak secara mutlak dibedakan menurut garis batas wilayah Kabupaten dan Kota. Kepolisian Sektor (Polsek) Dukuhturi dan Kramat yang termasuk wilayah Kabupaten Tegal masih menginduk pada Polresta Tegal. Dukuhturi dan Kramat merupakan kecamatan di wilayah Kabupaten Tegal yang berbatasan dengan Kota Tegal. Dukuhturi cenderung memiliki karakteristik perkotaan, sedang Kramat yang memiliki garis pantai cenderung memiliki karakteristik pesisir. Setelah Slawi secara definitif menjadi ibukota kabupaten, kedua Polsek ini turut mengikuti perubahan yang ada.

Identitas Slawi

Kabupaten Tegal telah 24 tahun memiliki ibukota sendiri. Periode dua dekade bukan waktu yang singkat. Namun pencapaian yang telah diperoleh juga belum cukup memuaskan. Bayang-bayang Kota Tegal secara sederhana lahir karena kesamaan nama daerah. Kondisi yang relatif sama juga dialami kabupaten dan kota yang memiliki pertautan historis sehingga memiliki nama yang sama. Sebut saja Kabupaten dan Kota Pekalongan, Semarang, Magelang, Bandung atau Tangerang. Kota Kajen, Ungaran, Mungkid, Soreang, dan Tigaraksa mengalami problem yang kurang lebih sama dengan Slawi. Problem serupa dalam konteks sedikit berbeda terjadi pada ibukota kabupaten yang memiliki reputasi melebihi kabupatennya. Purwodadi sebagai ibukota Grobogan, Purwokerto sebagai pusat pemerintahan Banyumas dapat dijadikan contoh kasus ini. Dalam kasus ini ibukota kabupaten justru menjadi identitas kabupaten secara keseluruhan. Secara sederhana, cara efektif untuk membangun identitas Slawi (dan Kabupaten Tegal) adalah dengan mengubah nama daerah.

Dengan nama yang berbeda dengan Kota Tegal, kabupaten dapat membangun identitas seiring dengan perubahan nama daerah yang dipilih. Namun mengubah nama daerah bukan persoalan sederhana. Nama daerah di dalamnya telah melekat identitas, harga diri dan perjalanan sejarah yang panjang. Walaupun bukan berarti tidak ada daerah yang mengubah namanya. Seperti Ujungpandang menjadi Makassar, Irian Jaya menjadi Papua, Aceh menjadi Nanggroe Aceh Darussalam, atau Muangthai menjadi Tahiland dan Campa menjadi Kamboja. Brebes dan Pemalang meski pernah berada dalam kekuasaan Tegal—ketika menjadi karesidenan—telah menjadi kota mandiri salah satunya karena perbedaan nama dengan Tegal. Sehingga Brebes dan Pemalang dapat dengan mudah menyesuaikan diri ketika kemudian statusnya secara definitif setara dengan daerah induk (Tegal).

Sukoharjo, misalnya merupakan contoh yang baik untuk menjelaskan bahwa perbedaan nama daerah akan melahirkan identitas dan kemudian kemandirian kota. Posisi dan karakteristik Sukoharjo dan Solo boleh dibilang linier dengan posisi dan karakteritik Slawi dan (Kota) Tegal. Dari sisi letak geografis, Sukoharjo berada 13 km dari Solo, hampir sama dengan Slawi yang dapat ditempuh hanya dalam waktu 20 menit perjalanan kendaraan bermotor. Namun berbeda dengan Slawi, Sukoharjo telah mampu menjadi kota mandiri salah satunya karena perbedaan nama daerah dan identitas kota dengan kota induknya.
Bila perubahan nama belum memungkinkan—setidaknya untuk saat ini, yang harus dilakukan untuk membangun identitas Slawi adalah membangun kesadaran identitas-komunitas.

Perlu dibangun kesepahaman untuk menjadikan Slawi sebagai episentrum kebudayaan Slawi. Dalam membangun kolektivitas yang efektif dapat ditempuh dengan dua cara: menciptakan musuh bersama atau menciptakan tujuan bersama. Idiom Slawi harus dikonstruksi menjadi ‘kebutuhan bersama’, dengan melupakan ego komunitas-kebudayaan. Di samping itu Slawi juga harus menempatkan diri sebagai persilangan poros kebudayaan pesisiran dan agrarian untuk mengakomodasi masyarakatnya di wilayah utara dan selatan.

Bila Slawi disepakati sebagai identitas Kabupaten Tegal, maka identitas pesisiran dan agrarian melebur menjadi identitas yang boleh disebut: ‘mina-tani’. Secara kelembagaan, Dewan Kesenian Kabupaten Tegal (DKKT) dapat mengambil inisiatif untuk memulai langkah ini. Keberadaan Gedoeng Rakjat di Slawi menjadi momentum untuk membangun identitas Slawi. Respon aktif juga diharapkan disambut oleh komunitas-komunitas kebudayaan yang ada, semisal komunitas kebudayaan di Kalisoka (Keluarga Sebayu), Pesarean (makam Amangkurat), Bojong (agraris-santri), Margasari (agraris-feodal-abangan), Suradadi (pesisiran), Mejasem (kosmopolit-intelektual) atau Talang (kosmopolit-santri).

Setelah identitas dibangun, mewujudkan kota mandiri merupakan langkah selanjutnya. Slawi harus mewujudkan dirinya menjadi kota mandiri. Kemandirian Slawi dapat ditengarai dari pemenuhan kebutuhan warganya akan kebutuhan subsistensi dasar, hingga kebutuhan akan fasilitas publik. Slawi harus mampu menyediakan kebutuhan warganya, tanpa harus warganya mendapatkan di daerah lain. Soal kemandirian rasanya kota Slawi tidak kurang dibanding daerah lain, walaupun mungkin tampilannya berbeda. Untuk memenuhi kebutuhan pokok misalnya, telah ada Pasar Trayeman untuk sayur mayur dan Pusat Perbelanjaan (Ruko) Slawi untuk fesyen, elektronik, dan kebutuhan sejenis. Kebutuhan yang telah dipenuhi ini tentu tidak menjadikan Slawi harus membangun mal, atau hypermarket untuk memenuhi kebutuhan warganya dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok dalam bentuk yang lain. Identitas dan kemandirian niscaya menjadikan Slawi sebagai representasi Kabupaten Tegal. Yakin usaha sampai.

Febrie hastiyanto, Redaktur Pelaksana Jurnal IdeA.

Dimuat Jurnal IdeA, Edisi 3 Tahun 2, 2008

3 Tanggapan to “Membangun Identitas Slawi”

  1. je Says:

    ulasan kulinernya mana niih, heheheh…..

    makasih dah berkabar2 ya mas,
    salam.


  2. opini yang bagus dan menarik, mas. slawi agaknya justru malah menjadi sebuah kota yang berkembang secara dinamis. sudah beberapa kali saya sempat melihat dari dekat geliat kota satelit itu.

  3. hastiyanto Says:

    @ je
    untuk kuliner ada di http://masmpep.wordpress.com/2009/11/11/di-bawah-bendera-warteg/

    @ sawali tuhusetya
    trims pak. kapan2 maen lagi ke slawi pak


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: