Arah Pembangunan Tegal

Juni 25, 2010

Problem dan kebutuhan suatu daerah demikian kompleks. Karena itu, untuk mengurai kompleksitas disusun prioritas-prioritas. Demikian halnya dalam kebijakan pembangunan, seringkali prioritas-prioritas ini selain diundangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) atau termuat dalam Rencana Strategis Daerah (Renstrada) juga dilembagakan dalam berbagai sesanti (slogan). Di Kabupaten Tegal selama ini kita mengenal berbagai slogan pembangunan. Sebut saja Tri Sanja (Tri Landasan Kerja), Gerbang Desa Manunggal (Gerakan Membangun Desa Manunggal), Slawi Ayu, Pertiwi (Pertanian, Industri, dan Pariwisata) serta Mbetahi lan Ngangeni. Namun celakanya, hampir setiap pemimpin daerah merasa perlu untuk membuat prioritas pembangunan baru yang segera setelah periode kepemimpinannya berakhir, berakhir pula komitmen dan kampanye pemerintah daerah terhadap prioritas pembangunan yang telah ada. Ditandai dengan introduksi prioritas program dan slogan pembangunan baru.

Pembangunanisme Kota Di Indonesia

Pada awal dekade 1990 publik sangat familier dengan metode pembangunanisme kota di Indonesia, ditandai dengan lahirnya visi kota yang diakronimkan dalam slogan-slogan pembangunan. Visi, atau citra ideal suatu kota yang ingin dibentuk ini biasanya berkisar pada suatu kondisi dan tatanan kota yang Bersih, Indah, Sehat, Rapi, Aman, Takwa dan semacamnya. Akronim-akronim slogan pembangunan ini biasanya dilekatkan di belakang nama kota. Maka kita mengenal kota-kota memiliki tambahan nama belakang, semisal Solo Berseri, Semarang Atlas, (Kota) Tegal Bahari, Purwokerto Satria, Sleman Sembada, Pekalongan Batik atau Bandar Lampung Bertapis, untuk menyebut beberapa misal. Di beberapa daerah isi kota yang dislogankan ini menggunakan istilah-istilah yang diambil dari bahasa daerah. Seperti Kabupaten Bandung Gemah Marena Tur Tuma’ninah (Tertata, Beriman, dan Tertib), atau Kabupaten Sumedang dengan Tandang, Nandang, Kahayang (Bekerja Menuju Kebahagiaan).

Kabupaten Tegal sebagai bagian dari masyarakat kota-kota di Indonesia tampaknya tidak ingin ketinggalan. Oleh Drs. Soetjipto (1996-1998) Bupati Tegal Ke-43 diintroduksi visi kota yang dislogankan sebagai Slawi Ayu. Slawi Ayu tidak memiliki arti khusus sebagai akronim dari slogan pembangunan. Visi Slawi Ayu diharapkan dapat menjadi spirit (warga) kota untuk menumbuhkan sikap-sikap mencintai dan memelihara keindahan, kebersihan, dan ketertiban kota, sesuai dengan idiom ayu, yang berarti cantik (jawa). Berbeda dengan visi kota-kota lain yang lebih luas cakupannya, visi Slawi Ayu hanya mengambil fokus pada aspek fisik seperti kebersihan dan keindahan tata kota. Tidak sampai pada aspek-aspek sosial budaya seperti keamanan, keimanan, atau kesehatan. Lebih dari itu, visi Slawi Ayu lebih terpusat lagi pada entitas Slawi sebagai ibukota kabupaten, bukan Kabupaten Tegal secara keseluruhan. Akibatnya hanya Kota Slawi—yang kira-kira seluas wilayah Kecamatan Slawi—yang ter-cover dalam visi kota ini. Meski hanya mempercantik ibukota, beberapa kali Kabupaten Tegal memperoleh Adipura sebagai Kota Terbersih karena paradigma kebersihan bagi pemerintah pusat (kala itu) tampaknya masih tersentralisasi dan menjadikan ibukota kabupaten sebagai representasi.

Sebelum visi kota Slawi Ayu, Kabupaten Tegal telah mereproduksi etos budaya (kerja) masyarakatnya dalam sesanti Tri Sanja (Tri Landasan Kerja). Slogan etos budaya ini dipopulerkan oleh Bupati Tegal Ke-40 Drs. Wienachto (1988-1990). Tri Sanja merupakan formulasi dari etos budaya (kerja) yang memuat tiga landasan: orientasi masa depan yang lebih baik; peningkatan iman dan takwa; serta percaya pada diri sendiri dan kemampuan sendiri.

Etos budaya (kerja) masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tegal ini lebih gencar dikampanyekan oleh pemerintah daerah. Selain membentuk karakter masyarakat Kabupaten Tegal secara keseluruhan, Tri Sanja secara normatif memang merupakan etos budaya yang ‘baik’ dan ‘mulia’ sehingga diharapkan dapat mengubah wajah Kabupaten Tegal dengan partisipasi kerja keras warganya. Secara hukum Tri Sanja diundangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 09 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Selain itu masih terdapat peninggalan ‘artefak’ dari jejak-jejak sejarah Tri Sanja berwujud cultural heritage pada penamaan stadion utama kabupaten sebagai Stadion Tri Sanja.

Namur, pembentukan karakter masyarakat (character building) bukanlah pekerjaan semudah membalik telapak tangan. Otoritas pembentuk kebudayaan tidak lagi terpusat pada kekuasaan, merujuk pada tradisi kraton sebagai pemilik dan pemroduksi budaya adiluhung dan sebaliknya masyarakat di luar tembok keraton (mancanegara) adalah masyarakat pinggiran yang hanya memiliki pilihan untuk patuh atau mereproduksi budaya tandingan.  Sejak otoritas kekuasaan tradisional runtuh ditandai dengan proklamasi kemerdekaan 1945, otoritas kekuasaan selanjutnya menjadi lebih modern sekaligus tidak berakar dalam pembentukan karakter warga negara. Selain itu, pembentukan karakter tidak lagi terpusat pada gaya hidup (life style) yang berbasis kebudayaan tetapi lebih kepada penanaman nilai-nilai kebangsaan (nasionalisme), persatuan, pertahanan dan keamanan dengan mengakomodasi kebhinekaan akar kebudayaan yang ada di Indonesia.

Masyarakat kemudian mengambil alih otoritas reproduksi kebudayaannya sendiri. Setelah dunia mengenal teknologi pencitraan lewat media massa—terutama elektronik, lebih khusus lagi televisi—corak kebudayaan bergeser kepada budaya-budaya populer (pop culture). Tidak hanya negara, siapapun dapat menjadi otoritas kebudayaan baru. Tokoh , kelompok , buku dan karya sastra lain termasuk film , atau bahkan aliran dan grup musik . Kenyataan ini yang tampaknya membuat Tri Sanja belum menemukan momentumnya untuk berakar dalam karakter masyarakat Kabupaten Tegal.

Introduksi (Baru) Program Pembangunan

Setelah tren visi kota yang dilembagakan dalam slogan pembangunan publik dikenalkan pada program pembangunan yang lebih menggigit ketimbang slogan. Paling tidak, derivasi dari program dapat dibayangkan dengan lebih gamblang oleh publik. Pada tahun-tahun pertengahan 1990, Pemerintah DKI Jakarta disibukan oleh arus urbanisasi besar-besaran tidak hanya dari kota-kota satelit (hinterland) Jakarta tetapi juga menjadi daerah tujuan bekerja pencari kerja dari hampir seluruh kota di Jawa dan Sumatera. Kondisi ini semakin menguat selain Jakarta memang sebagai ibukota negara di mana aktivitas ekonomi, politik, pemerintahan, dan budaya (populer) terpusat, kawasan ibukota yang dikenal sebagai Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi)—sekarang meluas menjadi Jadebotabek-Banten, ditambah Depok dan Banten—juga berkembang menjadi pusat-pusat industri baru. Kebutuhan akan tenaga kerja tidak terpenuhi oleh warga sekitar Jabotabek saja sehingga kawasan ini segera menjadi ’gula-gula ekonomi’ baru.

Kecenderungan urbanisasi ini tidak hanya merisaukan Pemerintah DKI Jakarta dan kawasan Jabotabek lainnya, tetapi juga pemerintah-pemerintah daerah di Jawa dan Sumatera. Tenaga kerja yang mengadu nasib di ibukota ini umumnya tenaga muda yang produktif, sehingga terdapat sebuah situasi di mana daerah kekurangan tenaga kerja muda produktif. Belum lagi bila dilihat dari perubahan kultur okupasi (pekerjaan). Semula tenaga kerja muda ini terserap—dan diharapkan melanjutkan estafet pekerjaan—di sektor agraris. Oleh karena perubahan kultur okupasi, gaya hidup, dan citra media massa, terjadi perubahan orientasi okupasi dari sektor agraris menjadi sektor industri, pada strata ketenagakerjaan yang relatif sama. Artinya bila pada sektor agraris sebagai buruh tani, pada sektor yang baru menjadi buruh pabrik. Secara sosiologis realitas ini menjelaskan tidak terjadi perubahan stratifikasi sosial, hanya sampai pada diferensiasi sosial semata.

Pemerintah daerah mulai berpikir untuk mengembalikan minat tenaga kerja produktif ini untuk kembali membangun daerah asalnya, atau paling kurang mengembalikan ’devisa’ tenaga kerja ini ke daerah asalnya. Pemerintah daerah di Jawa Timur pada umumnya misalnya mengintroduksi program Gerakan Kembali Ke Desa. Begitu juga dengan Pemerintah Sumatera Barat yang relatif lebih mengakomodasi kultur perantau masyarakat Minang ketika meluncurkan Gerakan Seribu Minang . Begitu juga pemerintah daerah di Lampung—sebagai daerah pemasok tenaga kerja ibukota terbesar untuk wilayah Sumatera—melakukan upaya-upaya strategis dengan Gertak Saburai (Gerakan Serentak Sang Bumi Ruwa Jurai ). Kabupaten Tegal juga tidak ingin ketinggalan. Maka publik mengenal program Gerbang Desa Manunggal (Gerakan Membangun Desa Manunggal). Secara khusus Gerbang Desa Manunggal dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan antardesa di Kabupaten Tegal. Keberadaan Yayasan Amal Umat Islam (Yaumi) yang menghimpun dana umat Islam untuk stimulan pembangunan sarana fisik umat Islam seperti masjid dan madrasah dianggap sebagai bagian dalam kerangka program Gerbang Desa Manunggal ini.

Program pembangunan bertajuk Gerbang Desa Manunggal ini semakin tidak terdengar kiprahnya lagi setelah pemerintah daerah memiliki program pembangunan yang menjadi prioritas baru. Program ini dikenal dengan akronim Pertiwi (Pertanian, Industri, dan Pariwisata). Pertiwi sebenarnya merupakan prioritas program pembangunan yang lebih aplikatif lagi. Yaitu usaha untuk mengembangkan sektor-sektor potensial penyumbang Pandapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar. Dalam PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2005 misalnya dapat dicermati bahwa sektor perdagangan menyumbang 27,8 % pendapatan daerah bruto. Disusul Perindustrian (26,08 %), pertanian (20,34 %) serta pariwisata (8,15 %).

Pertiwi diintroduksi oleh Bupati Tegal Ke-45 Drs. Soediharto pada tahun 1999. Secara hukum prioritas program pembangunan dalam Pertiwi ini kemudian dikuatkan dalam Perda Nomor 01 Tahun 2002 tentang Rencana Srategis Daerah (Renstrada). Secara khusus program Pertiwi hendak meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya diharapkan mampu secara mandiri meningkatkan kesejahteraannya; meningkatkan upaya-upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan; mewujudkan keterpaduan (baik dalam perencanaan maupun operasionalnya) pembangunan antara sektor pertanian, industri, dan pariwisata sehingga diperoleh keluaran yang lebih sinergis dan berhasil guna; serta meningkatkan pendapatan daerah sebagai salah satu modal seiring kewenangan daerah yang semakin luas.
Bila melihat persentase kontribusi dalam PDRB dari pilihan sektor dalam prioritas program pembangunan Pertiwi pada sektor-sektor perindustrian, pertanian, dan pariwisata sebenarnya cukup beralasan. Ketiga sektor ini menyumbang tidak kurang 55,29 % dari PDRB, suatu jumlah yang cukup signifikan untuk dikembangkan. Pertanyaannya kemudian mengapa program Pertiwi tidak mengakomodasi sektor perdagangan yang menyumbang lebih dari seperempat PDRB? Bila dalam prioritas program Pertiwi dimasukan sektor perdagangan, maka data statistiknya akan menunjuk angka 83,09 % dari PDRB. Sebagai prioritas program tentu saja harus ada fokus khusus terhadap sejumlah sektor. Semakin sedikit sektor yang diperhatikan, akan semakin fokus penanganannya. Bisa jadi pemerintah daerah beranggapan bahwa sektor perdagangan sudah cukup mapan tanpa intervensi pemerintah sehingga intervensi lebih mendesak untuk memberdayakan sektor lain yang lebih membutuhkan intervensi, keberpihakan, dan penanganan khusus dari pemerintah.

Tetapi meninggalkan sektor penyumbang terbesar dalam PDRB harus disikapi secara lebih kritis terutama bila analisa yang dilakukan dikaitkan pada aspek-aspek sosial budaya. Kabupaten Tegal yang memiliki garis pantai sepanjang 27 kilometer dapat disebut sebagai masyarakat pesisir. Bila dibagi dalam dua garis imajiner utara dan selatan, Kabupaten Tegal Utara termasuk wilayah Kecamatan Kramat, Suradadi, Warureja, Dukuhturi, Talang, Tarub, Adiwerna, Dukuhwaru, dan Pangkah dan Kabupaten Tegal Selatan termasuk wilayah Kecamatan Lebaksiu, Pagerbarang, Balapulang, Jatinegara, Margasari, Bumijawa dan Bojong dengan Kecamatan Slawi sebagai batas penengahnya , maka penduduk yang bermukim di wilayah utara Kabupaten Tegal yang berbatasan langsung dengan pantai ini merupakan masyarakat pesisir dan masyarakat Kabupaten Tegal Selatan yang berbatasan dengan Gunung Slamet dapat disebut sebagai masyarakat agraris. Secara imajiner luas wilayah antara Kabupaten Tegal Utara dan Kabupaten Tegal Selatan ini relatif berimbang. Tetapi bila dilihat dari proporsi jumlah penduduk, maka jumlah penduduk Kabupaten Tegal Utara lebih banyak ketimbang Kabupaten Tegal Selatan, 857.068 jiwa dibandingkan 578.851 jiwa dari total jumlah penduduk Kabupaten Tegal 1.435.919 jiwa. Secara sederhana dapat diambil simpulan bahwa Kabupaten Tegal lebih bercorak pesisir ketimbang agraris.

Masyarakat pesisir memiliki karakteristik kosmopolit, independen, dan berjiwa wirausaha yang tinggi serta (relatif) berani mengambil risiko. Sebaliknya, masyarakat agraris cenderung tertutup, bersandar pada patron atau otoritas kekuasaan dan kebudayaan yang mapan (establish) serta cenderung suka pada kemapanan. Masyarakat pesisir cenderung terbuka pada okupasi di bidang kelautan (karena letak geografisnya), perdagangan, maupun perindustrian dan jasa. Sedang masyarakat agraris lebih banyak bekerja di sektor pertanian, pemerintahan , dan pendidikan. Karena itu, program pembangunan yang tidak berpijak pada realitas sosial budaya setempat sangat mungkin menjadikannya program pembangunan yang kurang membumi.

Pembangunanisme dalam Brand City

Belakangan, publik kembali diperkenalkan dengan konsep pembangunanisme lewat brand city. Konsep ini hampir serupa dengan visi kota yang dislogankan. Bahkan boleh dibilang konsep ini bukan ide baru, hanya perubahan bentuk ’slogan’ semata yang ’diperluas’ menjadi citra kota. Kota yang hendak dicitrakan biasanya merujuk pada aspek-aspek fisik seperti keindahan, kebersihan dari kerapian yang tercermin dalam Beauty of Asia, brand city yang dipopulerkan Kota Semarang. Atau pada aspek-aspek budaya yang lebih luas. Seperti Malaysia dengan Trully Asia, Singapura yang menghargai keragamannya pada Uniqly Singapore, Solo yang merasa sebagai otoritas kebudayan pembentuk Spirit of Java, pun Yogyakarta yang menyebut dirinya kota tidak pernah tidur: Never Ending Asia setelah sebelumnya Yogyakarta mencitrakan diri sebagai ’kota damai’ dalam Yogya Berhati Nyaman. Yang menarik dari pencitraan yang dikonstruksi telah menembus dimensi keruangan wilayah regional atau negara, bahkan hingga Asia, seperti kasus Semarang atau Yogyakarta. Mungkin saja kedua kota ini mencoba mensejajarkan diri sebagai warga kota dunia di dalam tatanan dunia yang semakin mengglobal.

Kabupaten Tegal tentu tidak ingin ketinggalan. Bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Tegal Ke-404 pada 18 Mei 2005 pemerintah kabupaten me-launching brand city Mbetahi lan Ngangeni. Citra yang hendak dikonstruksi dari brand ini adalah Kabupaten Tegal yang nyaman untuk ditinggali, sekaligus membuat kangen siapa saja kembali dan tinggal di Kabupaten Tegal. Bila kota-kota lain mencitrakan dirinya menjadi kota yang dinamis, menjadi warga dunia yang menglobal, atau justru menguatkan citra sebagai ’penjaga’ otoritas kebudayaan, Kabupaten Tegal justru mencitrakan kotanya sebagai kota yang ’adem ayem’, tempat yang nyaman untuk bertempat tinggal dengan tenang bersama keluarga. Citra ini paralel dengan citra ’kota pensiunan’ yang justru ingin dicitra-ulang banyak daerah seperti Puwokerto, Purworejo, Magelang, Pati, atau kota-kota kecil dan tua lainnya.

Selain dicanangkan dalam Hari Jadi Kabupaten Tegal, Mbetahi lan Ngangeni belum jelas derivasi ’petunjuk pelaksanaannya’. Terutama karena landasan hukum brand city ini tampaknya belum ada. Selain itu, proses pematangan konsepnya pun agaknya berbeda dengan kasus kota-kota lain, seperti Semarang atau Solo yang mencoba serius membangun brand city dengan melakukan serangkaian pematangan konsep mulai dari sayembara tag line hingga kemungkinan-kemungkinan mengaktualisasikannya.

Kondisi Hari Ini

Dalam catatan metode pembangunanisme, Kabupaten Tegal telah memiliki sejumlah etos (budaya) kerja kota, visi kota, prioritas program pembangunan sampai citra kota. Semenjak Tri Sanja, Slawi Ayu, Gerbang Desa Manunggal, Pertiwi, hingga Mbetahi lan Ngangeni. Namun terasa sekali aktualisasi kebijakan pembangunan ini sangat periodik, paralel dengan periodisasi pemimpin daerah pembuat kebijakannya. Kondisi yang hampir sama dikeluhkan sebagian oleh kita dari kinerja kabinet-kabinet presiden yang memimpin negeri yang bernama Indonesia ini. Seolah telah menjadi adagium yang dipercaya publik bila ’ganti menteri ganti pula kebijakannya’. Setiap pemimpin seolah merasa perlu untuk meninggalkan kenangan hidup (living memory) dari kebijakan-kebijakan yang pernah dibuatnya. Sikap seperti ini tentu tidak salah, bila kenangan-kenangan ini lahir karena kesadaran dan persepsi publik, bukan sebagai sesuatu yang by design dan dicitrakan.

Bila diurai satu persatu, masing-masing kebijakan rasanya masih mentah, kalau tidak pragmatis sama sekali. Seperti Tri Sanja yang tidak ubahnya P4-nya Kabupaten Tegal. Atau Slawi Ayu yang lebih pragmatis sebagai program ’bersih-bersih kota’ untuk merebut Adipura. Gerbang Desa Manunggal dan Pertiwi sebenarnya merupakan program yang lebih strategis. Bila Gerbang Desa Manunggal relatif tidak lagi terdengar, prioritas program pembangunan dalam Pertiwi cenderung menjadi idiom dalam komunikasi politik pemimpin daerah kepada publik. Sedang Mbetahi lan Ngangeni hingga saat ini belum terlihat greget-nya kecuali kampanye baliho di sejumlah titik strategis kota.
Belum lagi bila kita melihat aktualisasi prioritas-prioritas program pembangunan ini dalam kebijakan pembangunan berbasis anggaran, dalam hal ini alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada program dan kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Sebagai prioritas pembangunan sudah tentu Pertiwi dapat diurai dari persentase alokasi anggaran SKPD terkait, sebut saja Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan (Dinas Tanbunhut), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal (Disperindag PM), atau Dinas Perhubungan dan Pariwisata (Dishubpar). Menjadikan alokasi APBD kepada tiga dinas ini sebagai indikator keberpihakan kepada Pertiwi tentu saja masih sangat awal dan cenderung menyederhanakan. Secara khusus keberpihakan dapat dilihat dari rencana strategis dinas-dinas ini untuk memajukan Pertiwi. Sehingga sumbangan Pertiwi terhadap PDRB beralih menjadi sesuatu yang by design—dengan intervensi pemerintah daerah, bukan lagi sebagai sesuatu yang taken for granted; sesuatu yang sudah dari sono-nya.

Agaknya ’tantangan’ paling berat bagi pemerintah daerah di manapun di Indonesia adalah trend pembangunanisme. Di saat Kabupaten Tegal sedang berusaha mengaktualisasikan Pertiwi, muncul tren pembangunan baru berbasis Indeks Pembangunan Manusia (IPM; sebagai terjemah dari Human Development Index, HDI) yang menjadi indikator internasional untuk mengukur kemajuan pembangunan suatu daerah. Perhatian yang cukup besar terhadap statistik IPM ini cukup beralasan, mengingat Kabupaten Tegal pada Tahun 2004 berada pada urutan ke-33 dari 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan 279 dari 444 Kabupaten/Kota se-Indonesia. Statistik IPM Kabupaten Tegal berada pada level 66,80 % masih di bawah rata-rata IPM Jawa Tengah sebesar 68,72 %.

Keberpihakan pada sektor IPM ini dapat dilihat dari kebijakan ’pengelompokan imajiner’ SKPD-SKPD yang ada dalam ’SKPD IPM’ dan ’SKPD Pendukung IPM’. SKPD yang dikelompokan sebagai ’SKPD IPM’ diantaranya Dinas Kesehatan; Rumah Sakit Umum Dr. Soeselo; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; Dinas Perhubungan dan Pariwisata; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal; Dinas Perikanan dan Kelautan; Kantor Pengelolaan Pasar; dan Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedangkan ’SKPD Pendukung IPM’ termasuk di dalamnya adalah Badan Pengawas Daerah; Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Perencana Daerah; Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; Dinas Pendapatan Daerah; Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, dan Kesejahteraan Sosial; Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan; Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil; Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat; Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor-Kantor Kecamatan. Selama lima tahun terakhir alokasi APBD terhadap SKPD IPM selalu lebih dari 60 %. Bila tahun 2000 persentasenya mencapai 64,00 % naik menajdi 68,65 % tahun 2001 hingga berturut-turut fluktuatif menjadi 63,10 % (2002), 64,21 % (2003) dan 66,80 % (2004).

Selain harus bersaing dengan trend pembangunan berbasis IPM, Pertiwi juga harus berhadapan dengan kebijakan populis pemerintah daerah. Awal tahun 2006 pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan populis pelayanan dasar kesehatan gratis yang dapat diakses di 27 Puskesmas dan 65 Puskesmas Pembantu di seluruh wilayah Kabupaten tegal. Pada pertengahan tahun 2006, tepatnya mengambil momentum Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, pemerintah daerah bersama kepala sekolah se-Kabupaten Tegal mencanangkan pendidikan dasar gratis. Dalam analisa framing komunikasi politik pemerintah daerah bisa dijadikan indikator sederhana bahwa idiom ’Pertiwi’ tidak lebih sering dikampanyekan ketimbang idiom ’IPM’, ’kesehatan gratis’ serta ’pendidikan gratis’.

Beberapa Catatan

Setiap prioritas merupakan konsepsi nonetis. Artinya ia tidak berorientasi benar-salah, karena prioritas adalah pilihan. Sebagai pilihan ia mengandung konsekuensi. Kemungkinan-kemungkinan akan konsekuensi ini yang membuat prioritas lahir dari pilihan yang dianggap berisiko terhadap konsekuensi buruk paling kecil. Karena itu, apapun prioritas pembangunan yang diambil pemerintah daerah Kabupaten Tegal sudah selayaknya dihargai. Yang lebih penting dari prioritas dan pilihan sebenarnya adalah konsistensi dan implementasi. Pemerintah Kabupaten Tegal sudah tentu harus bersungguh-sungguh dengan prioritas pembangunan yang telah dipilihnya dengan merumuskan strategi dan taktik pencapaian termasuk kesinambungan pembangunan itu sendiri.

Visi kota Slawi Ayu sebenarnya cukup menarik bila visi kota ini diluaskan menjadi visi kabupaten. Bisa saja slogannya menjadi Tegal Ayu, atau semacamnya. Dalam konteks mempertegas keberadaan Kabupaten Tegal yang selama ini berada dalam bayang-bayang Kota Tegal, mengangkat identitas ‘kabupaten’ Tegal berbeda dari identitas yang sebelumnya ada diharapkan dapat mencuri perhatian publik bahwa Kabupaten Tegal bukanlah Kota Tegal. Tegal Ayu akan semakin match bila disejajarkan (baca: dikampanyekan satu paket) dengan Mbetahi lan Ngangeni menjadi Tegal Ayu Mbetahi lan Ngengeni, dari yang selama ini ada Pertiwi Mbetahi lan Ngangeni. Pertiwi sebagai prioritas pembangunan berbeda secara epistemologi dengan brand city Mbetahi lan Ngangeni, sehingga kurang selaras bila kampanyekan dalam satu paket. Namun Tegal Ayu Mbetahi lan Ngangeni tentu saja bukanlah visi kota dan brand city yang telah final. Agar visi kota dan brand city yang diidealkan benar-benar representatif tentu saja reorientasi dan revisi masih memungkinkan untuk dikaji secara mendalam.

Keberadaan Pertiwi, IPM, Kesehatan dan Pendidikan Gratis tentu saja bukan untuk dipertentangkan. Pemerintah daerah dapat merumuskan lagi prioritas apa dari ketiga (atau keempat?) prioritas program pembangunan yang ada ini untuk diaktualisasikan. Pemikiran untuk mensinergikan ketiga prioritas program pembangunan ini memang baik, tetapi yang menjadi pertanyaan kemudian apakah sinergi masih dapat disebut prioritas? Terutama bila kita memahami prioritas sebagai kristalisasi pilihan. Setelah reorientasi dilakukan, langkah selanjutnya adalah menguatkan prioritas pembangunan yang ada dalam landasan hukum yang mengikat. Bentuknya dapat berupa Perda, Renstrada, atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang maupun Menengah (RPJP dan RPJM). Setelah itu barang tentu publik dan penduduk Kabupaten Tegal masih menanti apakah pemerintah daerahnya mampu berbuat sesuatu mulai dari yang kecil, mulai dari pemerintah dan mulai dari saat ini untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Febrie Hastiyanto; Redaktur Bahasa Jurnal IdeA.

Dimuat Jurnal IdeA, Edisi 1 Tahun 1 2007.

2 Tanggapan to “Arah Pembangunan Tegal”

  1. Ahmad Thoha Faz Says:

    Ketika masih SMP, kita belajar, bagaimana membuat karangan. Dimulai dari eksplorasi ide, menyusun kerangka,…dan judul mgkin menjadi pamungkas.
    Namun, pada pembuatan kebijakan yang tidak efektif, terjadi pola kebalikannya. Judul dulu, dan judul terus.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: