Sultan dan Guru Bangsa

Juni 24, 2010

Polemik keistimewaan Yogyakarta beberapa hari belakangan ini menjadi indikasi kejumudan demokrasi kita. Dalam bahasa lain, kita membutuhkan alternatif demokrasi menuju sistem demokrasi yang mampu menjawab kebuntuan demokrasi seperti yang terjadi saat ini. Demokrasi menjadi buntu ketika pemimpin terpilih tidak memiliki kriteria utuh pemimpin—sebagaimana dikatakan Weber: kharismatik, tradisional, dan legal rasional. Demokrasi kita hari ini, termasuk proses demokrasi paling mutakhir yakni pemilihan langsung kerap kali mengalami kebuntuan ketika seorang pemimpin hanya memiliki otoritas legal rasional.

Otoritas legal rasional seringkali hanya menjadikan pemimpin terpilih, belum mewujudkan pemimpin yang sekaligus kharismatik dan memiliki otoritas tradisional (kebudayaan). Ketika bangsa dihadapkan pada problem, tidak jarang diikuti juga dengan krisis kepemimpinan. Sehingga meski memiliki otoritas legal rasional, pemimpin yang tidak dipercayai publik kesulitan untuk berbuat. Setiap kebijakannya mengundang pro dan kontra, yang melelahkan sehingga menyebabkan kebuntuan demokrasi. Repotnya lagi bila ini terjadi pada strata kepemimpinan tertinggi (dalam konteks bernegara). Semua elemen kepemimpinan—eksekutif, yudikatif, legislatif, eksaminatif—merasa masing-masing benar, sementara di sisi lain publik mengalami krisis kepercayaan, hingga apatisme.

Otoritas kharismatik dan tradisional memungkin seorang pemimpin memiliki ‘veto’, menjadi penentu kebuntuan demokrasi yang diimani seluruh publik. Krisis kepercayaan memerlukan ruang bagi sebuah lembaga kepemimpinan baru yang memiliki kewenangan ‘veto’, dan ‘terakhir’. Dalam sistem hukum kita misalnya, kebuntuan hukum dapat diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sampai saat ini keputusan MK relatif dianggap mampu memecahkan kebuntuan hukum yang ada.

Dalam sistem monarkhi konstitusional misalnya, otoritas kharismatik dan tradisional ini lebih mudah diterapkan. Raja, sultan, atau kaisar misalnya menjadi kepala negara, dan perdana menteri menjadi kepala pemerintahan. Di Jepang, ketika terjadi kebuntuan bangsa akibat Perang Dunia II, Kaisar Hirohito tampil di muka radio membacakan peryataan menyerah, dan dengan demikian perang berakhir. Keputusan kaisar ini mengakhiri polemik kebangsaan Jepang: melanjutkan perang atau menyerah, dengan semua konsekuensinya. Otoritas kharismatik dan tradisional kaisar hingga kini melekat dalam sanubari warga Jepang ditandai dengan menempatkan foto kaisar pada tempat paling baik di rumah dan menyimpannya dalam bingkai logam tahan api (baja). Bila rumah terbakar, atau terjadi musibah lain bukan masalah bagi warga Jepang, selama foto kaisar tetap utuh.
Kasus-kasus seperti ini cukup panjang jumlahnya. Ratu Inggris misalnya, masih dianggap sebagai rujukan bagi tradisi perilaku dan sopan santun barat yang bermartabat—atau sering dibahasakan ‘konservatif’. Raja Thailand tetap dicintai rakyat, dan ulang tahun emasnya dirayakan besar-besaran meski politik di dalam negeri diwarnai aksi kudeta silih berganti. Siapapun yang memimpin Thailand, rakyat percaya negara dan bangsa akan bertahan selama rajanya adalah Sihanouk. Ketika politik dalam negeri mengalami kebuntuan, raja memberi titah, dan rakyat tidak mempolemikkannya.

Kasus Yogya

Dalam konteks Indonesia, pengharapan terhadap pemimpin yang memiliki otoritas utuh ini dapat disimak dari idiom ‘Guru Bangsa’. Publik berharap pada ‘lembaga’ Guru Bangsa ini ketika terjadi kebuntuan politik maupun polemik tak berkesudahan. Setidaknya tercatat dua nama yang ‘diakui’ sebagai Guru Bangsa, yakni Nurkholish Madjid (Cak Nur) dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Namun keduanya belum cukup representatif menjadi Guru Bangsa yang dapat diterima oleh rakyat secara utuh, karena persoalan dukungan publik yang terbelah.

Terbelahnya dukungan publik ini patut dimaklumi, karena penduduk Indonesia 200 juta lebih dengan berbagai macam preferensinya. Namun spirit kebutuhan akan Guru Bangsa ini hendaknya menjadi catatan tersendiri bagi Pemerintah Pusat dalam polemik keistimewaan Yogyakarta. Polemik Keistimewaan Yogyakarta memang berbicara pada status dan kewenangan daerah, namun muara dari keistimewaan itu sejatinya adalah kebutuhan publik akan pemimpin yang memiliki otoritas legal rasional, kharismatik dan tradisional secara utuh sekaligus ketidakpercayaan pada kepemimpinan yang hanya bertumpu pada otoritas legal rasional saja. Bukan tidak mungkin pengalaman Yogyakarta ini diadopsi oleh negara untuk merealisasikan kelembagaan Guru Bangsa. Dalam sistem parlementer memungkin terwujudnya ‘lembaga Guru Bangsa’ pada lembaga ‘presiden’ sebagai kepala negara. Namun, kelembagaan Guru Bangsa rasanya paling pas, mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati sehingga kita tidak membutuhkan perdana menteri dan sistem kabinet parlementer.

Febrie Hastiyanto; Peminat Sosiologi Kebudayaan Jawa. Bekerja pada Kabupaten Tegal

Dimuat Joglosemar, 2008.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: