Mempercantik Kota, Menata PKL

Juni 24, 2010

Keberadaan Pedagang Kaki Lima—selanjutnya disebut PKL—di banyak kota di tanah air telah menjadi sebuah dilema yang tidak hanya menimbulkan polemik atau pro-kontra, tetapi juga demonstrasi, sabotase, penggusuran, hingga bentrok antarwarga maupun antara warga dan aparat. Dalam perspektif tata ruang kota, keberdaan PKL telah merenggut hak publik atas ruang terbuka kota (open public space). Dari tinjauan sistem ekonomi nasional, PKL merupakan sektor informal sebagaimana yang dilansir Hernando de Soto—ekonom kenamaan yang melakukan penelitian di negara-negara Amerika Latin—sebagai sektor ekonomi yang independen, diusahakan secara mandiri, dengan modal minimal namun hasil maksimal serta dalam konteks Indonesia mampu bertahan dari badai krisis ekonomi 1997-1998. Dari sudut relasi negara (dan pemerintah) dengan warga negaranya, keberdaan PKL dapat menjadi indikasi kegagalan negara menjamin hak hidup warga negaranya untuk berusaha (pada tempat) yang layak, di samping dapat dipahami juga sebagai bentuk kegagalan negara mengelola warga negaranya bila kita melihat fenomena PKL yang memposisikan vis a vis negara. Karena itu dalam menentukan sikap dan kebijakan terhadap keberadaan PKL sangat diperlukan semangat menghargai, memanusiakan, namun tetap menegakkan kebenaran pada tata hukum normatif yang ada.

Seperti halnya kota-kota lain di Jawa Tengah, di Kota Slawi juga terdapat sejumlah titik keberadaan PKL . Sebut saja Jalan Letjen Suprapto di depan Pusat Perdagangan Slawi—atau biasa dikenal sebagai Ruko Slawi. Jalan Letjen Suprapto boleh dibilang sebagai jalan utama di Central Business District (CBD) Slawi. Dengan keberadaan PKL, ruas Jalan Letjen Suprapto semakin sempit. Terlebih di jalan yang panjangnya tidak sampai 1 Km ini terdapat perlintasan kereta api di sebelah barat, dan traffic light di sebelah timur. Sehingga dapat dibayangkan disaat kereta api melintas atau lampu merah menyala lalu lintas semakin menumpuk di satu titik.

PKL lain yang menggunakan badan jalan untuk berdagang diantaranya di Jalan Kapten Pierre Tendean, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Jenderal A. Yani serta kawasan Alun-Alun Slawi. Bedanya, PKL di titik ini berjualan makanan dan minuman serta beroperasi di malam hari saja. PKL Jalan Tendean beroperasi di mulut perempatan PLN Slawi, pertemuan antara Jalan Tendean, Jalan A. Yani, dan Jalan HOS Cokroaminoto. Lokasi yang berada di tepi traffic light, serta median jalan yang sempit membuat pengguna jalan harus ekstra hati-hati bila melintasi jalan ini di malam hari, terlebih bila lampu merah menyala.

Berbeda dengan keberadaan PKL Jalan Tendean yang juga menempati badan jalan, PKL Jalan Cokroaminoto tidak terlalu membuat macet jalanan. PKL yang tergabung dalam Paguyuban PKL Mangga Mas ini memang berdagang di trotoar jalan yang tidak sepadat Jalan Tendean—yang meski kecil namun menjadi jalan alternatif. Selain itu ruas Jalan Cokroamnoto memang lebih lebar dari Jalan Tendean meskipun sama-sama dua lajur. Sedang PKL di Jalan A. Yani (Monumen Gerakan Banteng Negara/GBN) dan Alun-Alun Slawi relatif tidak terlalu mengganggu lalu-lintas. PKL di kawasan Monumen GBN berada di Daerah Milik Jalan (Damija) sehingga tidak terlalu mengganggu lalu lintas. Terlebih jumlah PKL di kawasan GBN jumlahnya tidak lebih dari sepuluh PKL saja. PKL di kawasan Alun-Alun Slawi menempati trotoar Alun-Alun. Ruas jalan yang mengelilingi Alun-Alun Slawi cukup luas, empat lajur sehingga PKL Alun-Alun Slawi tidak terlalu membuat jalan macet. Selain itu, sejumlah PKL secara sporadis dan tidak berkelompok tersebar di trotoar Jalan A. Yani. PKL-PKL ini umumnya hanya berjualan makanan ringan dan teh poci. Secara relatif mereka tidak membuat kemacetan lalu lintas karena letaknya yang tidak berkelompok.

Penataan PKL

Saat ini setidaknya terdapat tiga mainstream penataan PKL. Pertama, pola shelterisasi. Pada pola ini PKL yang ada dilokalisasi terbatas dalam kawasan tersebut. Sehingga PKL masih berusaha di kawasan lama, namun secara relatif hak publik atas public space dan lalu lintas yang lancar dapat dipenuhi. Kedua, relokasi. Relokasi terhadap PKL misalnya dilakukan Pemerintah Kota Solo atas PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klitikan Notoharjo di kawasan Semanggi . Banyak keluhan PKL atas pola relokasi karena sepinya pembeli. Keberadaan PKL memang dalam kondisi ’sambut konsumen’. PKL berusaha ’mengadang’ konsumen di sejumlah titik agar (calon) konsumen tidak kesulitan mendapatkan akses menuju PKL. Ketika direlokasi—biasanya lokasinya agak jauh dari lokasi semula—peran ’mengadang’ PKL ini tergantikan. (Calon) konsumen hampir tidak memiliki loyalitas untuk ’mencari’ dan berlangganan dengan PKL yang telah pindah tempat. Pola ketiga adalah penataan PKL itu sendiri. Bentuknya dapat dengan melokalisasi parkir, atau menata lapak PKL malam dengan sistem knock down.

Dalam penataan PKL Kota Slawi ketiga pola ini dapat digunakan. Bergantung kondisi masing-masing kawasan. Pada PKL Jalan Suprapto misalnya, mendesak untuk dilakukan shelterisasi dan relokasi. PKL buah-buahan, makanan dan minuman dapat dilokalisasi ke dalam kawasan Pusat Perdagangan Slawi. Memang kondisi ini tidak ideal, tetapi membiarkan PKL di Jalan Suprapto terus membuka lapak akan menjadi bom waktu bagi penataan PKL di kemudian hari. Dalam kawasan Pusat Perdagangan Slawi dapat diberi ruang khusus yang diatur penataannya bagi PKL ini. Lahan parkir yang ada misalnya, bisa ditempati PKL. Selebihnya PKL yang berjualan sayur mayur direlokasi ke Pasar Trayeman, yang dibangun beberapa tahun lalu yang sebagai gantinya dibangun Pusat Perdagangan Slawi.

PKl Jalan Tendean mendesak untuk direlokasi. Kawasan relokasinya dapat dikelompokan di Jalan Cokroaminoto, bergabung dengan Paguyuban PKL Mangga Mas yang selama ini ada. Untuk mengurai kemacetan, Jalan Cokroaminoto dapat dibuat satu arah. Arus lalu lintas diarahkan menuju Jalan Mayjen Sutoyo yang melintasi Perempatan Kagok. Jarak pengalihan arus ini tidak terlalu jauh, sehingga pengguna jalan tidak terlalu merasa memutar untuk menghindari jalan satu arah di Jalan Cokroaminoto. Menjadi menarik bila Jalan Cokroaminoto dijadikan pusat wisata kuliner Slawi. Semacam Jalan Malioboro di Yogya, Pujasari di bilangan Sriwedari Solo, Kia-kia Jembatan Merah Surabaya, Semawis Semarang, atau Pokanjari (Pusat Jajanan Jalan Teri) dan Tegal Laka-Laka Tegal. Bila tidak ingin menggunakan Jalan Cokroaminoto, PKL Jalan Tendean dan Jalan Cokroaminoto dapat dipusatkan di Jalan A. Yani, tepatnya halaman Monumen GBN. Konsepnya tetap menjadi pusat wisata kuliner. Konsep ini akan semakin menemukan momentumnya bila Monumen GBN akan ditata—yang kabarnya akan dibangun alun-alun.

Rencana pemerintah daerah mendirikan shelter Pedagang Kaki Lima di kawasan depan Terminal Slawi cukup strategis. Shelter yang saat ini sedang dibangun ini tampaknya menggunakan konsep shelter taman lengkap dengan tempat parkirnya. Shelter ini cukup strategis karena termasuk berada di pusat Kota Slawi, di poros jalan utama Tegal-Purwokerto. Keberadaan shelter ini dapat menjadi lokalisasi keberadaan PKL Kota Slawi, sekaligus menjadi landmark baru kota. Karena itu, usaha-usaha promosi tidak kalah penting agar shelter dapat menjadi kebanggan warga Slawi.

Keberadaan PKL di Alun-Alun Slawi secara relatif masih dapat dipertahankan. Tetapi perlu ada sikap tegas dari pemerintah, terutama peruntukan shelter di sisi luar alun-alun sebagai tempat berteduh publik, bukan sebagai lokasi berjualan. Selain itu, lapak-lapak (gerobak) PKL agar disediakan tempat khusus berbentuk bangunan permanen di luar alun-alun agar di siang hari saat tidak digunakan tidak mengganggu pemandangan alun-alun secara keseluruhan. Meski secara relatif tidak menganggu lalu lintas dan merebut ruang publik, keberadaan PKL lesehan teh poci yang tersebar sporadis di sepanjang Jalan A. Yani juga perlu ditata. Dapat dengan memusatkannya di satu titik, atau melakukan pengawasan secara kontinu mengingat keberadaannya yang relatif gelap dapat dengan mudah bergeser menjadi warung remang-remang. Dengan komitmen semua pihak, tanpa menyalahkan dan merasa menang (sendiri), wajah Kota Slawi yang tertata dan nyaman baik pagi maupun malam hari bukan tidak mungkin dapat terwujud.

Febrie Hastiyanto; Pegiat Lingkar Studi Slawi (LiSUS). Bekerja pada Bappeda Kabupaten Tegal.

Dimuat Nirmala Post, 2007.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: