Memolakan Transmigrasi Warteg

Juni 24, 2010

Seperti halnya Program Keluarga Berencana (KB), Program Transmigrasi hari ini sedang mati suri. Setiap tahun pemerintah dan pemerintah daerah memang masih memberangkatkan kontingen transmigran ke sejumlah daerah, namun transmigrasi tak lagi menjadi retorika yang banyak diperbincangkan publik. Padahal dahulu Program Transmigrasi menjadi program unggulan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan pemerataan persebaran penduduk dalam kerangka kebangsaan dan persatuan. Tidak jarang transmigrasi dijadikan problem solving bagi kebijakan pembangunan yang mengharuskan terjadinya relokasi. Semisal pembangunan Waduk Kedung Ombo di Boyolali atau Waduk Cacaban di Tegal. Bahkan metode seperti ini juga masih dipakai pemerintah ketika bermaksud merelokasi korban Lumpur Lapindo Sidoarjo melalui program transmigrasi. Karena pendekatan pragmatis pemerintah ini, publik cenderung bersikap apriori terhadap program transmigrasi karena selain merasa hanya dibuang, pemberdayaan terhadap transmigran juga tidak dilakukan secara berkelanjutan.

Transmigrasi Tematik

Selama ini transmigrasi yang kita kenal banyak menggunakan pola menyiapkan transmigran menjadi petani. Pola ini mengasumsikan penduduk Jawa (sebagai daerah asal terbesar transmigran) memiliki karakteristik yang dapat disebut sebagai petani. Sebelum diberangkatkan umumnya calon transmigran dilatih bertani, untuk kemudian diberi lahan pertanian yang akan menjadi mata pencarian utama mereka di lokasi transmigran. Padahal selain sektor pertanian termasuk perkebunan dan agribisnis, masih banyak sektor yang dapat dikembangkan melalui program transmigrasi. Melalui pola ini dapat dikembangkan model transmigrasi tematik. Sebelumnya pemerintah memang pernah menyelenggarakan ‘transmigrasi tematik’ seperti Transmigrasi Veteran (Transvet), Transmigrasi Angkatan Darat (Transad), atau Transmigrasi Pramuka, Trans Tuna Karya atau Trans Bencana Alam. ‘Transmigrasi tematik’ yang telah dirintis ini tak jauh berbeda dengan Transmigrasi Umum (TU) yakni diarahkan menjadi petani. Yang berbeda hanyalah status mereka ketika diberangkatkan, yakni sebagai veteran, purnawirawan, atau anggota Pramuka.

Tranmigrasi tematik dapat dikembangkan dengan memperhatikan kondisi wilayah calon lokasi transmigrasi. Bila wilayah calon lokasi transmigran memiliki karakteristik dan potensi air yang cukup, maka calon tranmigran dapat diarahkan berusaha di sektor perikanan tambak atau karamba. Berdasarkan potensi alam calon lokasi transmigran, sektor usaha yang dapat dikembangkan sebenarnya beragam, umpamanya sektor peternakan mulai dari unggas, kambing, sapi untuk diambil daging, telur atau susu, hingga beternak lebah madu. Bila di wilayah itu banyak hasil alam rotan, atau kayu misalnya, lokasi transmigrasi tersebut dapat dikembangkan menjadi sentra kerajinan. Selain memanfaatkan bahan baku, mereka juga diarahkan untuk membudidayakan sumber daya alam tersebut sehingga usaha tersebut tetap dapat menjadi mata pencarian utama bila sumber daya alam yang ada mulai menipis. Pemerintah dapat berperan menyiapkan agar mereka terampil, memiliki kemampuan manajerial, dan membantu usaha-usaha pemasaran.

Selain itu, perlu dipertimbangkan karakteristik wilayah asal transmigran. Misalnya penduduk Tegal yang dikenal sebagai pengusaha (kecil) Warung Tegal (Warteg). Atau penduduk Madura yang mampu membangun jaringan Sate Ayam di banyak kota. Termasuk penduduk Bantul yang memiliki keahlian di sektor kerajinan. Pola transmigran dapat dibuat dalam skema yang tak melulu terlokalisasi. Calon tranmigran yang memiliki keahlian sebagai pengusaha warteg dapat disebar dalam satu kabupaten/kota, pada masing-masing ibukota kecamatannya. Mereka dapat membuka Warteg dengan biaya yang dibantu pemerintah, sebagai pengganti lahan pertanian. Begitu juga calon transmigran yang memiliki keahlian sebagai pengusaha sate ayam, atau bengkel ketok magic (umumnya dari Blitar) dan seterusnya.

Agar tranmigrasi tematik tak menjadi urbanisasi di kota-kota besar di luar Jawa, tranmigrasi tematik ini dapat didesain pada kabupaten/kota yang belum menghadapi problem kelebihan penduduk. Secara sederhana, visi program transmigrasi adalah pemerataan pembangunan termasuk distribusi pendapatan. Bila tranmigrasi tematik mampu mendukung visi program, tentu tak ada salahnya bila model ini dikembangkan pemerintah.

Febrie Hastiyanto; Keturunan ketiga keluarga Transmigrasi Veteran (Transvet) di Lampung. Bekerja pada Bappeda Kabupaten Tegal Jawa Tengah.

Dimuat dalam Suara Merdeka, Sabtu 21 November 2009.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: