Mahasiswa dan Gerakan Reformasi

Juni 24, 2010

Sudah mulai disadari banyak pihak bahwa reformasi yang dulu disuarakan oleh antara lain mahasiswa masih berkutat pada pelaksanaan yang setengah hati dan euforia yang memprihatinkan. Ketidaksesuaian antara das sein dan das sollen, antara idealita yang tak selalu sama dan sebangun dengan realita menyebabkan pelaksaanaan reformasi masih jauh dari cita-cita semula. Ketika agenda reformasi harus berhadapan dengan posisi tawar kekuasaan, semangat yang bermain bukan lagi elan suci reformasi, tetapi ‘elan’ suci kekuasaan: uang dan kursi.

Reformasi Berbasis Kesadaran Politik

Ada sebuah distorsi yang fatal dan antiklimaks tatkala reformasi mulai digulirkan mahasiswa melalui aksi-aksi turun ke jalan. Perbedaan ‘strata’ antara mahasiswa-rakyat mengemuka dan mengakibatkan bias pemahamam terhadap reformasi yang dibawa mahasiswa. Secara umum mahasiswa menginginkan penataan sistem—yang di kemudian hari lebih dikenal dengan istilah reformasi—yang diantaranya bertujuan menuntut turunnya Presiden Soeharto (kala itu), pemberantasan KKN, pencabutan lima paket UU politik dan dwifungsi ABRI.

Rakyat yang banyak disibukkan oleh beratnya tuntutan hidup belum cukup memahami tuntutan reformasi. Yang terjadi kemudian adalah perbedaan cara pandang dalam merespon aksi-aksi mahasiswa. Rakyat merasa perlu untuk berpartisipasi dan mendukung gerakan mahasiswa. Perbedaan ‘strata’ tadi menyebabkan pula perbedaan akses untuk mempengaruhi sistem dalam hal ini pembuat kebijakan. Mahasiswa menginginkan perombakan sistem (dan pergantian personalianya) yang dianggap bertanggungjawab terhadap krisis multi dimensi yang menggerogoti bangsa sedang rakyat menafsirkannya dengan penjarahan terhadap pemilik usaha—yang dianggap ‘bertanggungjawab’ terhadap krisis ekonomi yang tengah melanda Indonesia—karena mereka tidak dapat berbuat apa-apa tehadap sistem yang ada.

Yang dapat ‘diakses’ rakyat adalah sesuatu yang ada di sekitarnya, dekat dengan dirinya, dan berhubungan dengannya. Berbeda dengan mahasiswa yang dapat melakukan gerakan menekan pemerintah yang diantaranya melalui demonstrasi yang massif menetang rejim yang tiran, rakyat kemudian menerjemahkan reformasi mahasiswa sama dengan toko-toko (yang kebetulan milik orang Cina) dan supermarket, pasar swalayan di sekitar mereka untuk dijarah dan dibakar. Aksi masyarakat ini menjadi anarki dan tak terbendung saat dihembuskan sentimen-sentimen rasialis. Hal ini terjadi akibat kurangnya pemahaman akan reformasi (yang sebenarnya) dan kesadaran politik akibat depolitisasi yang manjur lewat strategi massa mengambang (floating mass) yang diterapkan rejim orde baru.

Tak hanya saat-saat awal mengintrodusir reformasi, saat ini pun yang terjadi adalah penafsiran yang keliru akan reformasi. Reformasi diartikan sebagai kebebasan (yang tanpa batas). Tanpa konsep yang jelas dan tegas rakyat benar-benar ‘merdeka.’ Pendudukan lahan bermasalah, masalah PKL, becak, tarif angkutan (akibat naiknya BBM akhir-akhir ini) merupakan permasalahan yang membuat rakyat berbalik menjadi arogan. Seolah-olah bila untuk kepentingan rakyat, segala peraturannya yang harus menyesuaikan. Ini menjadi realitas yang menyedihkan. Memang pada banyak kasus terdahulu rakyat banyak dirugikan, dimarginalkan sampai dicap subversif. Tetapi kalau sekarang rakyat ‘balas dendam’ dengan mengusung slogan: “ini jaman reformasi bung!” dan semua menjadi halal, rakyat tidak akan menjadi dewasa dalam berpolitik. Karena reformasi mengisyaratkan kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, bukan sekedar ngluruk-isme.

Fenomena dan realitas ini menjadi tugas awal bagi mahasiswa disamping elemen lain tentu, untuk mengoreksi jalannya reformasi. Tanpa pendidikan dan kesadaran politik bagi rakyat, reformasi (atau reformasi babak dua sekalipun) akan dimentahkan sendiri oleh partisipasi elemen yang seharusnya paling mendukung: rakyat.

Reformasi Dengan Merangkul Rekanan

Reformasi yang belum sesuai dengan harapan tentu saja mengecewakan mahasiswa –terutama eksponen ’98. Gerakan mahasiswa yang diusung atas nama kekuatan moral (moral force) dan berposisi sebagai kelompok penekan (pressure group) mengharuskannya berada diluar sistem. Hal ini yang menyebabkan reformasi yang digedorkan mahasiswa pelaksanaannya ‘diambil alih’ oleh para politisi. Suara mahasiswa sendiri adalah tekanan moral yang tidak mengikat sehingga kurang memiliki posisi tawar dalam pembuatan kebijakan.

Pengawalan yang dilakukan mahasiswa terhadap reformasi pun berjalan tersendat-sendat dan kurang kontinu. Hal ini bukan tak beralasan. Mahasiswa merupakan predikat sementara yang bila mahasiswa telah menyelesaikan studinya ia harus meninggalkan bangku kuliahnya. Belum lagi tugas-tugas kuliah dan tuntutan lulus cepat yang harus dipenuhi. Kenyataan ini merupakan fitrah mahasiswa meski yang namanya idealisme tak hanya terbatas di bangku kuliah.

Mahasiswa dapat menjadi something dalam kehidupan perpolitikan bangsa bila ia tak lagi hanya menjadi sebuah gerakan moral tetapi menjadi salah satu elemen pembuat kebijakan. Tetapi posisi ini bukan tak bermasalah. Seperti yang terjadi pada periode ’66 ketika ‘wakil-wakil’ mahasiswa duduk di DPRGR. Yang terjadi setelah itu adalah perpecahan dalam tubuh KAMI sebagai representasi mahasiswa karena masing-masing ‘golongan’ di dalamnya saling berebut kursi. Tepat seperti yang dikatakan Lord Acton bahwa kekuasaan cenderung untuk korup.

Tawaran lain, mahasiswa merangkul rekanan-rekanan yang dapat menjadi salah satu pembuat kebijakan. Siapapun ia, tentulah harus mampu menerjemahkan tuntutan reformasi. Dengan demikian mahasiswa memiliki suara yang lebih dari sekedar gerakan moral. Disamping itu mahasiswa harus tetap mengawal reformasi termasuk mengkritisi rekanan yang melaksanakan agenda reformasi.
Posisi ini pernah dicobakan ketika gerakan mahasiswa periode ’66 merangkul (dirangkul?) militer. Sampai tahun 1974 rejim orde baru yang baru lahir sedang mengalami masa-masa cair sebelum melakukan konsolidasi. Keadaannya menyerupai keadaan saat ini dengan jargon-jargon keterbukaan dan kebebasan karena rejim masih berusaha untuk sepopulis mungkin di mata rakyat. Kalau kemudian rekanan yang dirangkul mulai otoriter atau berlaku diktator dan tiran, mahasiswa harus menghentikan ‘kerjasama’ itu dan berbalik mengkritisi rejim. Setidaknya strategi ini lebih baik ketimbang ‘wakil-wakil’ mahasiswa duduk di pemerintahan yang rawan konflik dan pada dasarnya mengkhianati posisi intelektual yang mengharuskannya berada diluar kekuasaan. Artinya ketika rejim berubah menjadi diktator, ‘stamina’ dan kejernihan bersikap masih utuh dan terjaga karena mahasiswa masih bersatu di luar kekuasaan.

Pertanyaannya kemudian siapa rekanan itu? Apakah figur atau kelompok tertentu. Keduanya dapat dijadikan rekanan dengan catatan sejalan dengan mahasiswa (dan rakyat). Sosok figur dalam kepemimpinan di Indonesia cukup penting karena ia adalah pelaksana segala peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan sistem apapun semua bergantung pada iktikad figur pemimpin.

Berangkat dari kesadaran akan kenyataan yang ada, mahasiswa harus mengambil sikap agar perjuangan reformasi tak sia-sia. Sebagai salah satu kelompok intelektual (muda), mahasiswa harus mampu berperan dalam perjalanan bangsa. Reorientasi dan reposisi mahasiswa dalam perjuangan penegakan reformasi menentukan kualitas peran mahasiswa itu sendiri.

Febrie Hastiyanto; mahasiswa Sosiologi FISIP UNS. Sekarang aktif
sebagai staf redaksi LPM Kentingan UNS.

Dimuat Bengawan Post, 2003.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: