Legitimasi Kraton Kasunanan Solo

Juni 24, 2010

Untuk mengkonstruksi legitimasi kepatuhan kawulanya, raja-raja feodal Jawa membangun kebesaran pribadinya dalam gelar-gelar kebangsawanan, pusaka keraton sampai mitologi. Seperti Keraton Solo yang kekuasaannya kini tinggal samegaring payung.

Dari empat keraton yang berada di Jawa (Tengah) tidak salah lagi keberadaan keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mendapat tempat tersendiri di kalangan pengamat sosial-budaya, terlebih bagi kawulanya sendiri. Sejak revolusi kemerdekaan, praktis keraton-keraton yang ada (juga di seluruh nusantara) tinggal menjadi supremasi adat untuk menjaga tradisi dan kebudayaan. Demikian juga keraton kasunanan Surakarta Hadiningrat yang berpusat di bekas desa yang bernama Sala.

Kebesaran-Simbolik

Pada masa kejayaan keraton sosok seorang raja merupakan menifestasi dan representasi kerajaan. Seisi raja harus tunduk dan patuh pada sabda pandita ratu sang trahing kesuma, rembesing madu, wijining atapa, tedaking andana warih; sebagai turunan bunga, titisan madu, benih pertapa dan turunan mulia. Raja adalah seorang terpilih karena kesucian, kesaktian dan—ini yang terpenting—masih keturunan raja.
Sebagai manifestasi dan representasi kerajaan seorang raja menyandang gelar—yang dalam tradisi Jawa bersifat fungsional—seperti Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Paku Buwana Senapati Ing Alaga Abdur Rahman Sayidin Panatagama. Selain seorang yang paling dimuliakan, seorang raja juga menjadi pemimpin perang dan pemimpin keagamaan. Tidak setiap orang berhak atas gelar kehormatan. Seperti Raden Mas Said yang harus pingsan dan singgasananya hancur disambar petir karena telah sombong mengangkat dirinya menjadi Raja Jawa bergelar Sunan Adiprakosa Senopati Ngayuda Lelana Jayamisesa Prawira Adiningrat. Belakangan Raden Mas Said harus puas dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I sebagai Pangeran Miji (pangeran terpilih) dengan pangkat raja muda.

Mitologi

Selain gelar kebesaran, keraton juga mengkonstruksi kesadaran-patuh kawulanya dalam mitologi. Paling terkenal hubungan antara Susuhunan dengan Ratu Kidul; ratu lelembut dari Pantai Laut Selatan. Panggung Sanggabuwana, menara yang terletak di lingkungan keraton disebut-sebut sebagai tempat pertemuan Susuhunan dan Ratu Kidul. Walau saat ini muncul pendapat bahwa Panggung Sanggabuwana dibangun bagi kepentingan pertahanan keraton untuk mengawasi Benteng Vastenburg yang hanya berjarak satu tembakan meriam.

Perlahan otoritas kepemerintahan keraton memudar. Celakanya, pada periode terakhir otoritas tradisi dan pusat kebudayaan yang melekat pada keraton turut memudar. Selain soal dualisme pemerintahan; pemerintahan republik oleh Pemerintah Kota Surakarta dan pemerintahan-kebudayaan oleh Keraton Kasunanan, manajemen keraton terhadap tradisi kebudayaan tidak lagi mampu secara efektif melakukan penetrasi-otoritas kepada kawulanya.

Belakangan muncul analisis sebagian kalangan—yang dalam tradisi mistik Jawa dikenal sebagai otak atik gathuk—bahwa kemunduran keraton tidak dapat dilepaskan dari mitologi siklus 200 tahun. Disebutkan suratan kemunduran Keraton Kasunanan dimulai sejak kesalahan menentukan hari bagi kepindahan keraton dari Kartasura ke Desa Sala oleh Pakubuwono II. Pakubuwono II dianggap salah memilih hari ketika boyong ke Surakarta pada Rabu pahing 17 Februari 1745 yang terhitung wuku landep tali wangke dalam horoskop Jawa. Ia berarti waktu buruk yang harus dihindari.

Meski terdapat perbedaan pendapat mengenai tahun kepindahan, apakah 1745 atau 1746, tepat 200 tahun setelahnya Keraton Solo tidak memiliki otoritas-kepemerintahan di wilayahnya yang mulai menyusut akibat banyaknya perang saudara. Pada 1945, 200 tahun dari 1745 dikenal sebagai tahun kemerdekaan Indonesia yang berdaulat atas bekas Hindia Belanda, termasuk Keraton Solo. Sedang pada 1946, 200 tahun sejak 1746 muncul gerakan anti swa praja di Sumatera Timur dan Soloyang menolak feodalisme keraton oleh orang-orang yang diidentifikasi sebagai komunis.

Menjadikan kesalahan menentukan hari bagi boyongan Keraton Surakarta dari Kartasura sebagai suratan kemunduran keraton jelas belum dapat diterima dalam alam argumentasi rasional saat ini. Analisis-analisis post factum; setelah kejadian, seringkali menjadi permakluman dan alasan pembenar dari sebuah kekhilafan sejarah. Alih-alih menjadikannya sebagai evaluasi, tidak jarang ia menjadi legitimasi baru.

Keraton dan Respon Perubahan Sejarah

Kemunduran Keraton Solo tidak dapat dipisahkan dari sikap Susuhunan Pakubuwono XII menghadapi semngat revolusi 1945. Bila Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII menyatakan Yogyakarta sebagai daerah istimewa di belakang republik, Susuhunan Paku Buwono XII mengambil sikap ragu-ragu. Meski usianya yang relatif muda (20 tahun) dan belum genap 40 hari menerima tahta sebelum proklamasi 17 Agustus 1945 dianggap sebagai permakluman sejarah, keraguan Susuhunan direspon dengan curiga oleh Pemerintah republik meski pada 1 September 1945 Susuhunan juga menyatakan wilayah kasunanan berada di belakang republik. Keraguan Susuhunan menyulitkan pemerintah untuk memastikan apakah Susuhunan berdiri di belakang republik atau mendukung Belanda. Apalagi beberapa bangsawan disebutkan terbukti berupaya mempertahankan status quo. Puncaknya pemerintah mengeluarkan Maklumat Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1946 disusul dengan Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD Tanggal 15 Juli 1946 yang menjadikan Solo sebagai wilayah Karesidenan Surakarta.

Tanpa bermaksud membandingkan, nasionalisme Sultan Hamengkubuwono IX sebagai penguasa feodal yang merespon perubahan sejarah misalnya ditunjukan dengan mendukung keuangan republik yang masih belia di samping merelakan bangunan keraton sebagai ruang perkuliahan bagi Universitas Gadjah Mada—yang sebenarnya berdiri di Solo tetapi tidak memperoleh ijin menempati bangunan keraton Solo oleh Susuhunan. Sehingga tak heran kalau kemudian gerakan anti swapraja justru lahir di Solo, bukan di Yogyakarta meski keduanya sama-sama berstatus keraton feodal.
Namun, menyebut Keraton Solo tidak nasionalis juga kurang tepat. Susuhunan Pakubuwono X misalnya, dikenal karena sikap reformisnya terhadap pergerakan nasional yang dimotori bangsawan Keraton Solo. Kehadiran Sarekat Islam (SI) yang lahir di Solo selain sebagai pergerakan melawan penjajah disebut-sebut akan melakukan revolusi untuk mendudukkan Susuhunan Pakubuwono X sebagai Raja Jawa. Begitu juga Susuhunan Pakubuwono VI yang ditangkap Pemerintah Belanda karena dukungannya kepada Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa (1925-1930). Atau GPH Djatikusumo, GPH Suryomidjojo, KRT Radjiman Wedyodiningrat atau RMA Woerjaningrat untuk menyebut beberapa nama yang turut meramaikan pergolakan kemerdekaan republik.

Meski keniscayaan sejarah secara objektif tidak dapat dihindari, tetapi kebijaksanaan memperlakukannya akan mengubah kemungkinan sejarah. Merosotnya pamor Keraton Solo tentu bukan untuk diratapi. Usaha-usaha, konstruktif, membuka diri, dan menyadari tuntutan perkembangan jaman tentu lebih bermakna ketimbang sibuk menentukan hari bagi kepindahan keraton (?) atau pengangkatan Susuhunan Pakubuwono XIII.

Febrie Hastiyanto; Mantan Ketum Lapmi HMI Cabang Solo. Alumnus Sosiologi FISIP UNS.

Dimuat Joglosemar, 2007.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: