Kota Pesisir Tanpa Pelabuhan

Juni 24, 2010

Tidak berlebihan rasanya bila nelayan (dan pekerja sektor kelautan dan perikanan lain) di Kabupaten Tegal memimpikan sebuah pelabuhan yang berada di wilayah yurisdiksi daerahnya. Garis pantai Kabupaten Tegal membentang sepanjang 27 KM. Warga yang hidupnya bergantung pada sektor ini tidak kurang dari 15 ribu jiwa (HNSI, 2008). Kebutuhan akan pelabuhan bagi nelayan bukan sekedar persoalan harga diri dan kebanggaan memiliki pelabuhan di daerah sendiri, tetapi menyangkut tata kelola kelautan yang lebih baik.

Saat ini nelayan Kabupaten Tegal praktis hanya memanfaatkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kramat dan Warureja untuk transaksi hasil tangkapan. Padahal, TPI yang ada hanya mampu menjadi tempat labuh bagi kapal nelayan dengan kapasitas di bawah 20 grosston. Nelayan-nelayan dengan kapasitas kapal lebih besar banyak berlabuh di pelabuhan-pelabuhan lain di wilayah Pantura. Kondisi ini tidak strategis, baik bagi pemerintah daerah maupun nelayan. Bagi pemerintah daerah, keberadaan fasilitas publik dapat dijadikan indikator keberpihakan kepada warganya, di samping retribusi yang dipungut. Sedang bagi nelayan, sebuah pelabuhan di wilayahnya dapat dimaknai sebagai harapan terhadap tata kelola kelautan yang lebih adil.

Otonomi daerah ternyata tidak hanya berimbas pada sektor politik, hukum atau pemerintahan tetapi juga berpengaruh pada sektor kelautan. Nelayan banyak mengeluhkan tata kelola kelautan yang kurang adil karena isu ‘putera daerah’ atau domisili nelayan di pelabuhan-pelabuhan yang ada. Kondisi ini jelas persoalan kultural, karena sebenarnya negara tidak kurang menjamin hak-hak nelayan tanpa memandang domisilinya. Ketidakadilan yang dialami nelayan diantaranya pada: distribusi dan penjualan tangkapan yang terhambat, penyediaan perbekalan yang kurang diprioritaskan, hingga perlindungan tenaga kerja serta penyelesaian sengketa dan kecelakaan laut.

Infrastruktur Sosial

Kondisi nelayan Pantura ini bukan tidak disambut pemerintah daerah maupun pusat. Pemerintah pusat dan daerah sejak Tahun 2007 telah melakukan serangkaian usaha untuk mewujudkan terbangunnya pelabuhan di wilayah Kabupaten Tegal. Desa Suradadi di Kecamatan Suradadi dianggap sebagai tempat yang strategis bagi berdirinya sebuah pelabuhan. Penduduk Suradadi kebanyakan adalah nelayan. Di samping itu, lokasinya berada di tengah-tengah garis pantai Tegal, serta dekat dengan akses jalan raya Pantura.

Selain pembangunan infrastruktur fisik, perlu dicermati dan diupayakan pula pembangunan infrastruktur sosial pelabuhan. Secara sederhana infrastruktur sosial pelabuhan adalah tata kelola kelautan yang adil. Bila nelayan Kabupaten Tegal memimpikan sebuah pelabuhan karena pengalaman kultural dalam tata kelola kelautan yang kurang adil, dalam pelabuhan yang dibangun nanti tentu kejadian serupa tidak terulang lagi di Pelabuhan Kabupaten Tegal. Otoritas dan pemangku kepentingan pelabuhan harus menjamin perlakuan yang adil bagi semua nelayan baik nelayan warga Tegal maupun bukan.

Tata kelola kelautan lain yang perlu menjadi catatan adalah kepatuhan nelayan pada peraturan yang telah ada. Misalnya kepatuhan pada pelelangan hasil tangkapan. Aturan hukum mensyaratkan hasil tangkapan dijual harus melalui proses lelang. Dari proses lelang diharapkan terbangun transparansi harga, harga jual maksimal, hingga retribusi. Masih ada nelayan yang menjual hasil tangkapan tanpa melalui proses lelang karena berbagai sebab. Biasanya karena terikat utang pada pengijon, sehingga ia terikat perjanjian harus menjual hasil tangkapannya pada pemberi ijon. Hal ini tentu merugikan nelayan. Sebab lain, karena pengusaha tidak ingin transparan kepada Anak Buah Kapal (ABK) terhadap hasil tangkapan yang dapat mengurangi hak bagi hasil bagi ABK.

Pemerintah dapat melakukan intervensi untuk memotong siklus ini. Misalnya, dengan melakukan intervensi kebijakan, program dan kegiatan pada manajemen keuangan bagi pengusaha dan nelayan dalam bentuk koperasi, pinjaman modal hingga pengawasan langsung di lapangan. Kesadaran, dan usaha-usaha pemangku kepentingan kelautan yang telah ada merupakan modal sosial (social capital) yang efektif bagi terwujudnya kesejahteraan nelayan dan konstruksi kebanggaan Kita sebagai pewaris sikap dan semangat ‘nenek moyang Kita yang seorang pelaut’.

Febrie Hastiyanto; Pegiat Kelompok Studi IDEA. Bekerja pada Bappeda Kabupaten Tegal.

Dimuat Suara Pertiwi, 2009.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: