Isu Populis Pilgub

Juni 24, 2010

Minggu, 22 Juni 2008 mendatang warga Jawa Tengah untuk pertama kalinya akan memilih gubernur yang baru dalam pemilihan langsung. Meski bakal calon belum secara resmi ditetapkan Komisi Pemilihan Umum, sejak setahun lalu sudah muncul sejumlah bakal calon yang mengkampanyekan dirinya melalui spanduk, baliho, poster, maupun acara-acara kunjungan ke daerah. Dari perspektif materi (content) kampanye yang dirumuskan dalam visi dan misi, isu-isu pendidikan gratis, kesehatan gratis, maupun pemberdayaan ekonomi masih menjadi isu populis yang menjadi jualan bakal calon. Pada banyak pilkada di kabupaten/kota di Jawa Tengah ketiga isu populis ini juga secara seragam dikampanyekan calon untuk menangguk suara. Meski demikian perlu diapresiasi juga visi dan misi sejumlah kepala daerah yang mengusung isu yang berbeda, seperti salah satu calon kepala daerah di Sumatera Barat (anti korupsi), Medan (pariwisata) atau Banyumas (investasi) yang memperkaya pilihan isu kampanye. Calon kepala daerah di Sumatera Barat yang mengusung isu anti korupsi bahkan menjadi pemenang Pilkada.

Ekspektasi Publik

Harus diakui memang pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan tiga hal yang diharapkan publik. Kondisi makro negara kita yang belum sejahtera memang dihadapkan pada problem kesejahteraan yang belum merata. Pada level publik, belanja keluarga yang paling besar memang tersedot untuk kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Karena itu ketika ada calon kepala daerah menawarkan pendidikan gratis dan kesehatan gratis hampir pasti publik beroleh harapan baru. Harapan agar anggaran belanja keluarga untuk kebutuhan yang mahal itu dapat dipenuhi pemerintah sehingga warga dapat mengalokasikan belanja keluarga yang sedianya digunakan untuk itu dialihkan pada kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier lain.

Secara filosofis kita tentu sepakat bahwa pendidikan gratis dan kesehatan gratis merupakan hak publik. Dalam kerangka filosofi pembentukan negara republik berdasarkan kontrak sosial (social contract) warga negara telah mendelegasikan sebagian wewenang dan haknya kepada warga negara lain yang dipilih untuk mewakili dirinya. Perwakilan warga negara ini—bentuknya dalam lembaga eksekutif (dan birokrasi) serta legislatif—sudah tentu bertanggungjawab menjalankan amanah yang diembannya. Bentuk paling dasar dari amanah ini adalah mengelola negara dan menjamin kebutuhan-kebutuhan warganya. Lebih bagus bila kebutuhan-kebutuhan itu diperoleh warga dengan murah, apalagi gratis. Apalagi ketika mendelegasikan wewenang dan haknya, warga juga membayar pajak. Sehingga pelayanan dari pemerintah termasuk ketersediaan kebutuhan warga secara murah maupun gratis pada dasarnya adalah hasil pengelolaan negara atas pajak yang telah dibayar oleh warga sendiri.

Persoalannya kemudian adalah kondisi ekonomi nasional dan daerah yang masih tertatih-tatih. Di samping itu kebutuhan warga yang harus dipenuhi dan dikelola negara tidak hanya pendidikan dan kesehatan. Masih ada sektor prasarana transportasi, perumahan, penerangan, air bersih, kebudayaan, keagaamaan, pembangunan pertanian, kehutanan, dan seterusnya. Sehingga pengelolaan keuangan negara yang diakomodasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (dan Daerah) harus didistribusikan dengan cermat dan proporsional.

Kesadaran Calon Kepala Daerah

Setidaknya terdapat dua hal yang harus dipahami calon (termasuk bakal calon) kepala daerah sebelum merilis visi dan misi kampanyenya. Pertama, calon kepala daerah harus memahami alur perencanaan pembangunan kita. Visi dan misi calon kepala daerah akan menjadi dokumen resmi daerah sesaat setelah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD mengawali rangkaian kampanye. Visi dan misi calon kepala daerah terpilih dalam waktu satu bulan harus dirumuskan oleh eksekutif menjadi Rencana Strategis Daerah (Restrada) atau saat ini dikenal dengan nomenklatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang berlaku lima tahun. Dari sini visi dan misi calon terpilih telah menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan daerah lima tahun.

Renstrada ini kemudian diderivasikan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku selama satu tahun. RKPD akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tersebar dalam badan, dinas, dan kantor di daerah. RKPD dan hasil-hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan partisipasi publik ini akan dielaborasi menjadi Rancangan APBD. Dari tahapan ini, calon kepala daerah sebelum merumuskan visi dan misinya harus sadar benar bahwa visi dan misinya akan menjadi dokumen resmi daerah, memiliki dasar hukum, serta harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Karena itu calon kepala daerah harus memahami betul kondisi sosial, ekonomi dan politik di daerah, agar visi dan misi yang ada benar-benar realistis dan tidak mengada-ada.

Kedua, calon kepala daerah harus memahami struktur APBD daerahnya. Hal ini penting karena perencanaan pembangunan sangat identik dengan perencanaan anggaran. Dalam proyeksi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 misalnya digambarkan struktur anggaran meliputi Pendapatan Daerah sebesar 5, 014 triliun dengan perincian Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 3, 601 triliun dan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 1, 412 triliun. Pendapatan ini kemudian dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung sebanyak Rp 2,717 triliun dengan rincian belanja pegawai Rp 749,250 miliar, belanja sosial Rp 244,676 miliar, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota Rp 1,08 triliun, bantuan keuangan kepada kabupaten/kota sebanyak Rp 588,399 miliar, belanja tak terduga Rp 54,587 miliar dan belanja bunga Rp 4,003 miliar sedang Belanja Langsung sebanyak Rp 2,226 triliun untuk membiayai program akselerasi rencana strategis dan pilkada sebanyak Rp 310,29 miliar. (SM, 8/6).
Persentase anggaran pendidikan sudah dialokasikan sesuai konstitusi, 20% namun belum dapat menanggung pembiayaan pendidikan secara gratis. Sedang persentase Belanja Aparatur sebesar 23,80 % dari total APBD. Dari struktur APBD ini calon kepala daerah dapat menghitung bahwa seperempat APBD lebih masih dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pegawai sehingga calon kepala daerah sudah membuat hitung-hitungan sendiri mencari alokasi dana dari mana atau menutup persentase sektor lain bila ingin mewujudkan pendidikan atau kesehatan gratis.

Febrie Hastiyanto; Pegiat Kelompok Studi IDEA. Bekerja pada Bapeda Kabupaten Tegal.

Dimuat dalam Joglosemar, Minggu 22 Juni 2008

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: