Berharap (Lebih) Pada Korpri

Juni 24, 2010

Setiap organisasi didirikan untuk memberi manfaat bagi anggotanya. Bila sebuah organisasi tidak lagi bermanfaat, kemungkinan yang harus diambil ada dua: mendirikan organisasi baru atau merevitalisasi spririt pendirian dan peraturan dasar organisasi. Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) berada pada persimpangan yang memungkinkan terjadinya kedua alternatif ini. KORPRI berada pada kondisi ‘membutuhkan perubahan’ untuk ‘memperluas pelayanan kepada anggota dan bangsa’ mengingat keberadaan KORPRI nyaris tidak terdengar kiprahnya, di samping stigma KORPRI sebagai organisasi pamong praja yang ‘manis’—meminjam istilah ‘anak manis’ bagi mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang kurang radikal pada masa orde baru dalam konstelasi Gerakan Mahasiswa.

KORPRI yang didirikan tanggal 29 November 1971 merupakan wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia—Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk anak perusahaannya serta perangkat desa. KORPRI mengemban misi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.

Cara paling mudah untuk menilai kemanfaatan KORPRI dilihat dari seberapa besar peranan KORPRI yang telah diabdikan kepada anggota dan negara. Peranan kepada anggota menjadi relevan untuk diperbincangkan, mengingat pengalaman selama ini KORPRI lebih banyak memainkan peranan dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan, dan di sisi lain cenderung melupakan anggotanya.

Organisasi Profesi atau Serikat Pekerja

Membincangkan birokrasi—beserta turunannya termasuk di dalamnya KORPRI—cukup menarik. Birokrasi relatif berada pada titik potong (intersection), persimpangan antara organisasi militer, dunia usaha, dan yayasan (lembaga sosial). Birokrasi mengadopsi karakteristik hierarkhi dari organisasi militer, karakteristik pelayanan (publik) pada dunia usaha, pemberdayaan masyarakat (baca: penyantun) pada yayasan. Begitu juga kelembagaan KORPRI. Cukup sulit menempatkan KORPRI berada pada domain organisasi profesi atau serikat pekerja.

Organisasi profesi sebagaimana dirilis Sulistyo Basuki (2001) merupakan organisasi yang didirikan bagi keanggotaan yang memiliki karakteristik profesi, yaitu kelompok lapangan kerja yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi; keterampilan dan keahlian tinggi tersebut hanya dapat dicapai melalui pendidikan tinggi serta adanya disiplin etika (etika profesi) yang mengikat. Organisasi profesi memiliki konsekuensi adanya etika profesi, dan lisensi keprofesian yang diperoleh sebagai pendidikan lanjut dari pendidikan tinggi (pendidikan profesi).

Sedang serikat pekerja/buruh menurut UU No. 21/2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja adalah organisasi yang didirikan oleh, dari dan untuk pekerja di dalam atau di luar perusahaan; baik itu perusahaan milik negara atau milik pribadi. Serikat pekerja bersifat tidak terikat, terbuka, independen dan demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memperjuangkan, membela dan melindungi hak-hak dan kepentingan pekerja, maupun untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Istilah .pekerja/buruh menurut UU ini sangat luas, mencakup setiap orang yang bekerja untuk memperoleh upah atau bentuk pendapatan yang lain. PNS yang memiliki karakteristik khusus sebagai pegawai publik juga berhak mendirikan serikat pekerja, dan akan diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

Dari perspektif definisi, KORPRI sulit dikategorikan sebagai organisasi profesi, meskipun ragam pegawai dalam KORPRI terdapat jenis-jenis pekerjaan profesi seperti dokter, apoteker, guru, pustakawan, arsitek, atau pengacara. Namun pekerja profesi ini memiliki organisasi profesi tersendiri, dan keanggotaannya dalam KORPRI bukan karena status keprofesiannya melainkan karena status kepegawaiannya.
Serikat pekerja cenderung memiliki kesamaan definisi maupun karakteristik dengan KORPRI. Apalagi dalam UU No. 21/2000 secara eksplisit PNS boleh mendirikan serikat pekerja, apalagi pegawai BUMN, BHMN, BUMD, atau perangkat desa. Diantara kelompok pegawai anggota KORPRI yang ada, hanya PNS yang belum memiliki serikat pekerja. Boleh dibilang setiap BUMN, BHMN, dan BUMD memiliki serikat pekerja. Bahkan perangkat desa telah memiliki organisasi seperti dalam konteks nasional, (Persatuan Perangkat Desa Nusantara) Parade Nusantara. Parade Nusantara bukan organisasi profesi karena perangkat desa bukan profesi. Parade Nusantara juga telah melangkah lebih dari sekedar paguyuban. Sehingga Parade Nusantara dapat dikategorikan sebagai serikat pekerja. Bila saat ini Parade Nusantara mendirikan partai politik, status keorganisasian serikat pekerjanya gugur kecuali bila Partai Parade Nusantara mendirikan organisasi sayap (underbouw) partai untuk pengorganisasian pekerja.

Kemanfaatan bagi Anggota

Catatan bagi kiprah dan peranan KORPRI dalam usianya yang telah 37 tahun adalah kemanfaatan KORPRI bagi anggotanya. Jarang terdengar KORPRI berjuang untuk kesejahteraan anggotanya, kecuali santunan bagi anggota yang mendapat musibah atau meninggal. Padahal meningkatkan kesejahteraan anggota merupakan misi keenam dari sembilan misi KORPRI yang ada. Dalam hal perjuangan bagi peningkatan kesejahteraan anggota, jelas terasa peran KORPRI tertinggal jauh dibanding Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). PGRI merupakan organisasi profesi—setelah guru diakomodasi sebagai profesi melalui UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen—sekaligus serikat pekerja. Tuntutan perjuangan PGRI termasuk dalam konteks pengembangan profesi guru sekaligus perbaikan kesejahteraan guru sehingga PGRI dapat dikategorikan sebagai organisasi profesi dan serikat pekerja.

PGRI dapat berbuat banyak bagi anggotanya terutama karena kesamaan nasib dalam keprofesian dan kemakmuran. Secara sederhana strata anggota dalam PGRI terbagi tiga: guru (PNS maupun wiyata bhakti), guru yang memperoleh tugas tambahan (kepala sekolah) dan pengawas sekolah yang kesejahteraannya secara relatif berada dalam kelas ekonomi yang sama. Kesamaan nasib ini membuat semangat persatuan (termasuk perlawanan) guru menjadi padu. Kondisi ini berbeda dengan dapur KORPRI—utamanya PNS (nonguru). PNS memiliki strata ekonomi yang beragam. Secara sederhana dalam organisasi birokrasi terdapat struktur Eselon I hingga V dan staf. Disparitas strata ekonomi ini membuat kepentingan anggota KORPRI beragam pula. Celakanya KORPRI tidak mengambil inisiatif untuk memahami kepentingan anggotanya yang kebetulan berada pada strata ekonomi yang ‘tidak menyenangkan’. Tidak heran bila sebagian besar guru lebih banyak menggantungkan harapannya pada PGRI ketimbang pada KORPRI meskipun guru merupakan anggota kedua organisasi tersebut.

Soal inisiatif KORPRI bagi kepentingan kesejahteraan anggota ini dapat ditelusuri dari struktur organisasi KORPRI. Struktur organisasi KORPRI masih melekat pada jabatan. Kepala instansi otomatis menjadi Ketua KORPRI. Alih-alih menjadi serikat pekerja, KORPRI justru menjadi kelembagaan birokratis baru—yang dalam konteks Indonesia ‘birokratis’ hampir dipahami bersamaan dengan ‘feodalistis’. Kondisi ini yang berusaha dibongkar PGRI dalam struktur kepengurusan organisasinya yang demokratis dan menghargai kemampuan individual anggotanya. Sehingga seorang ‘guru biasa’ bila mampu dapat terpilih menjadi Ketua PGRI dan pimpinan instansinya menjadi anggotanya. Struktur kepengurusan ini relevan dan penting bagi perjuangan organisasi. Ketua sebuah organisasi harus mempu memahami kepentingan anggotanya sehingga mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mewujudkannya.

(Mengharap) pada KORPRI

Secara sederhana terdapat beberapa harapan kepada KORPRI agar lebih bermakna dalam memberikan manfaat bagi anggotanya. Pertama, evaluasi kelembagaan. KORPRI harus berani menentukan posisi organisasi sebagai organisasi profesi, serikat pekerja—termasuk serikat pekerja khusus yang diatur dalam UU tersendiri sebagaimana amanat UU No. 21/2000, atau sebagai organisasi paguyuban. Kelembagaan ini penting karena darinya kemudian diturunkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Kedua, struktur organisasi yang demokratis. Pola kepala instansi otomatis menjadi ketua perlu dievaluasi lebih lanjut. Termasuk memungkinkan KORPRI berstatus federasi atau konfederasi. Status federasi memungkinkan struktur organisasi mandiri berdasarkan status daerah atau instansi (termasuk AD/ART dan identitas sendiri). Federasi memungkinkan otonomi organisasi di daerah atau instansi, menyesuaikan kebutuhan dan kondisi setempat yang khas. Federasi dan konfederasi banyak diadopsi serikat pekerja dan diakomodasi UU No. 21/2000.

Ketiga, keanggotaan KORPRI bersifat terbuka. Hingga hari ini status keanggotaan KORPRI bersifat otomatis (stelsel pasif bagi PNS dan stelsel pasif bagi pegawai nonPNS), dan KORPRI merupakan organisasi tunggal Pegawai Republik Indonesia. Bila dalam BUMN, BHMN, BUMD, dan perangkat desa telah lahir organisasi lain di luar KORPRI, tentu bukan tidak mungkin terdapat kelembagaan lain di luar KORPRI di instansi birokrasi. Pegawai Republik Indonesia—khususnya PNS—dapat memilih untuk tidak atau menjadi anggota KORPRI. Semangat kompetitif ini membuat KORPRI terpacu untuk Berbuat (Lebih) bagi Anggotanya.

Febrie Hastiyanto; Redaktur Bahasa Buletin IdeA Bapeda Kab. Tegal.

Dimuat dalam Majalah Lentera, 2008.

Satu Tanggapan to “Berharap (Lebih) Pada Korpri”

  1. Eko Prasetyo Says:

    begini pak saya mau tanya apakah di anak perusahaan BUMD yg tlh ada korprinya namun kemanfaatannya kurang terasa oleh karyawan/pegawainya, apakah bisa karyawan membuat serikat pekerja diluar korpri…lalu apakah harus keluar dulu dari keanggotaan korpri?

    atas jawabannya saya ucapkan terima kasih


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: