Relasi Transaksional dan Korupsi Fungsional

Juni 23, 2010

Salah satu problem kelembagaan dalam birokrasi kita adalah fragmentasi kekuasaan yang besar. Sesaat setelah Orde Baru runtuh, pendulum kekuasaan eksekutif yang semula memperoleh porsi besar segera didistribusikan kepada banyak stakeholder terutama legislatif, dan kelompok civil society di luar negara atas nama reformasi. Fragmentasi kekuasaan diharapkan mampu menjamin sistem kontrol, akuntabiltas, transparansi dan pelibatan semua golongan seluas-luasnya. Dalam praktiknya, fragmentasi juga memiliki konsekuensi logis inefisiensi dalam pengambilan kebijakan, padahal disaat yang sama rakyat menginginkan kebijakan diambil secara cepat dan menyenangkan bagi semua. Di samping itu, fragmentasi kekuasaan memungkinkan terjadinya banyak kepentingan yang perlu diakomodasi. Selain inefisien, kita juga dihadapkan pada realitas hubungan kelembagaan yang bersifat transaksional.

Relasi Transaksional

Hubungan kelembagaan negara yang ada seringkali bersifat dependen terhadap lembaga negara lain. Dependensi ini disebabkan oleh distribusi kekuasaan, dan mengakibatkan relasi yang bersifat transaksional. Sebelumnya kita mengenal pola korupsi ‘memperkaya diri sendiri’ dengan ‘menyunat’ anggaran pembangunan. Saat ini, sejumlah kasus korupsi menunjukan pola korupsi dalam bentuk suap, atau ‘politik ijon’ sebagai ekses hubungan kelembagaan birokrasi. Sejumlah anggota DPR yang diduga melakukan korupsi misalnya, umumnya didakwa karena memperoleh gratifikasi sebagai konsekuensi kedudukannya sebagai legislator. Kelompok kepentingan yang bermain semakin beragam, dan agar memperoleh porsi ‘perhatian’ diperlukan sejumlah pendekatan yang senyatanya berbiaya tinggi.

Korupsi Fungsional

Relasi transaksional jelas memerlukan dukungan finansial yang cukup (besar). Dukungan finansial ini sudah tentu tidak dialokasikan dari sumber pendanaan pribadi. Biaya politik ijon ini kemudian dipenuhi secara kelembagaan melalui berbagai macam cara, misalnya dalam skema yang dikenal luas sebagai dana nonbudgeter. Sehingga seorang aparatur lembaga negara seringkali berada pada posisi yang membuatnya menjadi seorang anonim, bukan individu yang utuh dan mampu bersikap independen terhadap sistem yang mengharuskan terjadinya relasi transaksional dan korupsi fungsional. Banyak pejabat misalnya, kini enggan menjadi pejabat pembuat komitmen atau pemimpin proyek, karena merasa menjadi ‘ATM’ atau ‘sapi perah’ dalam relasi transaksional antarpelaku-pembangunan.
Korupsi kemudian tidak semata menjadi sikap dan perilaku individual. Tak heran ketika menyimak jalannya persidangan kasus-kasus korupsi kita kerap mendapati seorang yang diduga, didakwa, dan dipidana melakukan korupsi masih dapat berdiri tegak, mengumbar senyum, dan bersikap tenang dengan kepercayaan diri yang tinggi. Kita memang tidak dapat mengharapkan koruptor pada konteks ini untuk menganggap perilakunya sebagai sesuatu yang memalukan, atau sebagai aib, sehingga pantas melakukan bunuh diri seperti tradisi keperwiraan di Jepang atau Korea Selatan misalnya. Banyak individu yang diduga melakukan korupsi fungsional tidak merasa melakukan korupsi dan bersalah secara individual. Mereka umumnya menganggap dirinya menjadi ‘korban dari sistem’. Korupsi tidak dianggap sebagai aib, tetapi dimaknai sebagai ‘risiko pekerjaan’. Kasus-kasus yang dapat diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tidak menunjukkan indikasi efek jera berupa berkurangnya tindakan koruptif karena pengusutan terhadap kasus korupsi dianggap sebagai bentuk ‘kesialan’ atau ‘apes’ semata.

Kampanye Kelembagaan

Saat ini kampanye anti korupsi banyak dilakukan dengan sasaran kepada individu. Artinya individu pejabat negara dituntut untuk berprilaku bersih, padahal seringkali lembaga tempatnya bekerja mengharuskannya melakukan ‘korupsi fungsional’. Terdapat sasaran lain yang lebih strategis dalam proyek penanggulangan kemiskinan, yakni komitmen kelembagaan. Kita tentu masih percaya bahwa masih banyak pemangku kebijakan dan aparatur pelayanan publik yang memiliki idealisme dan hati nurani. Namun seringkali mereka diimpit oleh sistem yang mengharuskannya akomodatif kepada atasan, bawahan, rekan kerja dan kolega kelembagaannya.
Namun persepsi bahwa anonimitas dalam tindak perilaku korupsi sebagai ‘korupsi fungsional’ dengan memasrahkan semua kesalahan kepada ‘sistem relasi’ dan ‘sistem kelembagaan’ tentu berbahaya. Pelaku korupsi tidak merasa tindakannya sebagai sesuatu yang keliru, karena ia merasa dependen terhadap sistem yang melingkupinya. Padahal kita telah bersepakat bahwa apapun bentuknya dan siapapun pelakunya serta bagaimanapun mekanisme pertanggungjawabannya, korupsi bukanlah perilaku yang terpuji bagi bangsa ini.

Febrie Hastiyanto; Koordinator Kelompok Studi Idea.

Dimuat dalam Lampung Post, Senin 14 Desember 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: