Peran Intelektual dalam Pembangunan Way Kanan

Juni 23, 2010

Kabupaten Way Kanan yang masih belia terhitung sebagai kabupaten tertinggal di Provinsi Lampung. Mengurai ketertinggalan suatu daerah memang persoalan kompleks, namun bukan berarti tidak mungkin dilakukan. Pemerintah kabupaten hingga hari ini telah berjuang optimal dalam percepatan dan rekayasa pembangunan. Bila kabupaten-kota di Provinsi Lampung sudah berpikir pada pemenuhan sektor-sektor ‘sekunder’, prioritas pembangunan Way Kanan masih bertumpu pada sektor infrastruktur. Hal ini dapat dimaklumi karena infrastruktur merupakan prasarana yang menjadikan koneksi antarwilayah semakin terbuka, berikut dampak pembangunannya.

Peran Intelektual

Partisipasi pendidikan (tinggi) masyarakat di Kabupaten Way Kanan belum menunjukkan angka menggembirakan. Hingga saat ini belum ada perguruan tinggi reguler yang dapat dinikmati masyarakat, kecuali sejumlah perguruan tinggi yang membuka kelas jauh (fillial). Sekolah menengah, baik SMA dan SMK baru tersebar merata di setiap kecamatan setelah Way Kanan menjadi kabupaten. Tak heran bila sejumlah anak muda menuntut ilmu ke luar kota, baik di wilayah Lampung seperti Kotabumi, Metro, Poncowati, atau Bandar Lampung maupun ke Jawa semisal Yogyakarta, Solo, Malang, Bandung, Semarang atau Surabaya.

Pada dekade sebelum 1990, migrasi pelajar ini banyak dilakukan untuk menuntut ilmu di bangku sekolah menengah. Sebagian besar generasi ini kembali ke Way Kanan namun karena kualifikasi pendidikan, mereka kemudian banyak berkiprah di level middle manager ke bawah dalam struktur pekerjaannya. Migrasi gelombang kedua pasca1990 banyak dilakukan pelajar yang duduk di bangku perguruan tinggi. Sebagian kecil dari generasi ini kembali ke Way Kanan dan menempati posisi-posisi strategis karena kualifikasi pendidikannya. Sebagian lagi yang lebih besar bertahan di kota-kota di mana ia menuntut ilmu, atau tersebar di kota lain bahkan hingga ke wilayah Indonesia Timur. Pelajar asal Way Kanan tidak kembali ke daerah ini disebabkan banyak faktor, misalnya pernikahan, kesempatan bekerja, hingga iklim dan kultur kerja. Tidak kembalinya mereka tentu tidak melulu karena persoalan ‘nasionalitas’ (baca: berbakti kepada daerah asal).

Intelektual asal Way Kanan di luar daerah ini merupakan potensi pembangunan. Dalam konsep pemberdayaan intelektual dalam pembangunan dikenal istilah reverse brain drain. Reverse brain drain adalah pemanfaatan intelektual peduli, terutama yang berasal dari luar daerah. Intelektual-intelektual ini memiliki preferensi primordial yang dapat disinergikan dengan kepentingan pembangunan pemerintah daerah. Intelektual yang berada di luar daerah mungkin tidak banyak (lagi) memahami kondisi eksisting daerah. Namun mereka dapat dimanfaatkan ilmunya, termasuk dimanfaatkan preferensi primordialnya. Mereka pernah menjadi warga Way Kanan, mereka tentu memiliki mimpi-mimpi terhadap kemajuan daerah. Mimpi-mimpi pembangunan ini adalah energi bagi partisipasi kelompok intelektual yang perlu dikelola melalui program reverse brain drain. Boleh jadi, partisipasi mereka dapat diberikan tanpa pamrih, seperti kepentingan dan proyek yang melemahkan kritisisme dan fatsun perubahan itu sendiri. Pola seperti ini sebenarnya bukan hal baru dalam pembangunan kita. Sumatera Barat misalnya pernah memiliki program Gerakan Seribu Minang untuk mengelola potensi sumbangan ekonomi perantau asal Minang. Daerah-daerah di Jawa Timur juga menggiatkan Gerakan Kembali Ke Desa. Semua bermuara pada pemanfaatan potensi dari luar daerah yang diikat oleh preferensi primordial.

Pelibatan Intelektual

Pelibatan intelektual ini dapat dilakukan dalam forum yang difasilitasi pemerintah daerah, baik formal maupun informal. Sebelum dilibatkan, pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan (mapping) potensi intelektual ini. Misalnya berdasarkan kategori organisasi, preferensi keilmuan, atau preferensi potensi kebijakan dan ekonomi. Perhimpunan pelajar asal Way Kanan yang masih menuntut ilmu di luar kota merupakan potensi intelektual yang telah terorganisasi. Selain pelibatan dalam pembangunan, mereka dapat diberi ruang dan jaminan agar selepas menuntut ilmu bersedia kembali ke daerah. Sebagian intelektual yang telah bekerja berhimpun dalam sejumlah paguyuban di kota mereka tinggal. Pemerintah daerah tinggal mencari koneksi dan membangun jaringan dengan mereka. Selebihnya potensi intelektual yang tersebar secara individual. Mereka dapat dimanfaatkan berdasar preferensi keilmuannya atau preferensi potensi kebijakan dan ekonomi yang mereka miliki. Kategori terakhir dapat dikelola dari intelektual asal Way Kanan yang memiliki posisi strategis di instansinya yang dapat mempercepat pembangunan Way Kanan.

Potensi ekonomi dapat dikelola dari intelektual asal Way Kanan yang menjadi pengusaha atau bergelut di dunia usaha dan industri. Forum pelibatan resmi dapat dilakukan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) termasuk Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merumuskan visi dan misi daerah untuk 20 tahun ke depan. Pelibatan berdasarkan preferensi keilmuan misalnya diselenggarakan dalam Uji Publik Peraturan Daerah tertentu. Secara informal pemerintah daerah dapat melakukan lobbying, misalnya dalam menarik investasi. Perlu menjadi catatan, peran informal pemerintah daerah ini harus dilakukan dalam koridor hukum dan kepatutan agar tidak terganjal masalah hukum, atau KKN seperti banyak kita simak di media massa.

Febrie Hastiyanto; Penulis lahir dan dibesarkan di Way Kanan. Saat ini bekerja pada Bappeda Kab. Tegal Jawa Tengah.

Dimuat Lampung Post, Senin 13 Oktober 2008

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: