Hak Orang Kaya Tak Dijamin

Juni 23, 2010

Pemerintah menjamin Pendidikan Gratis bagi semua. Setidaknya demikian pesan yang dapat kita tangkap dari tayangan iklan yang disampaikan langsung Menteri Pendidikan Nasional. Meski demikian, sejumlah pemerintah daerah menunjukkan indikasi keberatan dengan kebijakan ini. Setidaknya terdapat dua argumentasi yang sering disampaikan pemerintah daerah: ketersediaan anggaran, atau argumentasi bahwa pendidikan gratis tidak adil karena rakyat yang mampu juga ikut menikmati. Sebagian lagi berkilah bahwa menurut UU Sisdiknas, kewajiban pendidikan nasional ditanggung-renteng oleh tiga pilar: pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga pemerintah bukan satu-satunya penanggungjawab pendidikan nasional.

Sesat-Pikir

Soal ketersediaan anggaran sebenarnya menarik untuk didiskusikan, terutama apakah pemerintah mau membiayai pendidikan nasionalnya. Namun isu bahwa pendidikan gratis tidak adil karena “orang kaya” juga turut menikmati lebih menarik didiskusikan karena ini terkait sesat-pikir (pemangku) kebijakan.

Pendidikan gratis tidak adil merupakan sesat-pikir, setidaknya karena tiga hal. Pertama, dalam perspektif kontrak sosial (social contract), negara ini didirikan ketika seluruh rakyat mendelegasikan sebagian haknya kepada negara. Hak seluruh orang ini kemudian menggelembung, menjadikan pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat rupa-rupa regulasi. Pemerintah diberi amanat oleh konstitusi untuk ‘mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia,’ tanpa pilih-pilih yang dicerdaskan, disejahterakan, dan dilindungi hanya “orang miskin” saja.

Kedua, pendidikan gratis tidak adil bagi “orang kaya” merupakan bentuk ketidakadilan baru, mengandaikan menjadi “orang kaya” adalah “kesalahan”, padahal kekayaan mereka umumnya didapat tidak melalui campur tangan negara. Ketiga, tanggungjawab pendidikan nasional oleh sektor swasta dan masyarakat disusun tidak hendak mengecilkan peran negara dan membuat negara melepaskan tanggungjawabnya untuk melakukan inisiasi dan intervensi sebagaimana amanat konstitusi, dengan membebankan pembiayaan pendidikan pada sektor lain.

Definisi Miskin

Pendidikan gratis, termasuk kesehatan gratis merupakan isu seksi sekaligus sensitif di banyak daerah. Seringkali isu-isu ini menjadi polemik ketika sampai pada tahapan menentukan kelompok sasaran. Siapa sebenarnya yang berhak memperolehnya: apakah hanya mereka yang miskin, atau untuk semua rakyat. Kelompok sasaran pada warga miskin pun bukan kebijakan yang dapat dengan mudah diterapkan tanpa tendensi. Seringkali pemerintah daerah “bersitegang” dengan Badan Pusat Statistik (BPS) soal akurasi data.

Sebagian kalangan menganggap kategori kemiskinan kita terlalu moderat, dihitung pada konsumsi perkapita 2100 kalori atau pendapatan perkapita US$ 1/hari. Kategori yang moderat menyebabkan seorang yang realitasnya “miskin” menjadi “kaya” menurut statistik. Akibatnya, mereka yang “kaya” tapi “miskin” ini tidak ter-cover dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang katanya pro poor. Dalam kasus Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang menjamin pelayanan kesehatan dasar gratis bagi warga miskin yang dibiayai pemerintah pusat misalnya, selalu disertai pembiayaan oleh pemerintah daerah untuk meng-cover warga miskin yang tidak menjadi sasaran Jamkesmas atau non kuota. Meributkan akurasi data dengan BPS tentu tidak perlu dan tidak produktif, karena BPS menyajikan data berdasarkan metodologi, baik yang moderat, maupun radikal.

Karena itu kebijakan-kebijakan populis hendaknya tidak hanya diperuntukkan bagi “orang miskin”. Banyak “orang kaya” menurut statistik, namun sejatinya miskin. Termasuk banyak yang benar-benar kaya segera menjadi miskin ketika ia sakit atau harus membayar biaya kuliah anaknya di perguruan tinggi yang menerapkan sistem Badan Hukum Pendidikan (BHP). Untuk “masa darurat” seperti saat ini, kebijakan pemerintah hendaknya mempertimbangkan prinsip keadilan distributif ketimbang mendahulukan prinsip keadilan komutatif.

Febrie Hastiyanto; Koordinator Kelompok Studi IdeA.

Dimuat Lampung Post, Sabtu, 7 November 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: