Belajar dari derita Buruh Migran

Juni 23, 2010

Cerita buruh migran di media massa hampir selalu berisi kabar duka. Dari media massa kita kerap disuguhi cerita-cerita tragis buruh migran meliputi penganiayaan, pemerkosaan, hingga tidak dicukupi hak-hak dasarnya. Sudah bosan kita bersepakat bahwa setumpuk regulasi untuk melindungi buruh migran kita perlu disusun, ditetapkan, dan ditegakkan. Namun, selalu ada cerita baru derita buruh migran. Selalu alasan ekonomi yang menjadikan warga kita mengadu nasib ke luar negeri menjadi pahlawan devisa. Selalu pula menjadi buruh migran dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar dari himpitan ekonomi yang ada.

Kultur Buruh Migran

Meski tidak sekuat masyarakat Minang, kultur merantau juga telah menjadi tradisi penduduk di beberapa daerah di Jawa. Baik itu perantau tetap, perantau sementara (boro), maupun perantau ulang-alik (commuter). Bila penduduk Wonogiri misalnya dikenal sebagai boro di Jakarta sebagai penjual jamu atau Bakso Solo, penduduk Tegal dikenal sebagai pengusaha warteg dan martabak. Begitu juga penduduk Banyumas yang menjadi pembantu rumah tangga di ibukota. Tradisi commuter misalnya banyak dilakukan penduduk Bantul dan Magelang ke Yogyakarta, penduduk Sukoharjo dan Karanganyar ke Solo atau penduduk Kendal dan Demak ke Semarang. Tradisi merantau ke luar negeri sebagai buruh migran juga tergolong sebagai boro.

Boro memiliki karakteristik merantau sementara, dan hanya bertujuan mengumpulkan uang untuk digunakan sebagai modal berusaha di kampung halaman. Bila diidentifikasi motivasi seorang merantau adalah karena kurang dan wirang. Kurang, karena kesulitan ekonomi keluarga, sedang wirang berarti seorang mendapat malu atau aib sehingga ia memilih merantau ke luar daerah dan memulai hidup baru.

Pola boro sebenarnya cukup berisiko. Di samping risiko penganiayaan seperti yang dialami Nirmala Bonat atau Ceriyati, boro juga berisiko terhadap salah urus manajemen pengelolaan modal yang telah dikumpulkan. Banyak kasus modal yang telah terkumpul habis digunakan untuk kebutuhan konsumtif sehingga mantan boro berangkat merantau kembali. Pola siklikal seperti ini juga riskan terhadap keutuhan keluarga yang terpisah oleh jarak. Pada keluarga-keluarga yang terpisah oleh jarak namun secara ekonomi mampu, problem seperti ini dapat disiasati dengan sering mudik, berkomunikasi menggunakan teknologi informasi serta memanfaatkan waktu secara berkualitas (quality time). Namun banyak boro yang kehidupan ekonominya kurang beruntung sehingga cenderung abai terhadap kebutuhan berkomunikasi dengan keluarga. Sehingga kita sering mendengar kasus-kasus ikutan muncul: pendidikan anak terbengkalai, hubungan keluarga renggang, perselingkuhan hingga perceraian.

Menjadi Transmigran

Program transmigrasi saat ini mulai dilupakan banyak pihak. Tidak hanya oleh masyarakat, tetapi juga oleh pemerintah. Memang dahulu transmigrasi menjadi program unggulan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan pemerataan persebaran penduduk dalam kerangka kebangsaan dan persatuan. Tidak jarang transmigrasi dijadikan problem solving bagi kebijakan pembangunan yang mengharuskan terjadinya relokasi. Semisal pembangunan Waduk Kedung Ombo di Boyolali atau Waduk Cacaban di Tegal. Bahkan cara-cara seperti ini juga masih dipakai pemerintah ketika bermaksud merelokasi korban Lumpur Lapindo Sidoarjo melalui program transmigrasi. Karena pendekatan pragmatis pemerintah ini, publik cenderung bersikap apriori terhadap program transmigrasi karena selain merasa hanya dibuang, pemberdayaan terhadap transmigran juga tidak dilakukan secara berkelanjutan.

Sebenarnya program transmigrasi yang terencana dengan baik dan berkelanjutan dapat mengurai mata rantai kemiskinan. Tanpa mengesampingkan kasus-kasus transmigrasi yang salah urus, program ini banyak memiliki kelebihan dibandingkan menjadi commuter atau boro. Dengan pola ini ‘perantau’ akan tinggal satu atap dengan keluarganya. Lahan pertanian yang kemudian dikelola transmigran bukan dimaksudkan untuk tabungan sebagai modal usaha kelak melainkan dapat menjadi mata pencarian tetap. Dengan pola seperti ini keluarga transmigran dapat membangun penghidupannya langsung dari tanah perantauan, tidak seperti boro yang bertujuan mengumpulkan modal untuk memulai penghidupan di daerah asalnya.

Selama ini transmigrasi banyak menggunakan pola menyiapkan transmigran menjadi petani. Mereka dilatih bertani, dan diberi lahan pertanian untuk menjadi mata pencarian utama. Padahal selain sektor pertanian termasuk perkebunan dan agribisnis, masih banyak sektor yang dapat dikembangkan melalui program transmigrasi. Umpamanya sektor perikanan tambak atau karamba, peternakan mulai dari unggas, kambing, sapi untuk diambil daging, telur atau susu, hingga beternak lebah madu. Pada wilayah-wilayah tujuan transmigran yang memiliki potensi alam melimpah misalnya, dapat dikelola menjadi mata pencarian utama transmigran. Bila di wilayah itu banyak hasil alam rotan, atau kayu lokasi transmigrasi tersebut dapat dikembangkan menjadi sentra kerajinan. Selain memanfaatkan bahan baku, mereka juga diarahkan untuk membudidayakan sumber daya alam tersebut sehingga usaha tersebut tetap dapat menjadi mata pencarian utama bila sumber daya alam yang ada mulai menipis. Pemerintah berperan menyiapkan agar mereka terampil, memiliki kemampuan manajerial, dan membantu usaha-usaha pemasaran.

Meski demikian sudah tentu masih banyak hal yang perlu disiapkan dari pengelolaan program transmigrasi, seperti perbedaan kebudayaan dan penerimaan penduduk lokal terhadap transmigran, hingga antisipasi benih-benih kecemburuan sosial dan primordialisme-politik putera daerah yang menjadi kecenderungan di daerah-daerah tujuan transmigrasi belakangan ini. Apalagi masyarakat Jawa seperti halnya warga Tionghoa dikenal sebagai masyarakat yang memegang teguh tradisi leluhurnya. Nguri-nguri kebudayaan leluhur seperti yang terjadi di Suriname atau Sumatera memang positif. Namun bila transmigran asal Jawa kemudian membangun enclave yang ekslusif dan tidak berbaur dengan penduduk lokal bukan tidak mungkin akan menjadi pemicu konflik dikemudian hari.

Febrie Hastiyanto; Keluarga transmigran di Lampung. Kini bekerja pada Bapeda Kab. Tegal.

Dimuat Kompas Edisi Jateng, Senin 10 September 2007

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: