Afirmasi Gender dalam Anggaran Daerah

Juni 22, 2010

Sebagai isu, (kesetaraan) gender dan pemberdayaan perempuan telah berhasil menjadi satu retorika yang dikenal luas publik. Melalui perjuangan panjang, nomenklatur pemberdayaan perempuan telah diakomodasi dalam struktur resmi pemerintahan setelah pada Tahun 1983 dalam Kabinet Pembangunan IV Presiden Soeharto melantik Ny. Lasiyah Soetanto sebagai Menteri Negara Peranan Wanita. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga telah menjadi satu urusan pilihan pemerintah dari 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebagaimana diatur PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, di hampir setiap kabupaten dan kota saat ini terdapat Badan yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pengampu urusan pemberdayaan perempuan. Beberapa diantaranya memasukkan nomenklatur perlindungan anak dan Keluarga Berencana (KB). Kepolisian Republik Indonesia juga membentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) hingga di daerah. Tak hanya di struktur pemerintahan, sejumlah organisasi kemasyarakat dan partai politik juga membentuk sayap organisasi perempuan, baik berbentuk bidang, departemen maupun onderbouw. Setelah perjuangan telah melembaga dalam struktur, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana pemberdayaan perempuan dan anak telah mengejawantah dan seberapa besar perempuan dan anak telah diberdayakan, dibela, dan dilindungi?

Anggaran Responsif Gender

Harus diakui pemerintah merupakan elemen penting dalam pembangunan. Sebabnya sederhana saja, pemerintahlah yang memiliki anggaran paling besar untuk pembangunan nasional yang diserap dan dikelola dari pajak yang kita bayarkan. Sebab lain, pemerintahlah satu-satunya lembaga yang memiliki struktur hingga ke daerah bahkan wilayah terpencil, dan menyelenggarakan bermacam-macam urusan. Karena itu tak salah bila berharap pada pemerintah yang amanah untuk mewujudkan tujuan pembangunan.

Dalam bekerja, pemerintah didukung oleh organisasi yang kita sebut birokrasi dan anggaran yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah. Dalam APBN/D ini, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dibiayai. Dalam konteks pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, selama ini program dan kegiatan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yang mengampu urusan pemberdayaan perempuan. Kondisi yang sama sebenarnya terjadi pada hampir semua urusan. Urusan pendidikan misalnya, umumnya hanya dikelola Dinas Pendidikan. Begitu juga urusan tenaga kerja, hanya menjadi tanggungjawab Dinas Tenaga Kerja. Padahal hampir semua urusan pemerintahan tidak mungkin optimal bila dilakukan secara sektoral. Urusan pendidikan juga berhubungan dengan urusan sosial, kesehatan, tenaga kerja, perencanaan hingga statistik.

Selain bersifat sektoral, program dan kegiatan yang dilakukan SKPD pengampu urusan pemberdayaan perempuan masih dimaknai secara terbatas, yakni kegiatan-kegiatan dengan kelompok sasaran perempuan dan anak seperti pelatihan, pendataan, pembentukan forum-forum perempuan dan anak, perlindungan terhadap kekerasan, fasilitasi rumah singgah dan semacam itu. Program dan kegiatan terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak seharusnya dapat diperluas tidak sekedar program dan kegiatan yang dilakukan SKPD pengampu urusan pemberdayaan perempuan.

Program dan kegiatan urusan pemberdayaan perempuan seharusnya dapat mewujud dalam program dan kegiatan yang dilakukan SKPD lain, bahkan untuk kegiatan-kegiatan yang secara selintas dianggap tidak berhubungan dengan urusan pemberdayaan perempuan. Misalnya dalam program dan kegiatan di urusan pendidikan, afirmasi pada perempuan dapat ditunjukkan dari kelompok sasaran yang proposional antara laki-laki dan perempuan, atau data pilah yang digunakan sudah sensitif gender. Demikian juga untuk urusan lain yang selama ini tidak identik dengan perempuan, seperti urusan perhubungan, pertanahan, penataan ruang, pertanian, kehutanan, atau perindustrianAnggaran yang responsif gender dapat dimaknai sebagai anggaran yang memberi ruang dan afirmasi kepada perempuan. Dalam urusan-urusan yang tidak identik dengan perempuan, afirmasi dan responsi gender dapat ditunjukkan dengan pelibatan perempuan, mengakomodasi perempuan sebagai kelompok sasaran, hingga mengakomodasi hak dan kebutuhan perempuan. Afirmasi perempuan dalam anggaran sebenarnya bukan sesuatu yang baru terpikirkan. Permenkeu No. 19 Tahun 2009 yang mengatur uknis anggaran responsif gender di Kementerian dan Lembaga telah diujicoba sejak tahun lalu di Kementerian Pendidikan Nasional, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Pertanian, Keuangan, Pemberdayaan Perempuan dan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Tahun-tahun selanjutnya, afirmasi ini akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Meski demikian publik harus tetap kritis dan mengawal proses ini agar afirmasi gender dalam anggaran tidak menjadi formal, dan menjadikan perempuan sebagai ‘tempelan’ program.

Febrie Hastiyanto; mantan Koordinator Kelompok Studi Idea (2008-2009). Bekerja pada Bappeda Kabupaten Tegal.

Dimuat Kompas Edisi Jateng Rabu, 7 April 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: