LGBT dan Norma Baru

Desember 29, 2015

Setiap kesatuan hukum masyarakat pasti melembagakan nilai dan normanya ke dalam sistem sosial. Nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik sementara norma adalah praktik maupun wujud kebaikan tersebut. Per definisi nilai dan norma merupakan pilihan yang disepakati oleh masyarakat melalui internalisasi dan seringkali merupakan preferensi dari keyakinan keagamaan dan kebudayaan tertentu. Pada praktiknya, sistem sosial yang telah mapan ini seringkali digugat, terjadi benturan yang melahirkan perilaku menyimpang (deviasi sosial). Perilaku menyimpang pada akhirnya dapat menjadi norma baru setelah ia bukan lagi sesuatu yang “menyimpang” melainkan telah menjadi “arus utama.” Namun proses untuk sampai pada tahap ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Meliputi diskusi, pergulatan hingga akhirnya kristalisasi norma baru. Baca entri selengkapnya »


Gotong Royong dan Teladan Birokrasi

Desember 29, 2015

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan telah dianggap sebagai panacea—obat bagi segala macam penyakit, yaitu patologi pembangunan. Program-program yang dilakukan untuk, oleh, dan dari masyakarat umumnya mendasarkan pada semangat kesukarelaan, keswadayaan dan gotong royong, tiga kata kunci pemberdayaan masyarakat. Pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dianggap mampu menggerakkan potensi masyarakat, menumbuhkan rasa memiliki, bahkan secara teknis keproyekan dianggap mampu menghasilkan pembangunan yang cenderung berkualitas ketimbangan pembangunan serupa yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak ketiga. Baca entri selengkapnya »


Studi Interteks dalam Konservasi Situs Manusia Purba

November 25, 2015

PARADIGMA pengembangan situs purbakala termasuk di dalamnya situs manusia purba telah memasukkan konsep pelibatan masyarakat sebagai bagian integral pengembangan situs. Bila sebelumnya pelibatan masyarakat lebih banyak dimaknai pada aspek-aspek pemanfaatan potensi ekonomi-pariwisata situs oleh masyarakat, kini usaha pelibatan masyarakat mulai diperluas pada aspek konservasi. Situs-situs yang semula hanya dikonservasi oleh para ahli, kini membuka diri terhadap peran masyarakat untuk turut melakukan konservasi. Pada periode-periode awal konservasi situs purbakala, masyarakat dilibatkan sebagai tenaga teknis lapang penemuan dan pengumpulan koleksi. Namun kini, seharusnya masyarakat dilibatkan dalam skema yang lebih strategis, misalnya konservasi dalam konteks memaknai koleksi-koleksi situs. Baca entri selengkapnya »


Sofistikasi Bahasa

November 16, 2015

Tak hanya sebagai media dalam menyampaikan gagasan dalam berkomunikasi, bahasa sekaligus menjadi penanda kapasitas intelektual seseorang sehingga menempatkannya dalam kedudukan sosial tertentu. Tak sedikit dari kita memiliki beban tersendiri ketika berkomunikasi menggunakan bahasa. Seorang Ayah akan memilih diksi yang sekaligus dapat menunjukkan kewibawaan di hadapan anaknya. Seorang wakil pihak calon mempelai laki-laki tak jarang menghapal kalimat-kalimat yang akan disampaikannya dalam prosesi melamar calon mempelai perempuan untuk menunjukkan keseriusan niat dan kekhidmatan prosesi itu sendiri. Situasi ini mendorong lahirnya sofistikasi bahasa. Sofistikasi bahasa diambil dari akar kata sophisticated yang sering diterjemahkan sebagai canggih. Seturut dengan terjemah itu, sofistikasi bahasa secara sederhana adalah usaha mencanggihkan bahasa. Membuat bahasa memiliki makna baru, memiliki nilai rasa tertentu, yang menjadikannya tidak biasa-biasa lagi. Baca entri selengkapnya »


Strategi Kebudayaan dan Multikulturalitas

November 16, 2015

Telah menjadi realitas sejarah bahwa bangsa kita, Indonesia berdiri di atas lansekap keberagaman. Etnis, agama, kelompok kepentingan yang ada berbeda sekaligus banyak jumlahnya. Sejak lama pula kita merumuskan dan menerapkan strategi kebudayaan memaknai keberagaman yang ada. Secara sosiologis, tak dapat dihindarkan sentimen-sentimen in group dan out group; orang “sini” dan orang “sana.” Pada mulanya, politik kebudayaan cenderung ingin mengelompokkan orang sana” menjadi orang “kita.” Sejarah pembentukan nasion banyak bangsa seringkali diwarnai oleh politik aneksasi. Strategi kebudayaan ini dapat disebut sebagai etnosentrisme (Nurdaya, 2012). Padahal hampir pasti setiap kebudayaan selalu ingin independen, selalu ingin mengaktualisasikan dirinya sendiri, serta selalu menolak menjadi orang lain. Konflik kemudian menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Perasaaan-perasaan identitas yang berlebihan cenderung memicu peniadaan identitas lain. Genosida-genosida atas nama etnis, agama, atau ideologi mewarnai perjalanan peradaban manusia. Sudah tentu kita tak ingin mengulangi dampak terburuk perasaan identitas yang berlebihan ini. Strategi kebudayaan alternatif, sebagai antitesis etnosentrisme kemudian disusun dan coba diamalkan. Bentuknya paling tidak ada dua: integrasi budaya (melting pot, cawan peleburan) dan pluralisme atau multikulturalisme (Nurdaya, 2012). Baca entri selengkapnya »


Politik, Etika dan Demonstran

November 2, 2015

Demonstrasi seringkali digunakan sebagai taktik dalam perjuangan. Kehadirannya tak jarang ditunggu dan sebagian yang lain memberi catatan: demonstrasi dilakukan secara tidak anarkhis. Kita tak hendak meributkan definisi anarkhi sebagai ideologi nirnegara. Anggap saja kita setuju istilah anarkhi digunakan untuk menggambarkan kondisi chaos, rusuh alias rusak-rusakan. Pertanyaannya kemudian sungguh menggelitik saya: mengapa demonstran masih menggunakan pola-pola aksi yang berpotensi bahkan terkesan sengaja dilakukan secara anarkhis? Baca entri selengkapnya »


Target Kinerja Pelayanan Publik

April 24, 2015

Salah satu patologi pembangunan di tanah air adalah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak terukur. Negara memiliki sejumlah amanat yang diatur oleh konsitusi. Pada saat yang bersamaan negara telah sibuk dan menguras energi melakukan banyak hal. Namun ketika dievaluasi, seringkali korelasi pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak berbanding lurus dengan pemenuhan amanat konstitusi. Negara dianggap oleh sebagian publik asyik dengan dirinya sendiri, sementara amanat konstitusi yang direpresentasikan dalam target kinerja pemerintah (daerah) selesai menjadi angka-angka statistik belaka. Baca entri selengkapnya »


Situs Semedo sebagai Museum dan Pusat Studi Teori Kreasionisme

April 21, 2015

Situs Semedo terletak di Desa Semedo Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal. Sejak tahun 1990-an masyarakat Semedo telah menemukan fosil-fosil hewan purba. Namun baru pada tahun 2005 masyarakat melaporkan kepada LSM dan pemerintah kabupaten yang kemudian diteruskan ke Balai Arkeologi Yogyakarta. Sejak 2005 pula inventarisasi keberadaan fosil mulai serius dilakukan. Saat ini paling tidak terdapat 2.947 fosil yang keberadaannya ditengara berasal dari peradaban 1,5 juta tahun lalu. Tahun 2007 mulai ditemukan peralatan hidup manusia purba, yang kini telah terkumpul hingga 300 artefak. Penemuan peralatan hidup manusia purba semakin membuka kemungkinan bahwa di Semedo pernah ada peradaban manusia purba. Penantian dan pencarian itu berujung pada Mei 2011, saat ditemukan fosil yang oleh penelitian Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran dinyatakan sebagai fosil Homo Erectus. Fosil ini diberi nama Semedo 1. Baca entri selengkapnya »


Pendekatan Sistem Inovasi Daerah dalam RPJMD

April 21, 2015

Abstraksi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah—selanjutnya disebut RPJMD—secara sederhana dapat disebut sebagai panduan pembangunan bagi daerah dalam kurun waktu lima tahun. Sebagai panduan sesungguhnya RPJMD tidak sekedar memuat rencana pembangunan, namun hakikatnya RPJMD merupakan amanat pembangunan yang harus dilaksanakan oleh seluruh elemen di daerah, utamanya pemerintah daerah. Sebagai rencana sekaligus amanat pembangunan RPJMD membutuhkan alat (tool) untuk mengimplementasikan cita daerah tersebut secara terstruktur dan terkendali. Salah satu alat bantu tersebut adalah Sistem Inovasi Daerah yang diadopsi RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2014-2019. Baca entri selengkapnya »


Belajar dari Model Gerakan Kelas Menengah

Januari 14, 2015

Meskipun sering dijadikan kajian di bidang ilmu sosial, sesungguhnya definisi kelas menengah masih sering diperdebatkan, meliputi pertanyaan pokok: siapa saja yang tergolong kelas menengah di tanah air dan terutama bagaimana karakteristik peran dan partisipasi politik kelas menengah. Pada masa orde baru, kelas menengah kerap diasosiasikan sebagai kelas ekonomi, yang kemudian kita kenal sebagai “kelas ekonomi menengah ke atas.” Berbarengan dengan itu, lahir pula deskripsi kelas menengah menurut kategori lapis usia (kohort), yakni sebagai kelompok kaum muda berusia di bawah 50 tahun. Definisi yang ada dianggap kurang komprehensif sehingga kelas menengah kemudian dikelompokkan sebagai kelompok profesional yang nonpartisan namun tak apolitis. Sebagai kelompok profesional ia jelas bukan bagian dari negara (state) berikut aparatusnya, sekaligus ia juga bukan secara khusus sebagai kelompok aktivis (social society). Sebagai profesional kelas menengah adalah kelompok yang relatif mapan secara ekonomi, berusia muda (di bawah 50 tahun) dan yang paling penting menjadi aktor pendorong perubahan (agent of change). Karakteristik terakhir terutama dipengaruhi oleh sebab derajat pendidikan tinggi yang telah dienyam kelas menengah. Baca entri selengkapnya »


Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.